Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 1,007 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Dan Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Permen KKP No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/Permen-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Mencabut

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Download file:

Permen KKP Nomor 3 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Statuta Politeknik Kelautan Dan Perikanan Karawang

Abstrak

Pendidikan Perikanan dan Kelautan Statuta Organisasi/Lembaga

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Permen KKP No. 46/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Kelautan Dan Perikanan Karawang

Download file:

Permen KKP Nomor 4 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/3/2011 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkominfo No. 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers

Mencabut

Permenkominfo No. 4/P/M.KOMINFO/5/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers

Download file:

Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2011.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0166/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 272/O/1999 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0166/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman

Download file:

Permendiknas Nomor 25 Tahun 2009.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Jejaring Kawasan Konservasi Perairan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permen KKP Nomor 13 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Usaha Pengolahan Ikan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen KKP No. 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan

Download file:

Permen KKP Nomor 67 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Kemen Kominfo Nomor 13 Tahun 2015.pdf

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 13, BN.2015/No.491, peraturan.go.id : 3 hlm.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER.M/KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-201;
Pedoman terdiri dari: a. rencana strategis; b. perjanjian kinerja; c. pengukuran kinerja; d. pengelolaan data kinerja; e. pelaporan kinerja; dan f. tata cara reviu atas laporan kinerja

CATATAN:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2015.
32 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tim Pengawasan Orang Asing

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.24-PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.39-PR.09.03 Tahun 1996 tentang Susunan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Tingkat Pusat
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-173.IL.01.10 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing

Download file:

Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Permendikbud No. 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal

Download file:

Permendikbud No 13 Tahun 2018.pdf

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

Download file:

Perka BKN Nomor 13 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.