Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2015

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pedoman terdiri dari: a. rencana strategis; b. perjanjian kinerja; c. pengukuran kinerja; d. pengelolaan data kinerja; e. pelaporan kinerja; dan f. tata cara reviu atas laporan kinerja

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Bentuk Singkat

Permenkominfo

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

31 Maret 2015

Tanggal Pengundangan

01 April 2015

Tanggal Berlaku

01 April 2015

Sumber

BN.2015/No.491, peraturan.go.id : 3 hlm.

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Bidang

Halaman ini telah diakses 595 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Kemen Kominfo Nomor 13 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2015
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 13, BN.2015/No.491, peraturan.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika TENTANG Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER.M/KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-201; Pedoman terdiri dari: a. rencana strategis; b. perjanjian kinerja; c. pengukuran kinerja; d. pengelolaan data kinerja; e. pelaporan kinerja; dan f. tata cara reviu atas laporan kinerja
CATATAN:	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2015. 32 halaman dengan lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521