PENCARIAN PERATURAN
Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,691 detik
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1948 TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM VORSTENLANDS GRONDHUURREGLEMENT. ...
... lagi sesuai dengan keadaan dan suasana sekarang dan khusus tidak selaras dengan pasal 27 dan 33 Undang-undang Dasar, hingga harus dicabut selekas-lekasnya dan diganti dengan Undangundang baru; b. usul ...
... /L; c. bahwa selama menunggu Undang-undang baru tentang pemakaian tanah untuk keperluan perusahaan pertanian di daerah Surakarta dan Yogyakarta, sebagian dari peraturan dalam Vorstenlands Grondhuurreglement ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1948 TENTANG PERUBAHAN VORSTENLANDS GRONDHUURREGLEMENT. PENJELASAN UMUM. ...
... Maka dari itulah rancangan Undang-undang ini memberi kesempatan untuk meninjau sedalam-dalamnya dalam waktu satu tahun. ...
... tentang penyelenggaraannya, dengan mengingat peraturan-peraturan yang telah diadakan oleh Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Residen Surakarta dan untuk mengisi segala vacuum, peraturan-peraturan daerah ...
... berhubungan erat sekali dengan kepentingan-kepentingan Negara, rakyat dan perusahaan yang minta waktu ketenangan untuk dapat dikupas yang sebaik-baiknya, maka pada waktu yang mendesak ini, mengingat tahun-tanaman ...
... baru yang akan menginjak mulai tanggal 1 April belum dapatlah direncanakan peraturan-peraturan yang menyelesaikan semua tadi. ...
... Berlakunya Undang-undang ini dimulai tanggal 1 April 1948, menilik peraturan yang berlaku sekarang, bahwa pada hari itu harus dilaksanakan penyerahan tanah dari rakyat kepada perusahaan atau dari perusahaan ...
... BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMULASARAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH ...
... Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Desease 2019; b. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika terhadap penanganan dan pengurusan kematian ...
... pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman ...
... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. ...
... 7. ...
... MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMULASARAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH CORONA VIRUS DESEASE 2019 . ...
... Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat. ...
... Diundangkan di Liwa pada tanggal £ Stpk 2021 Ditetapkan di Liwa pada tanggal BUPATI LAMPUNG bKrAj/ PARÖBILd^ABSUS ASIR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR S DAERAH LAMPUNG BARAT, SEKRET KABUPAT ...
... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Ka bu paten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang ...
... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. ...
... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ...
... 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. ...
... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 12. ...
... Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 perlu disesuaikan dengan rencana dan perkembangan program pembangunan daerah sehingga perlu diubah; d. bahwa ...
... berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan ...
... JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 6 TAHON 2018 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHON 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHON 2016-2021 DENGAN RAHMAT ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KOTA BESAR, DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA PRESIDEN REPUBLIK ...
... INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 30) tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan ...
... hukum yang tegas dan yang semestinya dengan jalan membentuk Kota-kota otonom itu dengan Undang- undang sesuai dengan ketentuanketentuan dalam Undang- undang No. 22 tahun 1948; c. bahwa berhubung dengan ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 7 - Pasal 8. ...
... apabila Undang-Undang tentang peraturan umum pajak dan retribusi daerah sepenguasa lain untuk mengesahkannya. ...
... Apabila dalam "Algemene verordeningen" dahulu atau dalam peraturan Undang-Undang lama yang lainnya yang kini masih berlaku bagi daerah otonom Kota-Kota,Besar ada kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 - Pasal 7. ...
... kuasa-kuasa setempat yang berwenang maupun Oleh pemerintah Kota-Kota Besar Sibolga dan Kutaraja, begitu pula keputusan-keputusan lain dari Kota B. ...
... Medan dan Kota B. ...
-
UU No. 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara
Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Sibolga dalam Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. -
UU No. 25 Tahun 2024 tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara
Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Pematangsiantar dalam Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. -
UU No. 16 Tahun 2024 tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara
Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Medan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
... Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501), 5. ...
... Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 7. ...
... Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan Kota Pagar Alam untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Pagar Alam; Mengingat : 1. ...
... Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang ...
... Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 4. Undang- … ...
... Propinsi Jawa Timur adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun ...
... 1950 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi jawa Timur. 3. ...
... Kota Administratif Batu adalah Kota Administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH Pasal ...
... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perrrndang-undangan yang merrrpakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten ...
... dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. ...
... Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Kampar dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan ...
... PRESIDEN REPUTLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG I(ABUPATEN KAMPAR DI PROVINSI RIAU I. ...
... Kedudukan Kabupaten Kampar sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera ...
... Desain pengaturan Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan UndangUndang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai ...
... Menimbang Mengingat SALINAN PRESIDEN REPUEUK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN KAMPAR DI PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK ...
... kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar di Provinsi Riau; c. bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sudah ...
... tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten ...
-
UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Kampar dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KOTA KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA PRESIDEN REPUBLIK ...
... INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 30) tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan ...
... hukum yang tegas dan yang semestinya dengan jalan membentuk Kota-kota otonom itu dengan Undang- undang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang- undang No. 22 tahun 1948; c. bahwa berhubung dengan ...
... Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaanperusahaan dan utang-piutang yang ada dari Kota-Kota B. ...
... Pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan Undang-Undang Darurat ini, tidak berlaku lagi. ...
... Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-Undang Darurat tentang pembentukan Kota-Kota Kecil di Propinsi Sumatera-Utara". Pasal 17… ...
... Pasal 7 Peraturan-peraturan yang dahulu telah ditetapkan oleh gemeentegemeente Tanjung Balai, Binjai dan Tebing Tinggi baik yang kemudian sudah ditambah dan diubah atau yang belum beserta peraturan-peraturan ...
... dan keputusan Kota B. ...
... Tanjung Balai, Binjai dan Tebing Tinggi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini, berlaku terus sebagai peraturan dan keputusan Kota-Kota Kecil Tanjung Balai ...
-
UU No. 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara
Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Tanjungbalai dalam Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. -
UU No. 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara
Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Binjai dalam Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1958 TENTANG KENAIKAN TARIP UANG RAMBU Presiden Republik Indonesia, Menimbang : bahwa dianggap perlu menaikkan tarip rambu; Mengingat ...
... "Bakengeldordonnantie 1935" (Staatsblad 1935 No. 468) seperti diubah dengan Ordonnantie-ordonnantie dalam Staatsblad 1936 No. 651 dan Staatsblad 1947 No. 74; b. ...
... Pasal-pasal 89, 117 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KENAIKAN TARIP UANG RAMBU. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
... LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 25 ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMORI PENJELASAN MENGENAI USUL UNDANG-UNDANG TENTANG KENAIKAN TARIP UANG RAMBU. ...
... Angka-angka pengeluaran dan penerimaan untuk Dinas Perambuan dan Penerangan Pantai dari 3 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut: PENGELUARAN: PENERIMAAN: 1952 Rp. 14.905.000,- Rp. 6.000.000,1953 ...
... Kenaikan ini dianggap cukup untuk sementara waktu, karena pada tahun 1947 pembayaran tersebut telah dinaikkan dengan 100%. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 29 TAHUN 1950 TENTANG PENETAPAN KEJAHATAN-KEJAHATAN DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN DALAM MASA PEKERJAAN OLEH PARA PEJABAT, YANG ...
... bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan; Mengingat : Pasal-pasal 123, 139, 140 dan 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat; Mendengar : Senat; MEMUTUSKAN ...
... : Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN KEJAHATAN-KEJAHATAN DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN DALAM MASA PEKERJAAN OLEH PARA PENJABAT YANG MENURUT PASAL 148 KONSTITUSI REPUBLIK ...
... itu ditentukan pula, bahwa kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya Yang dilakukan dalam masa pekerjaannya yang juga harus diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia, akan ditentukan dengan Undang-undang ...
... federal; untuk maksud itulah, maka rancangan Undang-undang darurat ini dibentuk. ...
... Seperti telah nyata dari rancangan ini, maka peraturan ini dimajukan dalam bentuk Undang-undang darurat karena keadaan yang mendesak berhubung dengan kejadiaan diwaktu belakang, yang meminta penyelesaian ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1958 TENTANG PERUBAHAN BATAS-BATAS WILAYAH KOTAPRAJA SALATIGA DAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II SEMARANG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...
... batas wilayah Kota Kecil itu; b. bahwa hal yang demikian itu banyak menimbulkan kesukaran dalam pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan pada umumnya, lebih-lebih dalam keadaan sekarang ini, oleh karena ...
... dengan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 sesudah tanggal 18 Januari 1957 Kota-kota Kecil yang tingkatannya dinaikkan sederajat dengan tingkatan Kabupaten otonom, 7 buah desa yang tersebut di atas ...
... Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No.13 tahun 1950, Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 17 tahun 1950 jo. ...
... Undang-undang No. 13 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 40), pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6), sebagaimana sejak ...
... itu telah diubah; b. ...
... Pasal 1. (1) Wilayah Kotapraja Salatiga, yang dahulu dengan Undang- undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 17 tahun 1950 telah dibentuk sebagai Kota Kecil Salatiga, meliputi 9 buah desa, yaitu: 1. ...
... dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 13 tahun 1950 dikurangi dengan bagian desa-desa, yang kini masuk dalam wilayah Kotapraja Salatiga. ...
... Semua peraturan daerah c.q. keputusan-keputusan Pemerintah Daerah Swatantra tingkat II Semarang dahulu yang masih berlaku dalam bagianbagian wilayah yang sesudah mulai berlakunya Undang-undang ini termasuk ...
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan