... Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aOD); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN ...

... Dalam kemitraan tersebut batasan kepemilikan asing, perdagangan lintas batas, dan pergerakan orang perseorangan asing (mouement of nafiral person) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. ...

... Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OI4 tentang Perdagangan, perjanjian perdagangan internasional perlu disampaikan kepada Dewan Per-wakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk diputuskan ...

... negara anggota ASEAN sesuai dengan Jadwal Komitmen Khusus (Schedule of Specific Commitments) negara anggota ASEAN dan Daftar Pengecualian Perlakuan -vang Sama (List of Most Fauoured Nation Exemptionl. b. ...

... FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2O2O TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SEWNTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES U]VDER THE ASEAN FRAMEWORK ...

... PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKE-T KOMITMEN KETUJUH BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. b. ...

... bahwa tujuan Negara Republik lndonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah ...

... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 5 TAHUN 1968 (5/1968) TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA NEGARA DAN WARGANEGARA ASING MENGENAI PENANAMAN MODAL DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (LembaranNegara tahun 1967 No. 1, Tambahan Lembaran-Negara No. 2818); 4. ...

... Undang-undang No. 2 tahun 1967 tentang Perubahan Undang-undang No. 9 tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional ...

... PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1968 TENTANG PERSETUJUAN ATAS KONVENSI TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA NEGARA DAN WARGA NEGARA ASING MENGENAI PENANAMAN MODAL ...

... Untuk mendorong dan membina Penanaman Modal Asing di Indonesia sejalan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, maka Republik Indonesia telah menanda-tangani Konvensi yang memerlukan ...

... persetujuan dengan Undang-undang supaya berlaku di Indonesia. ...

... Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN ATAS KONVENSI TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA NEGARA DAN WARGANEGARA ASING ...

... States) yang salinannja dilampirkan pada Undang-undang ini. ...

... Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang- undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundangan. Pasal 5. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. ...

... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 14 TAHUN 1968 (14/1968) TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG "JALASENA" PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk menghargai kesetiaan, kemampuan ...

... Undang-undang Nomor 4 Drt. tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 44) tentang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda Kehormatan; 3. ...

... Undang-undang Nomor 70 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 124) tentang Tanda-tanda Penghargaan untuk anggota Angkatan Perang. ...

... (3)Tiap-tiap penganugerahan Bintang Jalasena disertai dengan penyerahan sebuah Piagam yang memuat uraian singkat tentang alasan pemberian anugerah tersebut berikut sebilah Pedang Kehormatan Angkatan ...

... (1)Dengan mengingat ketentuan tentang urutan tingkatan yang tercantum dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 21 tahun 1959, PasalPasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti ...

... Undang-undang Nomor 22 tahun 1959, Pasal 28 sampai Pasal 32 Undang-undang Nomor 70 tahun 1958 dan Pasal 16 sampai Pasal 19 Undang-undang Nomor 65 tahun 1958, maka Bintang Jalasena dipakai secara lengkap ...

... Undang- undang Darurat Nomor 4 tahun 1969 tentang bintang-bintang bagi jasa-jasa luar biasa. Pasal 3. ...

... Yang dimaksud syarat-syarat umum untuk mendapatkan Bintang adalah seperti yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) Sub 1 Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1959. ...

... Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik ...

... Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 7. ...

... Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan Kota Tanjung Pinang untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kota Administratif Tanjung Pinang; Mengingat : 1. ...

... Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagimana telah ...

... diubah dengan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat ...

... Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di daerah. 2. ...

... Propinsi Riau adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat ...

... Kota Administratif Tanjung Pinang adalah Kota Administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kota Administratif Tanjung Pinang. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1957 TENTANG PERSETUJUAN KEBUDAYAAN ANTARA NEGARA-NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK MESIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang ...

... Pasal 9 Persetujuan Kebudayaan tersebut: b. ...

... Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN KEBUDAYAAN ANTARA NEGARA-NEGARA ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 Pasal 3 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. ...

... Agar setiap orang dapat mengetahinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Nopember 1957. ...

... MAENGKOM MENTERI LUAR NEGERI, a.i. ttd HARDI LEMBARAN NEGARA NOMOR 145 TAHUN 1957 ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMORI PENJELASAN MENGENAI USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN KEBUDAYAAN ANTAR NEGARA-NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK MESIR Kehendak dan tujuan untuk memelihara dan ...

... persahabatan itu sebenarnya sudah lama dipupuk, semenjak tali hubungan kebudayaan antara Indonesia dan Mesir mulai direntangkan oleh Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang pergi menuntut ilmu ke Mesir dari puluhan tahun ...

... Nama "Ruwak Jawa" (Indonesia) sudah dikenal Universitas Al Azhar yang sudah berumur lebih seribu tahun itu. semenjak almarhum Pemimpin Besar Islam, Syekh Muhammad Abduh masih hidup, malah hubungan itu ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM Presiden Republik Indonesia, Menimbang : bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berketetapan untuk ...

... I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, namun untuk melaksanakan ...

... Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/ MPR/1983 tentang Referendum, perlu dibentuk Undang-undang yang mengatur referendum; Mengingat : 1. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM UMUM Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam Pembukaan memuat Pancasila sebagai Pandangan ...

... Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 dan Nomor IV/MPR/ 1983, maka hal itu harus ditanyakan terlebih dahulu kepada rakyat melalui referendum yang diatur dalam Undang-undang ...

... dengan : a Langsung : Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak memberikan pendapat rakyat dapat menggunakan haknya secara langsung tanpa melalui pihak lain dan tanpa perantara maupun tingkatan. b. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 7 (2) Seorang penyelenggara referendum yang melalaikan kewajibannya, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginya lima ...

... BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Pelaksanaan Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 26 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 29 www.bphn.go.id ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 7 BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Dengan diundangkannya Undang-Undang ini peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah dan Undang-Undang Nomor ...

... 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah tetap berlaku, sepanjang peraturan pelaksanaan tersebut belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ...

... LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 20 ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135); 7. ...

... RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : dengan mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2390) dan UndangUndang Nomor ...

... 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2855). ...

... Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, dan oleh ...

... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 6. Undang- … ...

... BAB I KETENTUAN UMUM UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROVINS! PAPUA SELATAN. ...

... Undang-Undang Nornor 21 Tahun 2001 tentang Otonorni Khusus bagi Provinsi Papua (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 135, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4151) sebagairnana ...

... telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nornor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 21 Tahun 2001 tentang Otonorni Khusus bagi Provinsi Papua (Lernbaran Negara ...

... PASAL DEMI PASAL Pembentukan daerah baru merupakan salah satu materi penting dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus ...

... Dalam Undang-Undang tersebut, pembentukan daerah baru dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanpa melalui daerah persiapan sebagaimana diatur umumnya dalam peraturan ...

... berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan ...

... Pasal 18A, Pasal 188, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 220 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sebagaimana huruf c, perlu Pembentukan c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan ...

... sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pemekaran di wilayah Provinsi Papua; b. bahwa pemekaran wilayah di Provinsi Papua perlu memperhatikan ...

... REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINS! ...

... tentang Tanda Kehormatan; b. ...

... Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-undang Dasar 1945 2. Undang-undang Nomor 4 Drt tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 44) tentang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan ; 3. ...

... Undang-undang Nomor 70 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 124) tentang Tanda-tanda Penghargaan untuk Anggota-Angkatan Perang. ...

... (1) Dengan mengingat Ketentuan tentang urutan Tingkatan yang tercantum dalam Pasal 8, 9 dan 12 Undang-undang Nomor 21 tahun 1959, Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor ...

... 22 tahun 1959, pasalpasal 28 sampai 32 Undang-undang Nomor 70 tahun 1958 dan pasal 16 sampai 19 Undang-undang Nomor 65 tahun 1958 maka Bintang Swa Bhuwana Paksa dipakai secara lengkap pada Upacara Peringatan ...

... Nomor 70 tahun 1958. ...

... (3) Ketentuan ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Drt. tahun 1959 (4)Cukup jelas. (5) Cukup jelas. ...

... Yang dimaksud syarat-syarat umum untuk mendapatkan Bintang adalah seperti yang termuat dalam Pasal 7 (2) sub 1 Undang-undang nomor 4 Drt tahun 1959. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1958 TENTANG KEDUDUKAN HUKUM APOTEK DARURAT Presiden Republik Indonesia, Menimbang : 1. ...

... Bahwa Undang-undang No.4 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No.19) tentang Apotek Darurat, pasal 13 menentukan, bahwa Undang-undang tersebut berlaku sampai 5 tahun sesudah Fakultas di Indonesia bagian Pharmasi ...

... Bahwa sesudah Undang-undang No.4 tahun 1953 (LembaranNegara 1953 No.19) tentang Apotek Darurat habis masa berlakunya, perlu ditetapkan lebih lanjut kedudukan hukum apotek-apotek darurat yang telah didirikan ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 Oleh karena itu, maka peraturan-peraturan terhadap pemegang-pemegang izin yang ditetapkan dalam Undang-undang No.4 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 19), dalam ...

... Undang-undang Darurat ini dicantumkan lagi. ...

... Termasuk Lembaran Negara No. 137 tahun 1958. Diketahui Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1668 ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 Menetapkan : Dengan berakhirnya masa berlakunya Undang-undang No.4 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No.19) tentang Apotek Darurat pada tanggal 10 Oktober 1958. ...

... Undang-undang Darurat tentang kedudukan hukum Apotek Darurat. ...

... Terhadap pemegang-pemegang ijin yang dimaksud dalam pasal 1, berlaku peraturan-peraturan di bawah ini. Pasal 3. ...