PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,72 detik
APBD Badan Layanan Umum Kesehatan
... 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 9. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... BUPATI TULANG BAWANG PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR: 0| TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG ...
... Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...
... BAB III BATASANPENGGUNAAN DANA Pasal 4 Besamya biaya operasional penyelenggaraan kesehatan untuk Instalasi Farmasi dan masing-masing Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang ...
... Pengadaan alat kesehatan medis dan alat kesehatan non medis untuk menunjang kegiatan di Puskesmasdan Jaringannya. c. ...
... Pengadaan Bahan Bakar untuk Transportasi kegiatan-kegiatan pada Instalasi Farmasi dan pelayanan kesehatan di Puskesmas,Puskesmaspembantubesertajaringannya. e. ...
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata cara Penqadaen Pinjaman dan/atau Penenmaan r! ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BarangMllikNegaralOaerah; 5, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran ...
... MENTERI KOMUNiKASI DAN INFORMATIKA REPUUIIKINDONESIA PERATuRAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI NOMOR: L3/PERlM.KOMINFOI2J2009 ...
... Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/~".KOI.1INFOI 4/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Pelatihan Ahli Multi Media: 10. ...
... Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21/PER/M KOMINFOI 4/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monurnen Pers Nasional; 14. ...
... Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25!P/M.KOMINF01712008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika; 18. ...
... Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 4. ...
... l£Fll PASAL 4 Pe{atlJl'anIni IIlUI31berlaku pada tanggalduetapxan PASAL 3 Denqan berlakunya peraturan I'll rnaka Surat Kepotusar Men:en Komunikasi dan :nform;:Jtlka Nornor 302/fvl.KOMINFO/6. 2007 d,ny- ...
... p.nghapusclll 111' yung rneruqikan neqara dapat dikenakan sanksi aorrunistratit berupa tunt:.tan qanti rugl dao atau t.ncakan a,""nya sesua oengar peraturan pcrundanq undan.jan yang bertak J ...
-
Permenkominfo No. 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
-
Surat keputusan Menteri Kominfo Nomor 302/M.KOMINFO/6/2007
- Download :
- Permen Kominfo Nomor 13 Tahun 2009.pdf
Perbankan, Lembaga Keuangan
... tujuan perdagangan dan investasi; e. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri; dan f. ...
... (4) Bank wajib memastikan Underlying Transaksi yang digunakan untuk transaksi di Pasar Valuta Asing berdasarkan Prinsip Syariah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. (5) Bank yang melanggar ketentuan ...
... Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai Underlying Transaksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. ...
... - 23 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2022 GUBERNUR BANK INDONESIA, TTD PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK ...
... LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 3/BI ...
... - 21 - Indonesia Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5927); dan d. ...
... Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199, Tambahan ...
-
Peraturan BI No. 23/3/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 Tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward
-
Peraturan BI No. 22/2/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward
-
Peraturan BI No. 21/7/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 Tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward
-
Peraturan BI No. 18/2/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah
-
Peraturan BI No. 18/19/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing
-
Peraturan BI No. 18/18/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik
-
Peraturan BI No. 16/18/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank
-
Peraturan BI No. 10/38/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif
- Download :
- PBI_240722.pdf
Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
... Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika; 10. ...
... Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang ...
... Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; 12. ...
... 1 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 TENTANG PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000 DENGAN RAHMAT ...
... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... 3MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000. ...
... Istilah alokasi ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi tersebut di atas untuk setiap jenis dinasnya. 4. ...
... Pemenang lelang adalah pemenang hasil seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2.1 GHz yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri. 6. ...
-
Permenkominfo No. 12 Tahun 2017 tentang Penggunaan Teknologi pada Pita Frekuensi Radio 450 Mhz, 900 Mhz, 2.1 Ghz, dan 2.3 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
-
Permenkominfo No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/Per/M.Kominfo/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000
-
Permenkominfo No. 42/PER/M.KOMINFO/12/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHZ Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000
- Download :
- Permen Kominfo Nomor 1 Tahun 2006_.pdf
Perlindungan Konsumen
... Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 4. ...
... Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476); 5. ...
... Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/3/PBI/2008 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4810). ...
... - 3 - MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/7/PBI/2005 TENTANG PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH. ...
... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... (4) Bank … ...
... - 6 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
... Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Februari 2008 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Februari 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK ...
... INDONESIA ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 38 DPNP/UKMI/DPbS/DKBU ...
- Download :
- Peraturan BI No. 10-10-PBI-2008.Pdf
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
... KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI ' DAN INFORMATIKA NOMOR: 19/PER.KOMINF0/10/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI ...
... Peraturan Menteri Kornunikasi dan Informalika Nomor 17/P/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tala Cara Perizinan dan KetentuanOperasionalPenggunaanSpektrumFrekuensiRadio, 8, Peraturan Menteri Komunikasi dan lnforrnatika ...
... Peraturan Menteri Kornunikasi dan lnfortnatika Nomor 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Susunan Orqarusasi dan Tata KerjaDepartemenKomunikasidan Informatika; 6. ...
... 7 tentang Jerus Ponerimaan Negara Bukan P
... ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a , perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan In(orl11atika Nomor: 19/PER.KOMINF0/10/2005 tenlang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Alas Penerimaan ...
...
... SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada: '1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan: 2. Menteri Koordinator 8idang Perekonomian; 3. ...
... Menteri Koordinator Bidang PoJitik, Hukum dan Keamanan; 4 MenteriOalam Negeri; 5. Menteri Luar Negeri; G Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; 7. Menteri Pertahanan; 8. Menteri Keuangan; 9. ...
... -Penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara untuk keperluan penelitian non komersial, kegiatan kunjungan kenegaraan, bencana alam, bantuan kernanusiaan atau keselamatan jiwa manusia dan ...
-
Permenkominfo No. 24/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/KOMINFO/102005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
-
Permenkominfo No. 25/PER/M.KOMINFO/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
-
Permenkominfo No. 19/PER.KOMINFO/10/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
- Download :
- Permen Kominfo Nomor 26 Tahun 2006.pdf
Kepegawaian, Aparatur Negara Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Standar/Pedoman
... dan Inf IIrnatika. - PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. ...
... MEMUTUSKAN: sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara ...
... Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan TataKerjaKementerianKomunikasidanInformatika; ...
... Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 122,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4332 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 195,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) : a. bahwa ...
... ; MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA M II Ingat M nlmbanq PERATURAN MENTERI ...
... Penjadwalan Kegiatan, antara lain : 1) pengumuman akan dilaksanakannya pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 2) penyiapan materi ujian; 3) penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan; 4) pelamaran; 5) pelaksanaan ...
... Perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. B. PENGUMUMAN 1. ...
... Berijazah S-1, S-2, D-4, dan D-3 atau yang disetarakan, baik dari lulusan perguruan tinggi negeri maupun Page 2 of 4 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 08-Jul-13 file:///E:/build/PERMEN/permenno15 ...
-
Permenkominfo No. 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
- Download :
- Permen Kominfo Nomor 15 Tahun 2010.pdf
Pangan, Pertanian dan Peternakan
... KEPUTUSAN MEMUTUSKAN: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); Nomor Pertanian Menteri 8. ...
... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ...
... Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 33); - 2 - KESA TU Menetapkan ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); a. bahwa sesuai ketentuan ...
... Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran; b ...
... Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 4. · Pejabat Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian; 5. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; 6. ...
... Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan 7. Kuasa Pengguna Anggaran lingkup Kementerian Pertanian. SULA~' MENTER! ...
... PERTANIAN RE UBLIK INDONESIA, J Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2019 Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA - 4 - ...
- Download :
- Kepmentan Nomor 80 Tahun 2019.pdf
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... Untuk itu perlu dilakukan upaya yang komprehensif tentang peningkatan aspek-aspek tersebut. 4. ...
... perdagangan, hotel dan restoran. ...
... Sektor pertanian erat kaitannya dengan ketahanan pangan di Kota Tasikmalaya sehingga harus tetap dilaksanakan program-program untuk meningkatkan peran sektor pertanian. ...
... Secara umum, sektor yang memiliki kontribusi dominan di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu lima tahun adalah sektor perdagangan, hotel dan restaurant yaitu berturut-turut 30,68 % ; 30,75 % ; 30,01 % ; ...
... Untuk jangka lima tahun ke depan peran sektor pertanian nampaknya akan semakin menurun. ...
... Hal ini kontradiksi dengan kenyataan bahwa 68,33 % dari luas lahan di Kota Tasikmalaya masih didominasi untuk kegiatan pertanian, termasuk perikanan dan peternakan. 2.2.2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. ...
... Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009; 24. ...
- Download :
- 2008_11A.pdf
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4355); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4421 ...
... Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. ...
... f a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati, Sekretaris Daerah ...
... ; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal6, Pasal 7, dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset ...
... sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok ...
... );dan b. ...
... Peraturan BupatiLombokBaratNomor01BTahun 2014 tentang Tunjangan Khusus Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (BeritaDaerah Kabupaten LombokBarat Tahun 2014 Nomor ...
... 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati LombokBarat Nomor5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor01B Tahun 2014 tentang Tunjangan Khusus Pengelolaan Barang Milik Daerah di ...
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan