PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,016 detik
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa
... Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah ...
... beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 18. ...
... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... MEMTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPONG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. ...
... Indonesia. 6. ...
... Pemerintahan Kampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. ...
- Download :
- Perwal No 1 Tahun 2019.pdf
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
... Undang-Undang Nomor 11. 12 Tahun 2OII tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan ...
... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2Ol2 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri ...
... Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5244); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik ...
... J. 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa ...
... Indonesia Nomor 47241; Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Undang-Undang ...
... SALINAN GUBERITUR BEI{GKI'LU PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BENGKULU, Menimbang : a. bahwa upaya ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkuiu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 ...
... , Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. ...
- Download :
- PERDA BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2014.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 12. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO ...
... 2. ...
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. ...
... 9 (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ...
... RAMLAN BADAWI Diundangkan di Mamasa Pada tanggal 05 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, BENYAMIN YD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2016 NOMOR 157 NOMOR REGISTRASI PERATURAN ...
... DAERAH KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT : 8 TAHUN 2016 ...
- Download :
- Perda-Kab.-Mamasa-No.-1-Tahun-2016.pdf
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 9 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. ...
... Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO. Wakil Perdana Menteri I. ttd HARDI. Diundangkan pada tanggal 27 Januari 1959. Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM. Menteri Keuangan, ttd SOETIKNO SLAMET. ...
... LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1959 NOMOR 3 ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 7 Pasal ini cukup jelas. Pasal Tambahan. Maksud dari pasal ini cukup jelas; tak perlu penjelasan lebih lanjut. Pasal II. Pasal ini tak perlu penjelasan lagi. ...
... Termasuk Lembaran-Negara No. 3 tahun 1959. Diketahui: Menteri Kehakiman, G.A. MAENGKOM. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1729 ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa Undang-undang ...
... dengan keadaan berhubung dengan diundangkannya Undang-undang No. 81 tahun 1958 (LembaranNegara tahun 1958 No. 145) yang mencabut Undang-undang No. 2 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 9) dan Undang-undang ...
... No. 16 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 42); Mengingat : Pasal 89 dan 90 ayat 1, pasal 136 jo. pasal 73 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan ...
- Download :
- UU Nomor 1 Tahun 1959.pdf
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentanq Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuanqan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentanq Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); ...
... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang; 2. ...
... Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18); 9. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentanq Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Re~ublik Indonesia Tahun 200~ Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia ...
... 2. ...
... Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004; Undang - Undang Dasar Negara Republik lndonesfa Tahun 1945; 1. c. ...
... dan telah disusun Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Pangkalpinang Tahun 2004-2008 memuat kebijakan secara rinci dan terukur untuk mewuJudkan tujuan pembangunan daerah; bahwa Undang-Undang Nomor ...
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman
... 3452); 2. ...
... beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. ...
... Indonesia Tahun 2012 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); SALINAN ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...
... 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 7. ...
... Nomor 10 Tahun 2013; 9. ...
... BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 47 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Gerakan Membangun ...
... Ditetapkan di Liwa pada tanggal 2 Januari 2014 BUPATI LAMPUNG BARAT, MUKHLIS BASRI Diundangkan di Liwa pada tanggal 2 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH ...
... KABUPATEN LAMPUNG BARAT, NIRLAN BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR ...
Arsip
... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...
... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN ...
... LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR : 1 TAHUN 2021 TANGGAL : 4 JANUARI 2021 KODE WILAYAH KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN A. KELOMPOK SEKRETARIAT I. ...
... Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik : 403.041 2. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan : 403.042 3. Bidang Kemasyarakatan dan SDM : 403.043 B. ...
... Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga : 403.101 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan : 403.102 3. Dinas Kesehatan : 403.103 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : 403.104 5. ...
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ; 16. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ...
... dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dana Alokasi Khusus di Daerah; 25. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 309); Dengan ...
... tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ; 3. ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan ...
APBD
... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 19. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 20. ...
... terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial ...
... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14.Peraturan ...
... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3032); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-undang ...
- Download :
- Qanun_1_2019.pdf
Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... 2 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 5. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 6. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ...
... 3 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL 14 MARET 2012 Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah TAHAPAN DAN URAIAN NO TAHAPAN URAIAN 1. ...
... fasilitasi, regulasi, insentif dan disinsentif untuk pengembangan usaha Pariwisata;dan f. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten /Kota, swasta dan masyarakat. 2. ...
... Tahapan III 2020 – 2025 : a. terwujudnya tujuan Wisata yang inovatif, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan Daerah dan kesejahteraan masyarakat ...
-
PERDA No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda DIY No.1 Tahun 2012 ttg Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi DIY Tahun 2012 - 2025
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan