PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.375 peraturan dalam 0,724 detik

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2024
• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mencabut sebagian
  1. UUDrt No. 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Timur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1979
• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan
Hasil pencarian pada file:
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1973
• Berlaku mulai 51 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Mencabut
  1. UU No. 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1964, Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 41) Menjadi Undang-Undang
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
Mencabut
  1. UU No. 9 Tahun 1951 tentang Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil
  2. UU No. 10 Tahun 1951 tentang Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1959
• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 14 Tahun 1957 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 54) dan Penetapan Peraturan No. 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 15) dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 69)
  2. PP No. 36 Tahun 1953 tentang Mengubah Lagi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nomor 15 Tahun 1950)
  3. PP No. 4 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden. Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat
  4. PP No. 31 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Mengenai Pemberian Penggantian Pembayaran Uang Penginapan Dan Makan Di Rumah Penginapan Umum Bagi Para Menteri
  5. PP No. 27 Tahun 1950 tentang Penetapan Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Wakil Perdana Menteri
Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Hasil pencarian pada file:
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1979
• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Mencabut
  1. UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan