... 4 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Indonesia Nomor 4138); 18. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan ...

... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah ...

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3685) sebagaimana ...

... 4. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara ...

... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); 10. ...

... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 ...

... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan -2- ...

... Forum Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 teritang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang 1. ...

... Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang ...

... Pasal 15 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan mengenai angkutan orang dalam di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM ...

... 35 Tahun 2003 tentang Penye1enggaraan Angkutan Orang diJalan dengan Kendaraan Bermotor Umum masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan Menteri ini. ...

... BABIX KETENTUANPERALIHAN Pasal 13 Kepala Badan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Menteri ini. ...

... 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten ...

... BUPATI GORONTALO PROVINSI GORONTALO PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL Menimbang ...

... : Mengingat REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN GORONTALO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ...

... Daerah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai ...

... BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 Ketentuan mengenai rincian tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo diatur dengan Peraturan Bupati. ...

... Pasal 18 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten ...

... Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2010 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan -Kinerja lnstansi -P.emerintah; 26. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang -Penge1o1aan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; -27. ...

... Peraturan Menteri Oalam Negeri Non10r 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ,Anggaran ,20-09; 28. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana te,lah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994; 3. ...

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 34 Tahun .2000; 4. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; f,,1engiqgat Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah: 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi -Daerah; 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokelar dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar.aan Pemerintahan Daerah; ...

... : Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169): Peraturan ...

... Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92): Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 ...

... tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761): Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi ...

... Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181): Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kabupaten ...

... Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511), Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan ...

... Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65): Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus ...

... Mengingat Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 ...

... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem ...

... terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/ Barat dan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... 13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL I. ...

... Untuk mendorong tumbuhnya investor di Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu disusun Peraturan ...

... Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. ...

... 1 BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...

... kesejahteraan umum; b. bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan salah satu upaya menarik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menanamkan modalnya serta untuk ...

... dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan ...

... 4 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tetang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 23. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. ...

... 2 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ...

... BUPATI WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2015 T E N T A N G PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah ...

... dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang SALINAN ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283 ...

... Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100) ...

... WALIKOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ...

... ; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota menerangkan bahwa ...

... Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; SALINAN ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. ...

... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan ...

... 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI, Menimbang : a. ...

... bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; c. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 ...

... : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB I ...................... ...

... 19 P E N J E L A S A N A T A S PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN I. ...

... Salah satu jenis pajak yang dapat di pungut oleh Kabupaten / kota sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ...

... Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemungutan Pajak Daerah yang harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ...

... SALINAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIC INDONESIA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG ...

... ketenagakerjaan perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ...

... huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; ...

... (Fusat/Daerah) tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Teguran Tertulis Kedua; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari ...

... Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951); Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.... ...

... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... ...

... Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT - 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh ...

... Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951); Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.... ...

... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. ...