PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,152 detik
Badan Layanan Umum
... Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 ...
... tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 6. ...
... Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ...
... GUBERNUR LAMPUNG PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG, Mengingat bahwa untuk melaksanakan ...
... Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, Pasal 96, Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Lampung ...
... diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5789); 4. ...
... -40(4) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan: a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau b. ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ...
... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD. (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud ...
... dan cepat; serta d. dalam Pengadaan barang dan/atau jasa lebih mudah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga mampu untuk mendukung kelancaran pelayanan pada BLUD. ...
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN DI WILAYAH KEBUPATEN DAERAH TINGKAT II LABUHAN BATU, TAPANULI SELATAN, ...
... ; b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : ...
... Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58); 3. Undang-… ...
... Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64); 4. ...
... Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ...
... PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LABUHAN BATU, TAPANULI SELATAN, NIAS DAN TAPANULI TENGAH DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA. ...
... tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. ...
... Pasal 14 (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai ...
... Pasal 15 Segala ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang tidak sesuai dengan ketentuan ...
- Download :
- PP No. 1 Th 1996.pdf
Desa
... Peraturan Prcsiden Nomor 137 Tahon 2015 tentang Rincian, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBNy Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288] 17. ...
... Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (er.ta Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 NOmor 2093], 21 Pe:aurar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingpal dan ...
... Peraruran Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 202S tentang Tata Cara Pengalokasian,Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dane .sa {Berita Negara Republik Indonesia Tanun 2015 Nomor 684; 24. ...
... Peraturan Daerah Kta Tual Nomor 03 Tahun 2008 tertar.g Organisasi dan Tate Kerja Lembaga Teknis Deerah [Lembaran Daerah Kota Tua) Tahun 2008 Noror 103, Tabahan Lembaran Dacrah Kota Tual Nomor 1013 27 Peraturan ...
... Peraturan Daereh Kata TLal Nror D03 Tahu 2009 tentang Pokok-Pokok Pengeolaan Keuangan Dacrab sebagaimana telah diubeh dengan Peraturan Daerah Nomor D Tahun 2014 tentang Peretaran Daerah Kota Tua! ...
... Peraturan Daeran Kota Tua Nomor faun2010 tentang Pernbentukan Orgarisasi dan Tata Kcrja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dacrah (Lembaran Daerah Kota Tal Tahun 2010 Nomor 15, Tamahan Lembaran Daerah KOta ...
... Undang-Undang Nomo; 33 Tahun 2004 tentang Per.mbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lerbaran Negara Repablik ndcnes. ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatut Sipil Negara [Lembaran Negera Tahun 2014 Nomor 6, Terbah.an Republik Indonesia Nomor 594), 9. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahu 2007 tentang Pembagan Urusan Pemcrintahan, antara Pemerirtah Daerah Provinsi dan Pemerinta Daerah Kabupaten/Ko:a Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ...
-
PERWALI Kota Tual No. 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2016
Pajak dan Retribusi Daerah
... 4. ...
... Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14 ...
... Bupati adalah Bupati Tabalong 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5. ...
... BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA PEMERINTAH ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan ...
... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik ...
- Download :
- PERDA NO. 1 TAHUN 2016.pdf
APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa
... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4/37), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011: Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomer 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun ...
... 2006 Ngrnor 4, Seri E): Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4, Seri A): Peraturan Daerah Kabupaten ...
... » :G) Menimbang PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN ...
... ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO, a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa dan kelurahan serta untuk tertib dan ...
... pelaksanaannya, . bahwa sesuai Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa serta tata cara penyaluran Alokasi ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 5): Memperhatikan : 1. ...
... Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E) sebagaimana tesah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor ...
... Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 Nomor 2): MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS ...
APBD
... Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara CLembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4286); a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan ...
... pasal 201, PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun'2006 tentang PedomanPengelolaan KeuanganDaerahsebagaimanatelahdirubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 lentang PerubahanKeduaAlas ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaanKeuanganDaerah,kelenluanbatasjumlahUang Persedian(SPP-UP)dan Ganli Uang(GU)ditetapkandalam Peraturan KepalaDaerah: b. bahwa ...
... Nomor 4400); 4. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeli Nomor 64 Tahun 2013 tentarig Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemelintahan bertasis Akrual pada Pemelintah Daerah; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 21 ...
... Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 11.Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun ...
... Pasal4 Jumlah perhitunganUang Persedian (UP) Tahun Anggaran 2019 untuk setiapOPOsebagaimanatercantumdalamlampiranPeraturanBupatiini. ...
... Pasal1 PERATUARN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN, TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEOIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAN Menetapkan MEMUTUSKAN ...
... : 14.Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang PenjabaranAnggarandan Pendapatandan BelanjaOaerahKabupaten SorongSelatanTahunAnggaran2019; -3- ...
Pariwisata dan Kebudayaan
... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPARIWISATAAN UMUM 1 Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Kepulauan Mentawai dikaruniai dan mendapatkan ...
... Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa pariwisata adalah potensi unggulan yang pemanfaatannya digunakan untuk kesejahtaraan masyarakat. ...
... Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kepariwisataan dan Retribusi Objek Wisata. ...
... Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kepariwisataan dan Retribusi Objek Wisata, sudah tidak sesuai lagi menurut perkembangan saat ini, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ...
... huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516): Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik ...
... (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahn Lembaran Negara Nomor 4209), Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan ...
... Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negera Nomor 5116), a Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Rencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik ...
- Download :
- Perda No 1 Tahun 2015.pdf
Kesehatan
... Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome; Mengingat : 1. ...
... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555); ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ...
... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME I. ...
... Mengingat potensi penyebaran HIV/AIDS sedemikian besar dan akibat yang ditimbulkan dapat menurunkan produktivitas dan derajat kesehatan masyarakat, maka dibutuhkan upaya untuk membangun koordinasi, mekanisme ...
... Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) yang merupakan dasar hukum bagi ...
... Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Napza adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor ...
... 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 12. ...
... Konselor adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kewenangan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada ...
- Download :
- AIDS_Salinan1.pdf
Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi
... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887); 4. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 5. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Karawang Tahun 2016 Nomor 14); 6. ...
... BUPATI KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM ...
... 061/29/Org tanggal 3 Januari 2018 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 ...
... Karawang; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat 3) Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan ...
... BAB V PEMBIAYAAN Pasal 16 Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundangundangan ...
... BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Penyesuaian susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD berdasarkan Peraturan Bupati dilaksanakan pada tahun 2018. ...
... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan ...
- Download :
- PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 12. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten jombang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E); ...
... Dibangun pada lahan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; c. ...
... Standar harga mengikuti standar harga untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik tahun 2022 sesuai keputusan Bupati Jombang. 5) Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) 1. ...
... Dibangun pada lahan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; c. ...
... Untuk kegiatan Hari Jadi/Asal Usul Desa didukung dengan Peraturan Desa (PERDES); c. ...
... Unit usaha BUM Desa yang diusulkan untuk mendapatkan penguatan modal adalah: a. Perdagangan; b. Perindustrian; c. ...
... Pertanian; d. wisata dan usaha produktif lainnya kecuali unit usaha Jasa Keuangan (SimpanPinjam); c. ...
- Download :
- 1-TH-2021-Jombang-Berkadang-2022.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan