Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.752 peraturan dalam 0,948 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 /POJK.04/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

SALINAN - POJK 47. Pedom...ksa Dana Terbuka.pdf

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 44 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

Download file:

Peraturan BKN Nomor 44 Tahun 2019.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan OJK No. 33 Tahun 2020.pdf

Peraturan OJK No. 33 Tahun 2020_Penjelasan.pdf

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pemetaan Kompetensi

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi pendidikan dan pelatihan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PERATURAN LEMBAGA ADMINIS...ETAAN KOMPETENSI.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-258/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Peraturan Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek, beserta Peraturan Nomor V.D.6 yang merupakan lampirannya

Download file:

Peraturan OJK No. 55 Tahun 2020.pdf

Peraturan OJK No. 55 Tahun 2020_Penjelasan.pdf

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Diubah dengan

Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2014

Mencabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknsi Kampanye Presiden dan Wakil Presiden

Download file:

Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014.pdf

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BSN No. 2 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan

Diubah dengan

Peraturan BSN No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan

Mengubah

Peraturan BSN No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan

Download file:

Peraturan BSN 2 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BIG Nomor 15 Tahun 2019.pdf

METODE KARTOMETRIK PADA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN

2019

Peraturan Badan Informasi Geospasial NO. 15, Bn. 2019 No. 1529, www. peraturan.go.id

Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan, diperlukan metode kartometrik pada kegiatan penetapan dan penengasan batas desa/kelurahan; b. bahwa Badan Informasi Geospasial melakukan pembinaan kepada penyelenggara Informasi Geospasial Tematik berupa penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar, dan spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
Pembuatan peta kerja; pemeriksaan garis batas desa/kelurahan di atas peta; penentuan titik kartometrik; digitisasi; penyajian peta;

CATATAN:

Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
53 halaman dengan lampiran

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli

Download file:

201611081636123942_2010_Peraturan_BPK_03.pdf

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

2010

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 3, LN 2008 (134): 8 hlm.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Peraturan BPK ini mengatur mengenai tata cara pemberian keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. BPK dapat menugaskan Anggota BPK, Pejabat Pelaksana BPK, Pemeriksa atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK untuk memberikan keterangan ahli.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.
Lampiran 1 lembar.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.07/2018 Tahun 2018

Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Abstrak

Perlindungan Konsumen

Hasil pencarian pada file:

Download file:

POJK 18-2018 (1).pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.