Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.374 peraturan dalam 0,756 detik

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1953

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 1953.pdf

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1994

• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 18 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Palu

Download file:

UU Nomor 4 Tahun 1994.pdf

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1946

Pinjaman Nasional 1946

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 9 Tahun 1946 tentang Peraturan Untuk Merubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional

Download file:

UU Nomor 4 Tahun 1946.pdf

Undang-undang (UU) No. 46 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 46 Tahun 2008.pdf

PEMBENTUKAN-KABuPATEN-NIAS-BARAT-PROVINSI-SUMATERA-UTARA

2008

Undang-undang (UU) NO. 46, LN.2008/NO.183, TLN NO.4930, LL SETNEG : 13 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara

ABSTRAK:

Untuk memacu kemajuan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dan Kabupaten Nias pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Nias, dipandang perlu membentuk Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU Darurat No. 7 Tahun 1956, UU No. 24 Tahun 1956, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Nias Barat di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2008.
-
-
13 halaman

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Bagi Hasil Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 16 Tahun 1964.pdf

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1956

• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu

Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Download file:

UU Nomor 19 Tahun 1956.pdf

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Pokok-Pokok Kesehatan

Abstrak

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006

Download file:

UU Nomor 27 Tahun 2004.pdf

komisi-kebenaran-rekonsiliasi

2004

Undang-undang (UU) NO. 27, LN. 2004/ No. 114, TLN NO.4429 , LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

ABSTRAK:

bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional; bahwa pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi; bahwa untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlu dilakukan langkah-langkah konkret dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN PEMBENTUKAN KOMISI 3. TEMPAT KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG 4. ALAT KELENGKAPAN 5. TUGAS DAN WEWENANG SUBKOMISI 6. TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN KOMPENSASI, RESTITUSI, REHABILITASI, DAN AMNESTI 7. KEANGGOTAAN 8. PEMBIAYAAN 9. KETENTUAN LAIN 10. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2004.
-
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Presiden.
23

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1946

Warga Negara dan Penduduk Negara

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia
UU No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia
UU No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 1946.pdf

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1946

Cukai Tembakau

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 21 Tahun 1946.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT