PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,683 detik

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1986
• Berlaku mulai 38 tahun yang lalu
APBN
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 4 Tahun 1987 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
APBN
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 3 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 1995/96
Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1992
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
APBN
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
APBN
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
APBN
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 2 Tahun 1975 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1997
• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu
APBN
Hasil pencarian pada file:
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1988
• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu
APBN
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 4 Tahun 1989 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
APBN
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 2 Tahun 1994 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1970
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
APBN
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 6 Tahun 1971 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 1957
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
APBN
Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954 PRESIDEN ...

... REPUBLIK INDONESIA, Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, MEMUTUSKAN: Pasal 1 Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari ...

... Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut: BAGIAN III KEMENTERIAN DALAM NEGERI BAB I (Pengeluaran) 3.1 Kementerian dan pengeluaran umum ......... 32 203 700 3.2 Pendidikan ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 Pasal 2 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954. ...

... Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. ...

... MAENGKOM Menteri Dalam Negeri, ttd SANOESI HARJADINATA LEMBARAN NEGARA NOMOR 108 TAHUN 1957 ...

... Pemberian tanah dengan persewaan. 3 Pemberian tanah dengan hak erfpacht. 4 Pemberian tanah dengan hak milik. 5 Penggantian ongkos-ongkos pemeriksaan permintaan erfpacht. 6 Konsesi tanah untuk pertanian. 7 ...

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan