... 1 BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 1 TAHUN2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 1820); 3. ...
... 2RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5679); 4. ...
... Peraturan Pemerintah RepublikIndonesiaNomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5887); ...
... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 ...
Perubahan - Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/NO.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan, perlu dilakukan perubahan terhadap perangkat daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sehingga efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana secara optimal.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6) ; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 14 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, khususnya Susunan Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2021
APBDOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4575), Peraturan Pemerintah ...
... Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4576), Peraturan Pemerintah Nomor ...
... Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4578), PeraturanMenteri Dalam Negeri ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4286), 3. ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4355), 4. ...
... -5LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT ...
... DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 KODE SKPD JUMLAH 1.01.2.22.1.02.01.00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.867.000.000 1.02.0.00.0.00.01.00 | DINAS KESEHATAN 1.647.000.000 1.03.0.00.0.00.01.00 | DINAS PEKERJAAN ...
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 01
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jumlah Uang Persediaan Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Udnang Nomor 33 Tahun 2004; Udnang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2020;
Peraturan Walikota ini memuat 4 Pasal dan 1 Lampiran. Uang Persediaan dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Uang Persediaan bertujuan sebagai uang muka kerja yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan operasional SKPD dan besarannya ditetapkan maksimal 1/12 (satu per dua belas) dari total pagu anggaran belanja setelah dikurangi sub kegiatan penyediaan gaji Aparatur Sipil Negara dan Tunjangan serta belanja modal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai No. 1 Tahun 2016
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4578); 11. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana · telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 310); ...
... Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 1092); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2003 ·_ Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4286); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4355); a. bahwa dalam rangka memberikan ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 903 ); 13. ...
... Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 11); 14. ...
... Peraturan W alikota Binjai Nomor 20 Tahun 2015 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 20); •· j ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Daerah, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2016.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2013
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Hasil pencarian pada file:
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234); 11. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3718); 13. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3743); ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4578); 16. ...
... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4737); 17. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia; 18. ...
... Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3790 ...
... beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN DANA BERGULIR
ABSTRAK:
Dalam rangka penguatan permodalan dan mempelancar kegiatan dunia usaha khususnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi
pengangguran dan pengentaskan kemiskinan, perlu peningkatan akses Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui sumber pembiayaan dan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan KUMKM guna meningkatkan perekonomian Daerah, perlu fasilitasi pembiayaan dan penjaminan dari Pemerintah Daerah untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha melalui dana bergulir yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
UUD 1945 Pasal 33; UU Nomor 7 Tahun 1992; UU Nomor 5 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2012; PP Nomor 44 Tahun 1997; PP Nomor 32 Tahun 1998; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 50 Tahun 2007; Perubahan Perda Prov. Kepulauan
Riau Nomor 3 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Dana Bergulir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
21 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataann dan guna pembangunan kepariwisataan dengan tetap memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam di Daerah, maka perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pekalongan Tahun 20182025;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 9 Tahun 1965; UU No 10 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 48 Tahun 1986; PP No 21 Tahun 1988; PP No 50 Tahun 2011; Perda Prov Jateng No 10 Tahun 2012; Perda Kab Pekalongan No 9 Tahun 2010; Perda Kab Pekalongan No 2 Tahun 2011;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan. Diatur juga mengenai Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah, kerja sama serta pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018.
61 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2022
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... PeraturanMenteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RepublikIndonesiaNomor 21 Tahun2020, Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 2091); 7. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 2094); 9. ...
... PeraturanMenteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RepublikIndonesia No. 21 Tahun2020, Tentang Pedman Umum ...
... SUMBER DAYA ALAM DESA BUPATI BARITO KUALA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 PeraturanMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RepublikIndonesiaNomor ...
... Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 1820; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 23 Tahun 2017; eraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Sasaran dan Ruang Lingkup;
Hak dan Kewajiban;
Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
Kewenangan Pengelolaan;
Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Desa;
Kegiatan Pemberdayaan;
Kerjasama;
Pembentukan Lembaga Pelayanan Teknologi Tepat Guna;
Pelaporan;
Pendanaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
31 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2022
... Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor6573); 12.PeraturanMenteriKesehatanNomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan ...
... Tenaga Kesehatan; 13.PeraturanMenteriKesehatanNomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara ...
... RepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor 16); 14.PeraturanMenteriKesehatanNomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2019 Nomor 1325); 15.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan ...
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5063); 4. ...
... ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 57 Huruf d UndangUndang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Terhadap Tenaga di Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan dan Pasal 57 Huruf d UndangUndang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah
ten tang Perlindungan Terhadap Tenaga di Bidang
Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perlindungan Terhadap Tenaga di Bidang Kesehatan dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tenaga Kesehatan; Perlindungan Tenaga Di Bidang Kesehatan; Tenaga Kesehatan Di Desa Terpencil; Sanksi Administratif; Penganggaran; Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022.
9 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2013
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 33 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan APBD Prov. Sumsel, perlu dilakukan perubahan terhadap Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sumsel. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2001; Perda No. 5 Tahun 2010; Pergub No. 50 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 33 Tahun 2011.
Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa kententuan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
Mengubah Pergub No. 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 33 Tahun 2011.
4 hlm, lampiran : 16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan No. 1 Tahun 2011
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... PeraturanMenteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan · atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Namer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelofaan ~euangan Daerah; _ 13. ...
... di Provlnsl Sumatera Utara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2003 Namer 29 dan Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4272); 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (ternbaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Namer 4609}; 8. ...
... belanja pengeluaran yang bersifat mengikat dan wajib. b. bahwa sesuai dengan ketentuan PeraturanMenteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 106 ayat (3) ...
... Bupati, sesuai dengan Pasal 132 ayat (4) Permendagri No.13,Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah. : · · d. bahwa untuk pelaksanaan peraturan ini diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan ...
... NOMOR : 01 TAHUN 2011 SERI:A BERITA DAERAH i KABUPATEN NIAS SELATAN ' v-. NOMOR: 01 .. ...
... BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 01 ~ . ...
... BUPATI NIAS SELATAN, · Pasal 3 Peraturan ini berlaku sejak tanggal dltetapkan dan akan berakhir setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011 ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembayaran Belanja Gaji Dan Tunjangan Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah, Dan Wakil Kepala Daerah Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2011.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2019
... 2 Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah ...
... Dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri RepublikIndonesiaNomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah ...
... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SANGGAU, Menimbang : a. bahwa berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang ...
... Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri RepublikIndonesiaNomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan ...
... 18 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. ...
... Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan ...
... Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesiaNomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah dan untuk mendukung ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/NO.1, LL Kab Sanggau : 19 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, guna mendukung upaya peningkatan kemudahan dalam berusaha di Kabupaten Sanggau, maka perlu melakukan pencabutan beberapa ketentuan pasal yang mengatur mengenai Retribusi Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.19 Tahun 2017, Perda Sanggau No.4 Tahun 2012,
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 26 dan Pasal 27 ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
Peraturan ini memiliki 17 halaman dan 2 halaman penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
