Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,68 detik

Undang-undang Darurat No. 21 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Pengeluaran Uang Kertas atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat

Abstrak

Perekonomian

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Darurat Nomor 21 Tahun 1950.pdf

Undang-undang (UU) No. 46 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Download file:

UU Nomor 46 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1965

• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu

Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Diubah dengan

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Mencabut

UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 1965.pdf

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu

Perusahaan Daerah

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 1962.pdf

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1952

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara India

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 16 Tahun 1952.pdf

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 40 Tahun 2003.pdf

Pembentukan Kabupaten - Seram Bagian Timur - Seram Bagian Barat - Kabupaten Kepulauan Aru - Provinsi Maluku

2003

Undang-undang (UU) NO. 40, LN. 2003/ No. 155, TLN NO. 4350, LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara perlu dimekarkan.
dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku; UU Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang; UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, DPD, dan DPRD.
Dalam UU ini diatur mengenai pembentukan, batas wilayah, dan ibu kota kabupaten; kewenangan daerah; pembinaan daerah; dan pemerintahan daerah. Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. Kewenangan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada kabupaten induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2003.
Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan Nomor 123/PUU-VII/2009.
Penjelasan : 22 hlm.

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1953

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Pembukaan Apotik

Abstrak

Kesehatan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 1953.pdf

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1985

• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu

Rumah Susun

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Download file:

UU Nomor 16 Tahun 1985.pdf

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pemerintahan Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Mencabut

UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Download file:

UU Nomor 22 Tahun 1999.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 1950.