Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,671 detik

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1973

• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu

Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 1973.pdf

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1946

Hukuman Tutupan

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 20 Tahun 1946.pdf

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pembentukan Kota Singkawang

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 12 Tahun 2001.pdf

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Download file:

UU Nomor 28 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 2003.pdf

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1990

• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 1990.pdf

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 1960.pdf

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Peradilan Militer

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 8 Tahun 1958 tentang Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 1) Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan
UU No. 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

Download file:

UU Nomor 31 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pemasyarakatan

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Download file:

UU Nomor 22 Tahun 2022.pdf

Pemasyarakatan

2022

Undang-undang (UU) NO. 22, LN.2022/No.165, TLN No.6811, jdih.setneg.go.id: 39 hlm.

Undang-undang (UU) tentang Pemasyarakatan

ABSTRAK:

Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU ini mengatur mengenai Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Undang-Undang ini dibentuk untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Undang-Undang ini disamping memperkuat konsep reintegrasi sosial juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
UU ini mencabut UU Nomor 12 Tahun 1995
Penjelasan: 33 hlm.

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Provinsi Maluku

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang-Undang

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 2023.pdf

Provinsi - Maluku

2023

Undang-undang (UU) NO. 13, LN.2023/No.60, TLN No.6869, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.

Undang-undang (UU) tentang Provinsi Maluku

ABSTRAK:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UU ini mengatur mengenai Provinsi Maluku. Provinsi Maluku terdiri atas 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota dengan ibukota berkedudukan di Kota Ambon.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1957 No.79) Sebagai Undang-Undang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 9 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 6, penjelasan hlm 7 sd 9)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT