... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah; 19. ...

... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil; 20. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D); 22. ...

... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 17. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ...

... berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung; Mengingat : ...

... Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun ...

... 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang– Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 29. ...

... LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI A NOMOR 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 DENGAN ...

... Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ...

... , Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) untuk memperoleh persetujuan Bersama ; bahwa Rancangan ...

... dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ...

... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); Peraturan ...

... dan BUPATI SORONG SELATAN 31.Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 107 Tahun 2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pokok-Pokok' Pengelolaan Keuangan Daerah; 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri ...

... Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman ...

... Negara Republik Indonesia Nomor4614); 27.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ...

... Nomor 32Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang ...

... Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan ...

... Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; Menimbang BUPATI SORONG SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NOMOR 01TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ...

... ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. ...

... Republik Indonesia Nomor 3688); 4. ...

... bahwa pengaturan pajak daerah di Kabupaten Tojo Una-Una saat ini tersebar dalam Peraturan Daerah yang belum dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ...

... sehingga perlu penataan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan ...

... Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 10. ...

... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan ...

... PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH I. ...

... Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rretribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah harus menyesuaikan dengan Perundang-Undangan tersurat ...

... Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak Daerah. Pajak Daerah mempunyai peranan penting untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAWAHLUNTO, a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ...

... yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 385): h 9 3. ...

... Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 4. ...

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 1 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA I. ...

... Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu adanya pengaturan terkait Badan Permusyawaratan Desa di ...

... Kota Sawahlunto hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. ...

... Peraturan Pemerintah, Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan “ dan ' ' Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Po Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun:2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89). ...

... Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14). 2 ...

... LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENELAAHAN, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA ...

... KAIDAH PENYUSUNAN STRUKTUR DATA DAN INFORMASI KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional pada ...

... Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (5), menyebutkan bahwa perlu disusunnya Peraturan Menteri Perencanaan tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L. ...

... Pertemuan Tiga Pihak II dilakukan untuk menyempurnakan rancangan Renja K/L dengan berpedoman pada: a. Peraturan Presiden tentang RKP; dan b. ...

... Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran. 7. Pertemuan Tiga Pihak II dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. ...

... Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang Renstra K/L; b. ...

... -2- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan ...

... Nasional telah menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja ...

... Kementerian/Lembaga; d. bahwa Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zar.4 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5ae5); 3. undang-undang Nomor 23 Tahun 2o]-4 tentang ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor LL2 Tahun 2al4 tentang Pemilihan Kepala Desa. ...

... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2al4 Nomor 2og2\ sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua Atas Peratrrran ...

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 1 TAHUN 2027 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN ...

... Desa antara lain terkait tugas panitia pemilihan dan prosedur pemberhentian kepala desa yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2O2O Tentang Perurbahan Kedua Atas Peraturan ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g2 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4\ sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri ...

... Dalam Negeri Nomor 66 Tahun zolr tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g2 Tahun 20 15 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OtZ ...

... KUALA dan BUPATI BARITO KUALA MEMUTUSKAN MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN ...

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU I. ...

... Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; d. ...

... Pembangunan pertanian yang maju dan berkelanjutan salah satunya melalui tanaman Tebu menjadi sangat penting juga dikarenakan untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan dalam hal ini komoditas Gula ...

... komoditas bahan pangan strategis dan bahan baku industri, perlu dilakukan pembangunan pertanian subsektor perkebunan tanaman Tebu untuk meningkatkan produksi gula; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. ...

... bioetanol/pupuk organik; dan e. penambahan pupuk hijau. (4) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kriteria kesesuaian lahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. ...

... Pemerintah Kabupaten/Kota; dan e. koordinasi dengan Pemerintah Desa ...

... Pasal 8 (1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dapat ditetapkan sebagai lahan Tebu sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Penetapan lahan Tebu dirumuskan dalam perencanaan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan ...

... Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan ...

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2018-2022 I. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan ...

... Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan ...

... pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta ditetapkan ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat; 3. ...

... dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus ...

... Pariwisata Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang nrendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama Perangkat Daerah di bidang Investasi dan Pariwisata r) Meningkatkan promosi ...

... Arah Kebijakan Strategi Mengernbangkan Deregulasi peraturan yang menghambat perij inan Program Kegiatan Penanggung Jawab Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen Perangkat Daerah di bidang pendukung investasi ...

... Daerah di bidang Investasi, Kominfo dan Pariwisata tinggal Pengembangan sekretariat bersama promosi perdagangan, pariwisata dan investasi di Kota Pekanbaru 2) q /b r t- -t 1 ---T--I -t-I t4 ...

... Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembalgunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor rs7); ...

... dan menengah bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. r) Program Kegiatan Peningkatan tanggung jawab sosial (CSR) usaha besar dalam mendorong p€rluasan akses pasar ...

... Koordinasi-integasi dan sinergi program dan kegiatan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata. ...

... Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan. ...