Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.375 peraturan dalam 0,706 detik

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1992

• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Mencabut

UU No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Download file:

UU Nomor 14 Tahun 1992.pdf

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1982

• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu

Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963).

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 1982.pdf

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1971

• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Diubah dengan

UU No. 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971(Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2971)

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 1971.pdf

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1955

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)

Abstrak

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Darurat Nomor 3 Tahun 1955.pdf

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1946

Pengeluaran Uang Republik Indonesia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 17 Tahun 1946.pdf

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Panas Bumi

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

Download file:

UU Nomor 27 Tahun 2003.pdf

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 35 Tahun 2003.pdf

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pembentukan Kota Lhokseumawe

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 2001.pdf

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1953

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Merawat Orang-Orang Miskin dan Orang-Orang yang Kurang Mampu

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Download file:

UU Nomor 18 Tahun 1953.pdf

Undang-undang (UU) No. 78 Tahun 1957

• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu

Perubahan Canon dan CIJNS Atas Hak-Hak Erfpacht dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 78 Tahun 1957.pdf

PERUBAHAN-CANON -DAN-CIJNS- ATAS- HAK-HAK ERFPACHTDAN KONSESI GUNA PERUSAHAAN KEBUN BESAR

1957

Undang-undang (UU) NO. 78, LN. 1957 No. 168, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perubahan Canon dan CIJNS Atas Hak-Hak Erfpacht dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar

ABSTRAK:

bahwa tanah-tanah yang sebelum 1942 diberikan guna perusahaankebun besar dengan hak erfpacht atau komsesi, dewasa ini sebagianterbesar telah menjadi tanah yang diusahakan, baik yang ada di Jawamaupun di daerah lainnya;2.bahwa menurut kenyataan perbedaan antara keadaan tanah yang adapada perusahaan-perusahaan kebun besar dengan hak erfpacht ataukonsesi itu satu dengan yang lain kini tidak lagi sebegitu besar dankarena itu perbedaan canon dan cijns yang tertinggi dan yang terendahperlu disesuaikan dengan kenyataan tersebut;3.bahwa sekarang tidak pula ada alasan untuk melangsungkan adanyaperbedaan dalam dasar penetapan canon dan cijns antara daerah-daerah di Jawa, daerah-daerah Swapraja dan daerah-daerah lainnya;4.bahwa nilai uang pada waktu ini telah jauh berlainan daripada sebelumtahun 1942;5.bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, mengenai hak-hakerfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar, yang diberikanpada waktu sebelum tahun 1942, kiniperlu diadakan penetapan canondan cijns baru.
1.Pasal 38 dan 89 Undang-Undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;2.peraturan-peraturan erfpacht tersebut dalam Staatsblad 1870 No. 118,Staatsblad 1914 No. 357 dan Staatsblad 1919 No. 61 serta peraturan-peraturan konsesi tersebut dalam Bijblad 4770, Biblad 3381, Bijbiad5707 dan peraturan konsesi Sambas dan Bacan, semuanya sebagaiyang telah diubah dan ditambah;
Canon dan cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaankebun besar, yang ditetapkan pada waktu sebelum tahun 1942, diubahsebagai berikut:[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1957.
peraturan-peraturan erfpacht tersebut dalam Staatsblad 1870 No. 118,Staatsblad 1914 No. 357 dan Staatsblad 1919 No. 61 serta peraturan-peraturan konsesi tersebut dalam Bijblad 4770, Biblad 3381, Bijbiad5707 dan peraturan konsesi Sambas dan Bacan, semuanya sebagaiyang telah diubah dan ditambah.
-
3

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1955.