PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 0,998 detik
APBD
... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 24. ...
... 2 Mengingat :1. ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 13. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 16. ...
- Download :
- Nomor 1 Pertanggungjawaban APBD 2013.pdf
Penanaman Modal dan Investasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 6. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara ...
... Republik Indonesia Nomor 2755); ...
... BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. ...
... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, ttd FIRDAUS KHATAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 1 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG ...
- Download :
- Perda-Kab.-Tanjab-Barat-No.1-Th-2015.pdf
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perikanan dan Kelautan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik
... 2 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 11. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 12. ...
... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); 2. ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 249); 3. ...
... Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3533); ...
... 12 , PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN I. ...
... Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2004 Nomor 34, perlu menyesuaikan dengan Peraturan ...
... Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan Nomor ...
Pangan, Pertanian dan Peternakan
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. ...
... Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 7. ...
... Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. ...
... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan; 10. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah ...
... BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA BUPATI KLATEN, ...
... bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan ...
... kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; b. bahwa untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan petani dari ancaman meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap ...
- Download :
- Perda-No-1-Tahun-2015.pdf
APBD
... Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri ...
... Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun ...
... Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan ...
... Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090): Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara ...
... Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138), Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
... Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ...
... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran ...
... Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
- Download :
- 101. PERDA 1 2013.pdf
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
... terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 9. ...
... ); 2. ...
... dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); ...
... (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 6. ...
... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, RUSLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2010 NOMOR 01 ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 (1). Departemen Kesehatan. (2). Departemen Agama (3). Departemen Sosial. (4). Departemen Tenaga Kerdja. ...
... Pasal 2 Kelengkapan struktur organisasi dan perintjian tugas dari masing-masing Inspektorat Djenderal ditetapkan lebih landjut oleh Menteri jang bersangkutan. ...
... Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 2 Djanuari 1971 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t. t. d. SOEHARTO DJENDERAL TNI ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1971 TENTANG PEROBAHAN DAN ATAU PENAMBAHAN KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET NOMOR 75/U/KEP/11/1966 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...
... Pasal 4ajat (1) Undang-undang Dasar 1945. 2. Keputusan Presiden Nomor 170 tahun 1966. 3. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968. 4. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966. ...
... Menetapkan : MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEROBAHAN DAN ATAU PENAMBAHAN KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET NOMOR 75/U/KEP/11/1966. ...
- Download :
- Kep.Pres No. 1 Tahun 1971.pdf
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... 8.Feraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9.Peraturan ...
... Pemerfntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Nej^ra Republik Indonesia Nomor 5165); 10.Peraturan Menteri Dalam ...
... Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indoneaia 1Tahun2011 Nomor310); 11.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); 2.Undan^Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndoneaia ...
... Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5.Undang- Undang ...
... Nomor 5494); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara ...
... BOPATI KEPUIAUAH TAHIMBAR PROVINSl MALUKU PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR: O\ TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS DAERAH DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ...
... ESA BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR, ing: a. bahwa mengacu pada Pasal 63 ayat (2) Feraturan Pemerintali Nomor 58 Tahun 2005 teittang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor ...
... Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 04 Tahun 2018 tentang Tunjangan Khusus Daerah diiingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;" ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 4. ...
... Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 198); 5. ...
... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1776, 2016 BNPB. Tunjangan Kinerja. Pemberian. Pelaksanaan. Pencabutan. ...
... PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);www.peraturan.go.id ...
... 2016, No.1776 -12(2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan. ...
... Pasal 21 Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan ...
... Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1831), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.www.peraturan.go.id ...
-
Peraturan BNPB No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Download :
- Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2016.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... BUPATI GIANYAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GIANYAR , Menimbang : a. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik ...
... Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ...
... Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. ...
... Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ...
... Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ...
... BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar ...
... Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
- Download :
- perda 1 th 2014.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan