Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 1,054 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permen Kominfo Nomor 24 Tahun 2015.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis And Critical Control Point

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permen KKP Nomor 51 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Diversifikasi Produk Perikanan Berbasis Surimi

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permen KKP Nomor 54 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Penataan Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2010.pdf

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pembangunan Kebun Raya

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pariwisata dan Kebudayaan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

No. 4 Tahun 2019.pdf

PEMBANGUNAN KEBUN RAYA

2019

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 4, BN 2019/NO. 40; PERATURAN.GO.ID: 21 HLM

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pembangunan Kebun Raya

ABSTRAK:

a. bahwa pembangunan Kebun Raya sebagai kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ perlu ditingkatkan dalam rangka mengurangi laju degradasi keanekaragaman tumbuhan; b. bahwa pembangunan Kebun Raya sebagai kawasan konservasi keanekaragaman hayati harus dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan sesuai standar pembangunan Kebun Raya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pembangunan Kebun Raya;
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 Nomor 11); 3. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143); 4. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kebun Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1767); 5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pengembangan Kebun Raya Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 159); 6. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);
Mengatur tentang Ketentuan Umum;Perencanaan Pembangunan Kebun Raya; Pelaksanaan Pembangunan Kebun Raya; Pembukaan Kebun Raya; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2019.
21 halaman

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendikbud No. 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Mencabut

Permendikbud No. 61 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan

Download file:

Permendikbud No 39 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 4 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penetapan Tanda Tangan Elektronik Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permenko Perekonomian Nomor 4 Tahun 2020.pdf

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perka BKN Nomor 10 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permen KKP Nomor 4 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Permenkominfo No. 37/P/M.KOMINFO/12/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit
Permenkominfo No. 13/P/M.KOMINFO/8/2005 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit
Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 357/DIRJEN/2006 tentang Penerbitan Izin Stasiun Radio untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit

Download file:

Kemen Kominfo Nomor 21 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT