Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 1,012 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.47/MEN/2011 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen KKP No. 27/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan

Mencabut

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26K/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan

Download file:

Permen KKP Nomor 47 Tahun 2011.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Permen KKP No. 5/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23/PERMENKP/2013 Tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan

Mencabut

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan

Download file:

Permen KKP Nomor 23 Tahun 2013.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tarif Sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Siswa atau Taruna yang Tidak Mampu Secara Ekonomi pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Abstrak

Pendidikan Perikanan dan Kelautan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen KKP No. 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Download file:

Permen KKP Nomor 5 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permen KKP Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Perka BSN No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional

Mencabut

Perka BSN No. 7 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional

Download file:

Perka BSN 12 Tahun 2015.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

30 Tahun 2020.pdf

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II

Abstrak

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan LAN Nomor 18 Tahun 2015.pdf

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II

2015

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara NO. 18, BN. 2015 No. 1221, www.peraturan.go.id

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II

ABSTRAK:

a. bahwa pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi para pejabat yang akan dan/atau telah menduduki jabatan struktural eselon II di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ditujukan untuk mempercepat tercapainya visi negara melalui koordinasi, kolaborasi dan sinergi dalam mengatasi berbagai permasalahan dan isu nasional stratejik; b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013 tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan; 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127); 6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
Bab I Pendahuluan (Latar belakang, tujuan, Kompetensi) Bab II Kurikulum ( Agenda pembelajaran, Tahapan pembelajaran dan mata diklat, Ringkasan mata diklat) Bab III Peserta (persyaratan, pencalonan dan penetapan, penugasan, status peserta, jumlah, kode sikap perilaku, Pin pemimpin perubahan) Bab IV Tenaga Kediklatan (Jenis tenaga kediklatan, Persyaratan tenaga kediklatan, penugasan) Bab V Fasilitas Diklat (Prasarana, Sarana) Bab VI Perencanaan, Pembinaan dan Pembiayaan (Perencanaan, pembinaan, pembiayaan) Bab VII Penyelenggaraan (Lembaga Penyelenggara, waktu pelaksanaan, pelaksanaan, jadwal pelaksanaan) Bab VIII Evaluasi (Evaluasi Peserta, Manajemen perubahan, evaluasi akhir, kualifikasi kelulusan, Evaluasi Pengampu Materi, Evaluasi penyelenggaraan, Evaluasi Pasca Diklat) Bab IX Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Piagam Penghargaan dan Registrasi Bab X Penutup

CATATAN:

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2015.
Mencabut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013
68 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia

Abstrak

Hak Asasi Manusia Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia

Mencabut

Permenkumham No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia

Download file:

Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2009 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

Download file:

Permendikbud No 24 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 2 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Tertib Persidangan Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Nasional

Abstrak

Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2020.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.