PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,732 detik
Perikanan dan Kelautan
... Presiden Nomor Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 5. ...
... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 6. ...
... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227; MEMUTUSKAN ...
... KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/KEPMEN-KP/2016 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BERAU ...
... Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 3. ...
... Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); ...
... LAMPIRAN II: KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/KEPMEN-KP/2016 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI ...
... KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PETA KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENTERI ...
... KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...
- Download :
- Kepmen KKP Nomor 87 Tahun 2016.pdf
Perikanan dan Kelautan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
... Pada program Komitmen MEA untuk Perdagangan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan tindakan yang diperlukan yaitu harmonisasi prosedur karantina dan inspeksi/sampling. 3.3. ...
... Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 Sebagai upaya meningkatkan daya saing nasional dalam rangka ...
... mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015, telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 kepada seluruh menteri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas ...
... 2015 untuk mendukung peningkatan iklim investasi dan perdagangan serta meningkatkan daya saing nasional, Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru ...
... Masyarakat Ekonomi ASEAN, menginstruksikan para menteri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan komitmen Cetak Biru Masyarakat ...
... . 2) Menyusun komitmen Indonesia untuk AFAS paket 8 pada sektor logistik dan non prioritas: I. ...
... KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51A/KEPMEN-KP/2014 TENTANG ROADMAP MASYARAKAT EKONOMI ASEAN SEKTOR KELAUTAN DAN ...
... a di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Roadmap Masyarakat Ekonomi ASEAN sektor kelautan dan perikanan; Mengingat : 1. ...
... Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 4. ...
- Download :
- Kepmen KKP Nomor 51A Tahun 2014.pdf
Perikanan dan Kelautan
... PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.03/MEN/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...
... Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. ...
... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 3. Peraturan ... ...
... diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010; 4. ...
... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 6. ...
... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. ...
... Pasal 5 Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan dan ketentuan ...
... Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. ...
... FADEL MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 98 ...
-
Permen KKP No. 52/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
-
Permen KKP Nomor KEP.18/MEN/2005
- Download :
- Permen KKP Nomor 3 Tahun 2011.pdf
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian
... PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/ 22 /PBI/2008 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK I. ...
... bagi korporasi domestik untuk mendukung kegiatan yang produktif di sektor riil. ...
... Hal tersebut juga diimbangi dengan upaya untuk tetap meminimalkan transaksi valuta asing yang bersifat spekulatif. ...
... PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 22 /PBI/2008 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa ...
... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...
... Nomor 10 Tahun … ...
... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); ...
... M E M U T U S K A N Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. ...
... Indonesia dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. ...
-
Peraturan BI No. 13/4/PBI/2011 tentang Pencabutan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/22/PBI/2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank
- Download :
- Peraturan BI No. 10-22-PBI-2008.pdf
Perikanan dan Kelautan
... - 2 - Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila dan Perairan ...
... 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 4. ...
... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan; ...
... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana ...
... telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja ...
... Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU ...
... KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67/KEPMEN-KP/2020 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU RAO-TANJUNG DEHEGILA DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA DENGAN ...
... alam dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta ...
... dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang ...
- Download :
- Kepmen KKP Nomor 67 Tahun 2020.pdf
Perikanan dan Kelautan
... Form 11 FORM KEPUTUSAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ………. 1) TENTANG PEMBATALAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI KELAUTAN ...
... DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ....... 2) Sdr. .......... 3) diberikan tugas belajar; b. bahwa Sdr. ........ 4) tidak ...
... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4. ...
... Form 8 FORM KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ………. 1) TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK ...
... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4. ...
... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961; 5. dst; .....14) ...
... Form 10 FORM KEPUTUSAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ………. 1) TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4. ...
-
Permen KKP No. 33/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2011 Tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
-
Permen KKP No. PER.22/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.09/Men/2011 Tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
-
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.35/MEN/2001 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
- Download :
- Permen KKP Nomor 9 Tahun 2011.pdf
Lingkungan Hidup Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/9/2013 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk Dalam Daftar CITES; Perdagangan tentang Barang ...
... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012 ...
... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor; Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 03/M-DAG/PER/ 1/2014 Menetapkan ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469); 3. ...
... 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan ...
... Alam dan Satwa Liar saat ini; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan Alam ...
... 2 Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 03/M-DAG/PER/ 1/2014 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor ...
... Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri; ...
-
Kepmenperindag Nomor 476/MPP/Kep/8/2004 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-undang
- Download :
- Permendag No. 03 Tahun 2014.pdf
Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi
... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR.22 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN UMUM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN GORONTALO ...
... hahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 45, dan Pasal 54 ayat (5) 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentanc Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dan sebagai penjabarar: Peraturan Daerah Kabupaten ...
... Gorontalo Utara Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan air ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) : . ...
... dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahur 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ...
... . —5— n ang 1 "1x $ LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA .NOMOR : TAHUN 2009 TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN UMUM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (BLU-SPAM) KABUPATEN ...
-
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 55A Tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara
-
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 2a Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 55a Tahun 2009 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara
Struktur Organisasi
... ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ...
... Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 3. ...
... Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian ...
... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/4/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan ...
... Pasal 40 Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang ...
... LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 08/PER/M.KOMINFO/03/2011 Sekjen Karowai & Org Karokum ...
... Pasal 34 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan ...
... BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 37 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/4/2007 tentang Organisasi ...
... Peraturan Menteri ini. ...
-
Permenkominfo No. 17/PER/M.KOMINFO/4/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media di Yogyakarta
- Download :
- Permen Kominfo Nomor 8 Tahun 2011.pdf
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
... Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri; 9. ...
... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012 ...
... ; Peraturan Menteri Perdagangan R.I. ...
... Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...
... Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012; 14. ...
... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor; 15. ...
... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
... 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara ...
... hasil rapat koordinasi dengan instansi teknis terkait; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan; MENTER ! ...
-
Permendag No. 18/MDAG/PER/4/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar
-
Permendag No. 10/M-DAG/PER/2/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar
- Download :
- Permendag No. 13 Tahun 2013.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan