Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,673 detik

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1959

• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Darurat Nomor 6 Tahun 1959.pdf

Undang-undang (UU) No. 68 Tahun 1958

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 68 Tahun 1958.pdf

Persetujuan- Konvensi- Hak-Hak- Politik- Kaum-Wanita

1958

Undang-undang (UU) NO. 68, LN. 1958 No. 119, TLN No. 1653, LL BPHN : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

ABSTRAK:	Bahwa perlu konvensi hak‐hak politik kaum wanita disetujui dengan Undang‐undang. a.Pasal‐pasal 89 dan 120 Undang‐undang Dasar Sementara Republik Indonesia; b.Pasal IV sub‐sub konvensi tersebut. Konvensihak‐hakpolitikkaumwanitatertanggal20Desember1952yangsalinannyadilampirkanpadaUndang‐undangini,bersamainidisetujuidenganmengadakanreservations/pengecualiansebagaitersebutpadapasal2.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 1958. - - 5

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 2003.pdf

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Abstrak

Ketenagakerjaan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 21 Tahun 2000.pdf

serikat-pekerja-buruh

2000

Undang-undang (UU) NO. 21, LN. 2001/ No. 131, TLN NO. 3989, LL SETNEG : 15 HLM

Undang-undang (UU) tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

ABSTRAK:

bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara; bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab; bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1050); Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaUndang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN 3. PEMBENTUKAN 4. KEANGGOTAAN 5. PEMBERITAHUAN DAN PENCATATAN 6. HAK DAN KEWAJIBAN 7. PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI 8. KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN 9. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 10. PEMBUBARAN 11. PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN 12. SANKSI 13. KETENTUAN LAIN-LAIN 14. KETENTUAN PERALIHAN 15. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2000.
-
Ketentuan mengenai tata cara pencatatan diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.
25

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu

Penataan Ruang

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Download file:

UU Nomor 24 Tahun 1992.pdf

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Pemberian Perangsang Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Download file:

UU Nomor 26 Tahun 1964.pdf

Undang-undang (UU) No. 83 Tahun 1958

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Penerbangan

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan

Download file:

UU Nomor 83 Tahun 1958.pdf

Penerbangan

1958

Undang-undang (UU) NO. 83, LL SETNEG : 12 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penerbangan

ABSTRAK:

a.bahwa peraturan-peraturan penerbangan yang berlaku di wilayahRepublik Indonesia pada saat ini tidak memenuhi lagi kebutuhanpenerbangan di Republik Indonesia; b.bahwa berhubung dengan itu perlu dicabut "Luchtvaart-besluit1932" dan "Luchtvaart ordonnantic 1934" dan diganti denganundang-undang baru.
pasal 142 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
BAB I.TENTANG ISTILAH-ISTILAH DALAM UNDANG-UNDANG INI BAB II.PENERBANGAN. BAB III.PENDAFTARAN DAN KEBANGSAANPESAWAT-PESAWAT UDARA BAB IV.SURAT TANDA KELAIKAN DAN KECAKAPAN TERBANG BAB V.LARANGAN TERBANG BAB VI.PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN HUKUMAN PIDANA BAB VII.DEWAN PENERBANGAN. BAB VIII.KETENTUAN PERALIHAN. BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1958.
"Luchtvaart besluit 1932 (Staatsblad 1933 No. 118) dan "Luchtvaartordonnantic 1934" (Staatsblad 1934 No. 205, sebagaimana telahdiubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1942 No. 36)
-
21

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition)

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 2019.pdf

UU Nomor 1 Tahun 2019 - Salinan perjanjian.pdf

pengesahan-perjanjian-republik indonesia-persatuan emirat arab-ekstradisi

2019

Undang-undang (UU) NO. 1, LN.2019/NO.4, TLN NO.6299, LL SETKAB : 4 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition)

ABSTRAK:

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yang bersifat transnasional, yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan. Mencegah dampak negatif tersebut diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif yang dilakukan melalui perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana atau kejahatan. Untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, pada tanggal 2 Februari 2014.
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
4

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children,Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 14 Tahun 2009.pdf

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 21 Tahun 2003.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959.