Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.434 peraturan dalam 0,73 detik

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Pembentukan Propinsi Djawa Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat

Download file:

UU Nomor 11 Tahun 1950.pdf

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Ketransmigrasian

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Mencabut

UU No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi

Download file:

UU Nomor 15 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu

Kepabeanan

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Download file:

UU Nomor 10 Tahun 1995.pdf

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Gerakan Sukarelawan Indonesia

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 9 Tahun 1964.pdf

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1963

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Tanda Kehormatan Bintang Jasa

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Diubah dengan

UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 1963.pdf

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Diubah dengan

UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Mencabut

UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Download file:

UU Nomor 14 Tahun 1970.pdf

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Darurat Nomor 6 Tahun 1956.pdf

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penyandang Disabilitas

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 2016.pdf

PENYANDANG-DISABILITAS

2016

Undang-undang (UU) NO. 8, LN.2016/NO.69, TLN NO.5871, LL SETNEG : 70 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penyandang Disabilitas

ABSTRAK:

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat,bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas,bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundangundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya,bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016.
70 halaman

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 2002.pdf

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Pembentukan Propinsi Djawa Tengah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah

Download file:

UU Nomor 10 Tahun 1950.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 1956.