Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,7 detik

Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1955

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UUDrt No. 15 Tahun 1955 tentang Menghentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 24).

Download file:

UU Darurat Nomor 5 Tahun 1955.pdf

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Diubah dengan

UU No. 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang

Mencabut

UU No. 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang
UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download file:

UU Nomor 10 Tahun 2008.pdf

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 23 Tahun 2008.pdf

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-labuhanbatu-utara-PROVINSI-sumatera utara

2008

Undang-undang (UU) NO. 23, LN.2008/NO.96, LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara

ABSTRAK:

Untuk memacu kemajuan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dan Kabupaten Labuhanbatu pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Labuhanbatu, dipandang perlu membentuk Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU Darurat No. 7 Tahun 1956, UU No. 24 Tahun 1956, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Lanuhanbatu Utara di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2008.
-
-
14 halaman

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2007

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 9 Tahun 2007.pdf

UU Nomor 9 Tahun 2007_penjelasan.pdf

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1952

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Download file:

UU Nomor 20 Tahun 1952.pdf

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1956

• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu

Mengadakan Suatu Tarip Minimum dan Maksimum dalam Tarip Bea-Masuk

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 27 Tahun 1956.pdf

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1950

• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu

Penyerahan Penyelenggaraan Seluruh Tugas Pemerintah Dari Negara Jawa Timur Kepada Komisaris Pemerintah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Darurat Nomor 1 Tahun 1950.pdf

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1982

• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 18 Tahun 1982.pdf

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1958

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 1958.pdf

Penghapusan-Tanah-Tanah- Partikelir

1958

Undang-undang (UU) NO. 1, LN. 1958 No. 2, TLN NO. 1571, LL SETNEG : 10 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir

ABSTRAK:

bahwa adanya lembaga tanah partikelir dengan hak-hakpertuanannya di dalam wilayah Republik Indonesia, adalahbertentangan dengan azas dasar keadilan sosial yang dijunjungtinggi oleh masyarakat dan Negara;2.bahwa untuk kebulatan kedaulatan dan kewibawaan Negara, demikepentingan umum lembaga tersebut harus dihapuskan dalamwaktu yang sesingkat-singkatnya;3.bahwa usaha likwidasi yang dijalankan hingga sekarang, melaluikata sepakat antara Pemerintah dan pemilik-pemilik tanahpartikelir atas dasar kebijaksanaan, ternyata tidak membawa hasilyang memuaskan;4.bahwa peraturan-peraturan yang mengenai pencabutan hak,sebagai tercantum dalam "Onteigeningsordonnantie" (S. 1920-574) dan peraturan-peraturan tentang "Pengembalian tanah-tanahpartikelir menjadi tanah Negara" (S. 1911-38 jis S. 1912-480dan S. 1912-481) tidak cukup untuk dapat mencapai likwidasitanah-tanah itu secara integral dalam waktu yang singkat;5.bahwa berhubung dengan itu diperlukan suatu Undang-undangkhusus;6.bahwa tanah-tanah eigendom yang luasnya lebih dari 10 bauperlu diturut sertakan dalam likwidasi tersebut di atas, karenabertentangan dengan maksud dan jiwa dari ketentuan dalam pasal51 ayat 2 Indische Staatsregeling (S. 1925-417) jo pasal 8Agrarisch Besluit(S. 1870-18)
pasal-pasal 26 ayat 2, 27 ayat 1, 38 ayat 3, 89 serta 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;b.Undang-undangNo. 29 tahun 1957 Lembaran-Negara tahun1957 No.101);
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:a."tanah partikelir", ialah tanah "eigendom" di atas manapemiliknya sebelum Undang-undang ini berlaku, mempunyaihak-hak pertuanan;b."Hak-hak pertuanan", ialah:1.hak untuk mengangkat atau mengesahkan pemilihan sertamemperhentikan kepala-kepala kampungatau desa dankepala-kepala umum, sebagai yang disebut dalam pasal 2 dan3 dari S. 1880-150 dan pasal 41 sampai dengan 43 dari S.1912-422;2.hak untuk menuntut kerja paksa atau memungut uangpengganti kerja paksa dari penduduk, sebagai yang disebutdalam pasal 30, 31, 32, 34, 35 dan 37 S. 1912-422;3.hak mengadakan pungutan-pungutan, baik yang berupa uangatau hasil tanah dari penduduk, sebagai yang disebut dalampasal 16 sampai dengan 27 dan 29 S. 1912-422 4.hakuntukmendirikanpasar-pasar,memungutbiayapemakaian jalan dan penyeberangan, sebagai yang disebutdalam pasal 46 dan 47 S. 1912-422;5.hak-hak yang menurut peraturan-peraturan lain dan/ atau adatsetempat, sederajat dengan yang disebut dalam sub b 1sampai dengan b4 ayat ini;c."tanah usaha" ialah:1.bagian-bagian dari tanah partikelir yang dimaksuddalampasal 6 ayat 1 dari Peraturan tentangtanah-tanahpartikelir, S. 1912-422 ;2.bagian-bagian dari tanah partikelir yang menurut adatsetempat termasuk tanah desa atau diatas mana pendudukmempunyai hak yang sifatnya turun-temurun;d."tanah kongsi" ialah:bagian-bagian dari tanah partikelir yang tidak termasuk "tanahusaha."

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 1958.
-
-
34

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Tata-Cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah Republik Indonesia Serikat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Darurat Nomor 11 Tahun 1950.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 1955.