Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,176 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 14. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. ...

... PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. ...

Hal. 3, File: PERDA_PROV_2012_1 TTG SOTK PERUBAHAN PERDA NO 6 TH 2008.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ...

... Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf ...

... b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentng Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 1, File: PERDA_PROV_2012_1 TTG SOTK PERUBAHAN PERDA NO 6 TH 2008.pdf

... Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 2, File: PERDA_PROV_2012_1 TTG SOTK PERUBAHAN PERDA NO 6 TH 2008.pdf

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PERDA Prov. Kalimantan Selatan No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Download :
PERDA_PROV_2012_1 TTG SOTK PERUBAHAN PERDA NO 6 TH 2008.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang dinamis, perlu didukung Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu menjalankan urusan, memiliki kinerja tinggi dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat; bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi perangkat daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentng Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi : Pasal I; Pasal 1; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 8; Pasal 12; Pasal 15; Pasal 20; Pasal 23; Pasal 28 Pasal 31; Pasal 32; Pasal 34; Pasal 35; Pasal 36; Pasal 37; Pasal 38; Pasal 39; Pasal 41; Pasal 54A; Pasal II.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2012.
38 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai No. 1 Tahun 2012

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download :
BADAN-pengelolaan-dan-ase.doc

Abstrak

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai

ABSTRAK:

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelengarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3) yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-undangan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.
MENGATUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN SINJAI

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2022

Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -29 F Sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 37 Tah:un2077, setelah penerbitan Peraturan Presiden tentang RUNK LLAJ, diperlukan penerbitan RAK LLAJ di tingkat ...

... kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota meliputi: L RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kementerian/Lembaga. 2. ...

... RAK LLAJ Kabupaten/Kota dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati/ Peraturan Walikota. ...

Hal. 29, File: Perpres Nomor 1 Tahun 2022 - Lampiran.pdf

... YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2Ol7 terrtang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan ...

... Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun ...

... 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN ...

Hal. 1, File: Perpres Nomor 1 Tahun 2022.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR l TAHUN 2022 TENTANG RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RENCANA UMUM NASIONAL NTSELIIITIATAIT ...

... LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN A. ...

... Memperhatikan hal tersebut, penyelenggaraan KLL,itJ yang bersifat lintas sektor dan ruang sudah sepantasnya menjadi prioritas nasional yang mendesak untuk segera ditangani secara holistik dan terintegrasi ...

Hal. 1, File: Perpres Nomor 1 Tahun 2022 - Lampiran.pdf

Download :
Perpres Nomor 1 Tahun 2022.pdf
Perpres Nomor 1 Tahun 2022 - Lampiran.pdf

Abstrak

Rencana Umum Nasional - Keselamatan - Lalu Lintas - Angkutan Jalan

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 1, LN.2022/No.2, jdih.setneg.go.id : 13 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ), perlu menetapkan Perpres tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ).
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan PP Nomor 37 Tahun 2017.
Perpres ini mengatur mengenai penetapan RUNK LLAJ untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dengan jangka waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2040. RUNK LLAJ tersebut menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mensinergikan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian KLLAJ.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Pendanaan penyelenggaraan RUNK LLAJ bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
Lampiran: 69 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 1 Tahun 2006

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006

APBD

Hasil pencarian pada file:

... 4 11. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor ...

Hal. 4, File: Perda_Prov_Babel_2006_01.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 19. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan ...

Hal. 5, File: Perda_Prov_Babel_2006_01.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka ...

... : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut ...

Hal. 6, File: Perda_Prov_Babel_2006_01.pdf

Download :
Perda_Prov_Babel_2006_01.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 1 Tahun 2012

Penjabaran APBD TA 2012

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Website (Bagian Hukum) Pe na taa n Pe ra tu ra n Pe ru n di n g-lJ nda nga n Publikasi peraturan perundang-undangan (Bagian Hukum) Pembuatan euf; iemiiran dan Berita Daerah (Penjadwalan Ulang/Bagian Hukum ...

... ) Pembuatan Buku Himpunan Keputusan Bupati Tahun 2012(Bagian Hukum) eenyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan (Bagian Hukum) Pembuatan Buku Seiayang Pandang Peraturan-Perundang-undangan tentang ...

... Pemasangan Papan Nama Tanah Kas Desa (Bagian Adm. lPemerintahan Umum) I I Rakerda Penyusunan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Bagian Adm. ...

Hal. 10, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2012-LAMPIRAN IV.2.pdf

... bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ...

... dan Belanja Daerah Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20|PMK.O7l2O09 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor &41PMK|OT12008 ...

Hal. 4, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2012-PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.pdf

... produksi perikanan iromosi produk unggulan perikanan Pengadaan unit Pengolahan rumput laut (DAK) Pengadaan Sarana Pengolah Petis (DAK) Pengadaan Cool Box untuk Pengolah lkan (DAK) Penyediaan Sarana Statistik ...

... Kelautan dan Perikanan (DAK) Pembangunan Los Pasar lkan Dan Perlengkapannya (DAK) Pembuatan Form Usaha Perikanan (Jadwal Ulang) Perdaoanoan , Dinas Perindustrian dan Perdagangan I I Program Pelayanan ...

... Pelaporan DAK I lBiaya Umum Perenc, Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Bantuan Khusus lPengemb Sektor EKonomi Produktif (BK) (DPAL) lMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK 2011 (DPAL) I I Program peningkatan ...

Hal. 21, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2012-LAMPIRAN IV.3.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat No. 1 Tahun 2017

PENETAPAN BESARAN, TATA CARA PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

Download :
Perbup 1 Tahun 2017.pdf

Abstrak

dana desa-besaran-penyaluran-penggunaan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2017/NO.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BESARAN, TATA CARA PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakliir kali dengan Peraturan Pemerintah Ncmor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa dengan peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 97 Tahun 2016; Permenkeu No. 49 Tahun 2016; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permen PDTT No. 22 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016; Perbup No. 74 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penetapan besara, tata cara penyaluran, dan prioritas penggunaan dana desa TA 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Penaapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diatur pula mengenai penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pelaporan dana desa, sanksi, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2017.
20 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2005

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2005

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengeloiaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor4022); 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. ...

... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan ...

Hal. 3, File: PERATURAN DAERAH NO.1 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB KAPUAS.pdf

... PEMERINTAH KABUPATEN K APUAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR • 1 TAHUN 2005 TENTANG I ' ANGG,l\RAN PENDAPATAN DAN BElANJA DA,tfAH KABUPATEN KAPUAS T AHUN ANGGARAN 2005 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... pada tanggal bulan tahun perlu rnenyusun Anggaran Pendapr1tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005; b. bahwa Anggaran Pe:idapata:1 dc:n Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2005 perlo ditetapkar ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat !l di l(alim:'lntan Tengah (Lembar 11 Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); ...

Hal. 1, File: PERATURAN DAERAH NO.1 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB KAPUAS.pdf

... ah diubah dengan Undang-Undang Norn or 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Norn or 4048): 4. ...

... Undang-U ndang Nomor 28 T ahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara ...

... Undang-Undang Norn or 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norn or 5, T ambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 8. ...

Hal. 2, File: PERATURAN DAERAH NO.1 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB KAPUAS.pdf

Abstrak

APBD

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2005/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2005

ABSTRAK:

A. Bahwa sesuai dengan arahan dan kebijakan APBD serta Strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakat daerah pada tanggal Bulan Tahun perlu menusun Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun anggaran 2005, B. Bahwa Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2985; Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004
APBD Kabupaten Kapuas Tahun 2015

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN PESAWARAN

Hasil pencarian pada file:

Download :
perbup Pesawaran 1.2012.docx

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2012

Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawabari Bendahara Serta Penyampaiannya; 17. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. ...

Hal. 2, File: perwali no 01 2012 edit searchable.pdf

... WALIKOTA BANJARMASIN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA ...

... berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, serta agar terdapat kesamaan pemahaman dan ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

Hal. 1, File: perwali no 01 2012 edit searchable.pdf

... Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan ...

... Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 19). ...

... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD). ...

Hal. 3, File: perwali no 01 2012 edit searchable.pdf

Download :
perwali no 01 2012 edit searchable.pdf

Abstrak

APBD

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2012/No.01

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; bahwa Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, serta agar terdapat kesamaan pemahaman dan keterpaduan Iangkah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota ,Banjarmasin dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010;
Peraturan Wlikota ini Mengatur Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah; Dasar Pengajuan Permintaan Pembayaran; Jenis Belanja dan Pengaturan Permintaan Pembayaran; Uang Persediaan; Tambahan Uang Persediaan; Prosedur Pengajuan SPP Dan Penerbitan SPM;Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana; Pelaporan Keuangan; Ketentyuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2007

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 29. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 30. ...

... Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun ...

Hal. 8, File: 4760PERDA_NO_1_TAHUN_2007.pdf

... LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 1 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ...

... ANGGARAN 2007 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Pasal 186 ayat 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ...

Hal. 1, File: 4760PERDA_NO_1_TAHUN_2007.pdf

... Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta ( Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 9 Seri A Nomor 5); 35. ...

... Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 26) sebagaimana ...

... diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2006 ( Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 4 Seri D Nomor 2 ). ...

Hal. 9, File: 4760PERDA_NO_1_TAHUN_2007.pdf

Download :
4760PERDA_NO_1_TAHUN_2007.pdf

Abstrak

apbd

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2007/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi Pasal 186 ayat 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Surakarta telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910/130/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sdurakarta Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Walikota Surakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggarn 2007; bahwa penyempuranaan sebagaimana dimaksud p[ada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun anggaran 2007;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2006 dan uraiannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
17 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT