... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 19 TAHUN 1968 (19/1968) TENTANG BANK BUMI DAYA DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA. ...

... XLIV/MPRS/1968; 4.Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan; 5.Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 63, Tambahan ...

... Lembaran-Negara Nomor 2865). ...

... PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1968 TENTANG BANK BUMI DAYA A. ...

... PENJELASAN UMUM Dengan diundangkannya Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum ...

... B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. (1)Cukup jelas. (2)Cukup jelas. ...

... Perbankan 1967 dan Undang-undang Bank Indonesia 1968 ...

... (1)Pembubaran Bank dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Undang-undang. ...

... (3)Pertanggungan jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan itu. ...

... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 21 TAHUN 1968 (21/1968) TENTANG BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa dengan ...

... Unit II; b. bahwa Bank Negara Indonesia Unit II tersebut pada huruf a diatas adalah semula Bank Koperasi, Tani dan Nelayan yang didirikan dengan Undang-undang No. 41 Prp. tahun 1960; c. bahwa tugas ...

... Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan; 5. ...

... PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1968 TENTANG BANK RAKYAT INDONESIA. A. PENJELASAN UMUM. ...

... Dengan diundangkannya Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 51 ...

... Nama Bank Rakyat Indonesia, sebagai bank Pemerintah yang didirikan pertamatama sesudah kemerdekaan Republik Indonesia yakni dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946, masih hidup di kalangan masyarakat ...

... perlengkapan dari Bank Negara Indonesia Unit II akan diserahkan kepada suatu bank baru milik Negara yang bernama "Bank Ekspor Impor Indonesia" maka dalam pasal ini ditetapkan tentang penyerahan hal-hal ...

... Bank Rakyat Indonesia harus selesai tepat pada waktunya sehingga pada saat mulai berlakunya Undang- undang tersebut, Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Undang-undang ini dapat melakukan tugasnya dengan ...

... lancar. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1968/74; TLN NO. 2874 ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara ...

... Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 4. ...

... kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ...

... 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 7. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 9. ...

... Provinsi Sulawesi Tenggara adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Kendari, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di ...

... Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan kabupaten asal ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 c. bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850 ...

... pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63 dan ...

... Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang ...

... Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang ...

... Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474); 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran ...

... Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 7. ...

... Pasal 41 Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah kedaluarsa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. ...

... BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 42 (1) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 ...

... Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850) yang belum dapat diselesaikan pada saat berlakunya Undang-undang ini ditetapkan sebagai berikut: a. dalam... ...

... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 18 TAHUN 1968 (18/1968) TENTANG BANK DAGANG NEGARA DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. ...

... XLIV/MPRS/1968; 4.Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan; 5.Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral; (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 63; Tambahan ...

... Mencabut : Undang-undang Nomor 13 Prp. Tahun 1960 tentang Bank Dagang Negara dan Penetapan Presiden Nomor 21 Tahun 1960. II. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BANK DAGANG NEGARA. BAB I. ...

... Pasal 26, Untuk pertama kali tahun buku dimulai pada tanggal yang akan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 1969. BAB XIII. KETENTUAN PENUTUP. ...

... Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 28. Undang-undang ini disebut "Undang-undang Bank Dagang Negara". ...

... PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1968 TENTANG BANK DAGANG NEGARA A. PENJELASAN UMUM. ...

... Dengan diundangkannya Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, maka dianggap perlu untuk menyesuaikan Undang-undang No. 13 ...

... Penetapan Presiden No. 21 tahun 1965 tentang Bank Dagang Negara dengan isi dan jiwa dari Undang-undang Perbankan 1967. ...

... B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. (1)Cukup jelas. (2)Cukup jelas. ...

... Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun ...

... Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 5. ...

... Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 2. ...

... Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat ...

... I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang. 3. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT ...

... Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman perlu dimekarkan; b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi ...

... dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat; 1. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ...

... dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ...

... Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649). 4. ...

... Kabupaten Sumba Barat adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara ...

... - 3 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 4438); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selat Malaka; b. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia; c. ...

... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura mengenai garis Batas laut Wilayah kedua Negara di Selat Singapura; e. ...

... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ...

... kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang ...

... Wilayah Negara; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . . . ...

... PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA I. ...

... Bahwa wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem: a. pengaturan suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa ...

... perairan; b. daratan/tanah; c. udara; d. ruang; dan e. sumber kekayaan alam dan lingkungannya. ...

... Ayat (2) Ketentuan ayat ini mengatur tentang larangan bagi peserta untuk menarik sejumlah dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan selain dari yang diatur dalam ayat (1). ...

... Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. ...

... Ayat (2) Ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan yang dimaksud adalah Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. Pasal 50 Ayat (1) ...

... Pasal 48 Ketentuan lebih lanjut tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. ...

... BAB V PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN Pasal 49 (1) Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang ini merupakan subyek pajak sebagaimana dimaksud ...

... dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ...

... Dukungan tersebut dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu dengan pemberian fasilitas penundaan pajak (penghasilan) sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h ...

... Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. ...

... Dewasa ini program pensiun dengan pemupukan dana diselenggarakan oleh pemberi kerja berdasarkan Arbeidersfondsen Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 377) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari ...

... Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan ...

... Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); 3. ...

... Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - MEMUTUSKAN:… MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN ANAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. ...

... Anak Nakal adalah: a. anak yang melakukan tindak pidana; atau b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum ...

... Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 4. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 39 - Pasal 60… Pasal 60 Ayat (1) Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat Lembaga pemasyarakatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang ...

... Ayat (2) Hal yang diperoleh Anak Didik Pemasyarakatan selama ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. ...

... (dua puluh satu) tahun. ...