Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.842 peraturan dalam 1,032 detik

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2018.pdf

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar,

2018

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 2, BN. 2018 No. 140, www.peraturan.go.id

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendorong efektivitas dan keberlanjutan pemberantasan korupsi maka Komisi Pemberantasan Korupsi dituntut untuk bekerja secara profesional, penuh integritas, dan berdedikasi tinggi; b. bahwa sebagai bentuk penghargaan atas integritas, profesionalisme, dan dedikasi penasihat dan pegawai komisi dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan penyesuaian besaran Tunjangan Hari Tua sebagai jaminan kesejahteraan bagi penasihat dan pegawai yang telah memasuki masa purna bhakti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Peraturan Komisi Nomor 05 P.KPK Tahun 2005 tentang Tunjangan Hari Tua Bagi Pegawai Komisi dan Anggota Tim Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memadai lagi sehingga perlu diganti dengan aturan baru yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan dalam dunia kerja; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); 9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 P.KPK Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006;
Mengatur tentang maksud dan tujuan disusunnya peraturan KPK, Kewajiban pemberian Tunjangan Hari Tua, Kepesertaan, pengelolaan, iuran kepesertaan, tata cara pemberian tunjangan hari tua

CATATAN:

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
11 halaman

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Permenlu No. 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia

Download file:

Permenlu No. 9 Tahun 2018.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

Abstrak

Perekonomian

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2021 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

Download file:

pojk 12-2014.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Izin Meninggalkan Wilayah Akreditasi Atau Wilayah Kerja Bagi Kepala Perwakilan

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permenlu No. 4 Tahun 2020.pdf

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

Download file:

Peraturan BKN Nomor 35 Tahun 2019.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.05/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Download file:

pojk 37-2015.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2017 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Abstrak

Perekonomian

Hasil pencarian pada file:

Download file:

SAL POJK 52 - DINFRA.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

pojk 29-2014.pdf

Peraturan Badan Intelijen Negara Badan Intelijen Negara Nomor 12

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BIN No. 12 Tahun 2022.pdf

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

Download file:

Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2019.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Intelijen Negara ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.