Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,054 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2018

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangum (Berita Negara Renuhlik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300): 6. 7. ...

... Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan & Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Rerita Negara JAS Republik Indonesia Tahun 2017 ...

... Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19701 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.O7/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Nana Desa Setian Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian ...

Hal. 2, File: perbup nomor 1 2018.pdf

... Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347): 2. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: perbup nomor 1 2018.pdf

... LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR | TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018 ...

... Latar Belakang Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor :199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik ...

... Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884), disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dalam penggunaan tersebut mengacu pada prioritas penggunaan ...

Hal. 17, File: perbup nomor 1 2018.pdf

Download :
perbup nomor 1 2018.pdf

Abstrak

TATA CARA-PEMBAGIAN-DAN-PENETAPAN-RINCIAN-DANA DESA-SETIAP DESA-DI-KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN-TAHUN ANGGARAN-2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2017; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.07/2017; Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 126 Tahun 2017; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 9 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan No, 43 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa meliputi perhitungan alokasi dana, besarnya alokasi formula setiap desa, penyaluran dana, penggunaan dana, sasaran pelaksanaan program, pengelolaan keuangan desa dan pelaporan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
30 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2020

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 29. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 30 ...

Hal. 5, File: Pergub Papua Barat No. 1 Tahun 2020.pdf

... 1 KARO HUKUM KEPALA BPKAD ASISTEN I SEKDA GUBERNUR PAPUA BARAT PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. ...

... Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. ...

Hal. 1, File: Pergub Papua Barat No. 1 Tahun 2020.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); ...

Hal. 4, File: Pergub Papua Barat No. 1 Tahun 2020.pdf

Download :
Pergub Papua Barat No. 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, JDIH Provinsi Papua Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, SALINAN 2 KARO HUKUM KEPALA BPKAD ASISTEN I SEKDA Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/ PUU-I/2003; 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas: 1. Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 517.290.121.705,00 b. Dana Perimbangan Rp. 4.242.138.395.800,00 c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 4.361.180.956.000,00 Jumlah Pendapatan Sebesar Rp. 9.120.609.473.505,00 2. Belanja a. Belanja Tidak Langsung Rp. 5.378.502.938.866,00 1) Belanja Pegawai Rp. 1.072.342.410.350,00 2) Belanja Bunga Rp. 0,00 3) Belanja Subsidi Rp. 0,00 4) Belanja Hibah Rp. 864.411.796.660,00 5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 36.449.000.000,00 6) Belanja Bagi Hasil kepada Kab/Kota Rp. 1.384.915.687.850,00 7) Belanja Bantuan Keuangan Kab/Kota/ Rp. 2.010.384.044.006,00 Distrik/Kelurahan dan Kampung 8) Belanja Tidak Terduga Rp. 10.000.000.000,00 b. Belanja Langsung Rp. 3.993.086.418.638,00 1) Belanja Pegawai Rp. 186.830.175.344,00 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.622.130.737.729,00 3) Belanja Modal Rp. 2.184.125.505.565,00 Jumlah Belanja sebesar Rp. 9.371.589.357.504,00 Surplus / (Defisit) sebesar Rp. (250.979.883.999,00) 3. Pembiayaan a. Penerimaan Jumlah penerimaan sebesar Rp. 250.979.883.999,00 b. Pengeluaran Jumlah Pengeluaran sebesar Rp. 0,00 Jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp. 250.979.883.999,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00 Tahun 2019 sebesar

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2021

Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

APBD

Hasil pencarian pada file:

... 2 1 . P eratu ran Pem erintah Nomor 12 T ahun 2019 ten tan g Pengelolaan K euangan D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2019 Nomor 42, T am bahan L em baran Negara Nomor 6322); 22. ...

... P eratu ran D aerah K abupaten Pohuw ato Nomor 13 T ahun 2020 ten tan g Anggaran P en d ap atan d an B elanja D aerah T ahun Anggaran 2021 (Lem baran D aerah K abupaten Pohuw ato T ahun 2020 Nomor 231) ...

... ; MEMUTUSKAN : M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 . ...

Hal. 5, File: Perbup No.1 th 2021 ttg Mkanismen Plksanaan Pmbayaran atas Beban APBD TA 2021.pdf

... T ahun 2007 Nomor 82, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4373); 15. ...

... Republik Indonesia T ahun 2000 nom or 4027); 18. ...

... P eratu ran Pem erintah Nomor 55 T ahun 2005 ten tan g D ana Perim bangan (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ahun 2005 Nomor 137, T am bahan L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 20. ...

Hal. 4, File: Perbup No.1 th 2021 ttg Mkanismen Plksanaan Pmbayaran atas Beban APBD TA 2021.pdf

... Negara R epublik Indonesia Nomor 3851); 2. ...

... L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 4269); 4. ...

... U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun 2003 ten tan g K euangan Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia T ah u n 2003 Nomor 47, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 5. ...

Hal. 2, File: Perbup No.1 th 2021 ttg Mkanismen Plksanaan Pmbayaran atas Beban APBD TA 2021.pdf

Abstrak

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2021/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP RI No. 38 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 108 Tahun 2019; PP No.109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 13 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 08 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Sebagaimana Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang mekanisme pelaksanaan, pencairan dana uang persediaan dan tambahan persediaan pada SKPD, pendapatan dan pengeluaran biaya melalui PPK BLUD RSUD, pengelolaan dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
Terdiri dari 29 halaman tanpa lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak No. 1 Tahun 2013

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2013

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 26. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508); 28 ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK. 07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1259); 30. ...

Hal. 5, File: PERDA-NO-1-2013-TTG-APBD-2013.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); ...

Hal. 4, File: PERDA-NO-1-2013-TTG-APBD-2013.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ...

Hal. 3, File: PERDA-NO-1-2013-TTG-APBD-2013.pdf

Download :
PERDA-NO-1-2013-TTG-APBD-2013.pdf

Abstrak

APBD

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.1, LL KAB. LANDAK: 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang , Kepala Daerah Mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Memperoleh persetujuan bersama:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK. 07/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK. 07/ 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK. 07/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK. 07/2012, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2012.
Peraturan Daerah mengatur ketentuan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2013 yang berisikan 7 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 Januari 2013
10 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2017

Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. ...

Hal. 2, File: Perwali no 1 th 2017 edit searchable.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 17. ...

Hal. 3, File: Perwali no 1 th 2017 edit searchable.pdf

... sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...

... Republik Indonesia Nomor 3851); 3. ...

... Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Kasubbtg ...

Hal. 1, File: Perwali no 1 th 2017 edit searchable.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Download :
Perwali no 1 th 2017 edit searchable.pdf

Abstrak

APBD

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2017/No.01

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 07 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014.
Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah; Dasar Pengajuan Permintaan Pembayaran; Jenis Belanja dan Pengaturan Permintaan Pembayaran; Uang Persediaan; Pengelolaan Panjar; Tambahan Uang Persediaan; Prosedur Pengajuan SPP dan Penerbitan SPM; Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana; dan Pelaporan Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
Peraturan Walikota ini mencabut: Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 01 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 01 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2012

Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 8. ...

... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 10. ...

... Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); ...

Hal. 3, File: Perda Benteng No 1 Tahun 2012_RETRIBUSI JASA UMUM .pdf

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan ...

Hal. 4, File: Perda Benteng No 1 Tahun 2012_RETRIBUSI JASA UMUM .pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ...

Hal. 2, File: Perda Benteng No 1 Tahun 2012_RETRIBUSI JASA UMUM .pdf

Download :
Perda Benteng No 1 Tahun 2012_RETRIBUSI JASA UMUM .pdf

Abstrak

RETRIBUSI JASA UMUM

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2012 Nomor 01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah serta untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur secara jelas golongan dan jenis retribusi daerah yang dapat dipungut dan dikelola serta dimanfaatkan oleh daerah Kabupaten/Kota, salah satunya yaitu Retribusi Jasa Umum;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 2. UU No. 9 Tahun 1967 3. UU No. 8 Tahun 1981 4. UU No. 14 Tahun 1992 5. UU No. 32 Tahun 2004 6. UU No. 33 Tahun 2004 7. UU No. 23 Tahun 2006 8. UU No. 24 Tahun 2008 9. UU No. 22 Tahun 2009 10. UU No. 28 Tahun 2009 11. UU No. 36 Tahun 2009 12. UU No. 12 Tahun 2011 13. PP No. 58 Tahun 2005 14. PP No. 37 Tahun 2007 15. PP No. 38 Tahun 2007 16. PP No. 69 Tahun 2010 17. Perpres No. 25 Tahun 2008 18. Perda No. 03 Tahun 2011 19. Perda No. 04 Tahun 2011
Pasal 2 : Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d. Retribusi Pelayanan Pasar; e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2012.
57 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2011

Penyediaan Dana Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Yang Bersifat Wajib Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Untuk Bulan Januari 2011

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 ...

... Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ...

... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ...

Hal. 3, File: PERWALI NO 1 TH 2011.pdf

... Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ...

... 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan ...

... Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia - 2 - ...

Hal. 2, File: PERWALI NO 1 TH 2011.pdf

... sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang ...

... Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); - 1 - ...

Hal. 1, File: PERWALI NO 1 TH 2011.pdf

Download :
PERWALI NO 1 TH 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tidore Kepulauan No. 01 Tahun 2014

Keterbukaan Informasi Publik

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi ...

... Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...

Hal. 3, File: PERDA NO 1 TAHUN 2014 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pdf

... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); Undang-Undang Nomor 6 Tahun ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 10. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ...

Hal. 2, File: PERDA NO 1 TAHUN 2014 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pdf

... WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2014 T E N T A N G KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, Menimbang ...

... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789 ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: PERDA NO 1 TAHUN 2014 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pdf

Download :
PERDA NO 1 TAHUN 2014 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pdf

Abstrak

Keterbukaan Informasi Publik

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014 Nomor 162

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Keterbukaan Informasi Publik

ABSTRAK:

Bahaw dalam rangka memberikan pelayanan dan memenuhi tuntutan masyarakat atas informasi publik diberbagai bidang pembangunan di wilayah Kota Tidore Kepulauan, diperlukan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahn Daerah dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. asas dan tujuan; c. prinsip penyelenggaraan badan publik; d. hak dan kewajiban penyelenggara badan publik; e. hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik; f. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; g. informasi yang dikecualiakan; h. mekanisme mendapatkan informasi; i. komisi informasi; j. keberatan dan penyelesaian sengketa; k. ketentuan pidana; l. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari XII Bab dan 27 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
19

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2018

Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ...

Hal. 2, File: PERDA 1-2018-PEDOMAN-PERDA.pdf

... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. ...

... Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729); 7. ...

... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

Hal. 3, File: PERDA 1-2018-PEDOMAN-PERDA.pdf

... Ayat (2) Cukup jelas. ...

... Negara Kesatuan Republik Indonesia. ...

... Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ...

Hal. 29, File: PERDA 1-2018-PEDOMAN-PERDA.pdf

Download :
PERDA 1-2018-PEDOMAN-PERDA.pdf

Abstrak

PERDA

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No. 1/2018, No Reg Perda 1/2018, TLD No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hokum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentiangan umum dan/atau kesusilaan. Bahwa mekanisme pembentukan produk hukum di daerah dilakukan dalam tahapan yang sistematis mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, maka pembentukan produk hukum harus dibakukan dalam sebuah pedoman. Bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945 serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dibentuk dengan memperhatikan kondisi daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Bahwa berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan Peraturan Daerah perlu diarahkan pada perwujudan tertib hukum yang meliputi tertib materi muatan dan tertib bentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945. UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah UU No.13 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dan Pembinaannya. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perda Provinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas Dan Materi Muatan, Tahapan Pembentukan, Perencanaan, Penyusunan Rancangan Perda, Pembahasan, Evaluasi Dan Fasilitas Rancangan Perda, Penetapan Peraturan Daerah, Penomoran, Pengundangan Dan Autentikasi, Penyebarluasan, Tata Naskah Dan Teknik Penyusunan, Partisipasi Masyarakat, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
34 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022

Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); , 2. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 4. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888) ...

Hal. 2, File: Perwal No 1 Tahun 2022.pdf

... WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf E Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ...

... Walikota tentang Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022; SALINAN ...

Hal. 1, File: Perwal No 1 Tahun 2022.pdf

... Halaman : 307 1 2 3 4 5 6 7 7.01.7.01.05.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0003. 7.01.7.01.05.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0004. 7.01.7.01.05.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0011. 7.01.7.01.05.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0025 ...

... Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan ...

... Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PROGRAM ...

Hal. 314, File: Perwal No 1 Tahun 2022.pdf

Download :
Perwal No 1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

anggaran kas

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2022/NO.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan huruf E Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu disusun Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang telah disahkan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2021.
Materi pokok : Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 383 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT