Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,666 detik

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Palembang Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan Dan Di Jakarta

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 11 Tahun 1964.pdf

Undang-undang Darurat No. 41 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Menaikan Bea yang Dikenakan untuk Memperoleh Dokumen-Dokumen Imigrasi

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Darurat Nomor 41 Tahun 1950.pdf

Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Pemungutan Pajak Penjualan

Abstrak

Perpajakan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Darurat Nomor 19 Tahun 1951.pdf

Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1951

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Memperpanjang Berlakunya Opcenten atas Beberapa Macam Cukai

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Darurat Nomor 9 Tahun 1951.pdf

Undang-undang (UU) No. 80 Tahun 1958

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Dewan Perancang Nasional

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 80 Tahun 1958.pdf

dewan-perancang-nasional

1958

Undang-undang (UU) NO. 80, LL BPHN : 6 HLM

Undang-undang (UU) tentang Dewan Perancang Nasional

ABSTRAK:

a. bahwa telah sampailah Rakyat Indonesia yang berbahagiaketingkatan kemajuan dapat menaiki jambatan-emas untukmembentukmasyarakatyangadildanmakmurdenganmelaksanakan pembangunan nasional yang berencana sebagainikmat kemerdekaan yang telah tercapai berkat hasil Perjuangandan Revolusi Kemerdekaan Indonesia sejak 17 Agustus 1945; b. bahwa pembangunan nasional yang meliputi segala segipenghidupan Bangsa Indonesia haruslah sesuai dengan kebutuhandan kepribadian Rakyat Indonesia serta dipimpin oleh pola yangpenyelenggaraannyaditetapkandenganundang-undangpembiayaan, lengkap dibubuhi penjelasan yang sempurna; c. bahwa agar supaya mempersiapkan rencana dan menilaipenyelenggaraan pembangunan-semesta itu dapat terlaksanadengan ikut-sertanya Rakyat Indonesia yang berkepentingan danberhasrat hendak menikmati pembangunan itu perlu dibentuksuatu Dewan Perancang Nasional.
Amanat Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Juni dan 17Agustus 1958 mengenai perlunya Dewan Perancang Nasional;b. pasal-pasal 28, 36, 37, 38, 40, 41, 42 dan 43 Undang-undangDasar Sementara Republik Indonesia;c. pasal 89 dan 90 ayat I Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
Pasal 1. (1)Untuk mempersiapkan undang-undang pembangunan nasional yangberencana, maka dibentuk sebuah Dewan Perancang Nasional. (2)Dewan Perancang Nasional berkedudukan di Jakarta. (3)Lembaga-lembagauntukpenyelidikanbagikepentinganpembangunannasionalbolehditentukanolehPemerintahberkedudukan ditempat lain diluar kota Jakarta.Pasal 2.Dewan Perancang Nasional membantu Dewan Menteri RepublikIndonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 1958.
Diubah dengan Penpres No. 4 Tahun 1959; dan Dicabut dengan Penpres No. 12 Tahun 1963
Pelaksanaan Undang-undang ini diatur selanjutnya dengan peraturanPemerintah.2)Aturan-aturan tentang pembiayaan Dewan Perancang Nasional,tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota serta pegawai-pegawai Dewan Perancang Nasional menurutUndang-undang ini ditetapkan dengan peraturan Pemerintah
18

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2005

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 2005.pdf

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1997

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Diubah dengan

UU No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Mencabut

UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

Download file:

UU Nomor 25 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1983

• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Abstrak

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 1983.pdf

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1962

• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu

Hygne Usaha-Usaha Bagi Umum

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Download file:

UU Nomor 11 Tahun 1962.pdf

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1958

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Perubahan Batas-Batas Kotapraja Madiun dan Daerah Swatantra Tingkat II Madiun

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 24 Tahun 1958.pdf

Perubahan- Batas-Batas- Kotapraja- Madiun- dan- DaeraH- Swatantra -Tingkat-II -Madiun

1958

Undang-undang (UU) NO. 24, LN. 1958 No. 66, TLN No. 1630, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perubahan Batas-Batas Kotapraja Madiun dan Daerah Swatantra Tingkat II Madiun

ABSTRAK:

a.bahwa berhubung dengan perkembangan Kotapraja Madiun,perlu batasÄbatas Kotapraja tersebut diubah dan diperluas;b.bahwa untuk keperluan termaksud dalam sub a perlu desaÄdesayang letaknya berbatasan dengan Kotapraja Madiun yaitu desaÄdesa:1.Mangunharjo,2.Winongo,3.Rejomulyo4.Bojorejo,5.Banjarrejo,6.Demangan,7.Josenan dan8.Kuncen, yang sekarang termasuk dalam wilayah DaerahSwatantra Tingkat II Madiun, dimasukkan kedalam wilayahKotapraja Madiun;c.bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara KotaprajaMadiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah SementaraDaerahSwatantra Tingkat II Madiun dalam suatu putusan bersama telahmenyetujui perubahan batas seperti dimaksud sub b;d.bahwa penduduk desaÄdesa yang bersangkutan telah menyatakanpula persetujuannya
a.Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 12 tahun1950.Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 16 tahun1950,pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.6), sebagaimana sejak itu telah diubah;b.pasal-pasal 89, 131 dan 142 UndangÄundang Dasar SementaraRepublik Indonesia
BAB I KETENTUAN UMUM. 1)Kotapraja Madiun sebagai dimaksud dalam UndangÄundangRepublikIndonesia (Yogyakarta) No. 16 tahun 1950 diperluasdengan memasukkan kedalam wilayahnya desa-desa:1.Mangunharjo,2.Winongo,3.Rejomulyo,4.Mojorejo,5.Banjarrejo 6.Demangan,7.Josenan, dan8.Kuncen,yang sebelum berlakunya undang-undang ini termasuk dalam wilayahDaerah Swatantra Tingkat II Madiun. BAB II.KETENTUAN PERALIHAN BAB III.KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 1958.
-
-
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1951.