Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.842 peraturan dalam 0,929 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2016 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Terbentuk Perseroan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permohonan Izin RD Perseroan.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.04/2019 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

pojk 34-2019.pdf

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstrak

Arsip

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2016.pdf

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

2016

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 3, BN. 2016 No. 884, www.peraturan.go.id

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi

ABSTRAK:

a. b. bahwa dalam rangka memberdayakan dan menyelamatkan arsip untuk pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi secara efektif dan efisien, perlu dilakukan penyusutan arsip secara terjadwal sebagai bukti akuntabilitas kinerja di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550);
Jenis Arsip Fasilitatif meliputi arsip-arsip di bidang keuangan, kepegawaian dan non-keuangan non-kepegawaian. Penyimpanan dan pemusnahan terhadap arsip Fasilitatif disusun secara terjadwal dalam bentuk JRA Fasilitatif. Retensi Arsip Fasilitatif terdiri dari Retensi Aktif dan Retensi Inaktif.

CATATAN:

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2016.
7 halaman

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Karet Dan Plastik

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BSN 1 Tahun 2019.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

SAL POJK 46 - Fungsi kepatuhan BU.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Agen Penjual Efek Reksa Dana

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

pojk 39-2014.pdf

Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Salinan PBPK 5 - 2020.pdf

Penerapan - Tanda Tangan - Elektronik - Dokumen Elektronik - Badan - Pemeriksa - Keuangan - BPK

2020

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 5, LN. 2020/No.263, TLN No. 6581, LL BPK : 9 hlm

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK dapat menerapkan penggunaan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik dalam peyelenggaraan sistem elektronik. Agar pelaksanaan tugas BPK dapat berjalan dengan optimal, BPK menerapkan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik di lingkungan BPK.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020.
Peraturan BPK ini mengatur mengenai penerbitan Sertifikat Elektronik; penerapan Tanda Tangan Elektronik; dan pemantauan dan evaluasi atas penerbitan Sertifikat Elektronik dan penerapan Tanda Tangan Elektronik. Penerbitan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh BPK atau penyelenggara Sertifikasi Elektronik lain. Penerapan Tanda Tangan Elektronik dilakukan pada Dokumen Elektronik sebagai berikut: a) dibuat untuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab jabatan/kedinasan; dan/atau b) memuat persetujuan dan/atau pengesahan atas suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum. Sedangkan pemantauan dan evaluasi atas penerbitan Sertifikat Elektronik dan penerapan Tanda Tangan Elektronik dilakukan diantaranya terhadap: a) masa berlaku Sertifikat Elektronik; dan b) penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
Penjelasan 4 hlm.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah

Abstrak

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

POJK Nomor 72 Tahun 2016.pdf

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan LAN No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN
Perka LAN No. 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN

Download file:

Peraturan LAN Nomor 9 Tahun 2020.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan OJK No. 19 /POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2014 Tahun 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Download file:

Peraturan OJK No. 2 Tahun 2022.pdf

Peraturan OJK No. 2 Tahun 2022_Penjelasan.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.