Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,021 detik

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019

Pemerintahan Gampong

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... Republik Indonesia Nomor 5679); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor ...

Hal. 2, File: QANUN 1 2019.pdf

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4633); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang... ]| ...

Hal. 1, File: QANUN 1 2019.pdf

... Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan BhinnekaTunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; ...

... Peuet Gampong ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Gampong. (2) ...

... Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Gampong, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". ...

Hal. 20, File: QANUN 1 2019.pdf

Download :
QANUN 1 2019.pdf

Abstrak

PEMERINTAHAN GAMPONG

2019

Qanun NO. 1, BD.2019/No.1

Qanun tentang Pemerintahan Gampong

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota; Bahwa Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati berdasarkan keistimewaan Aceh dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 8 (Drt) Tahun 1956; UU No 44 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 5 Tahun 1983; PP No 58 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 83 Tahun 2015; Qanun Kota Banda Aceh No 9 Tahun 2008; Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2009.
Dalam Qanun ini mengatur 109 Pasal yang terdiri dari Ketentuan Umum; Kedudukan dan Kewenangan Gampong; BAB III Pemerintahan Gampong; BAB IV Pemerintah Gampong; BAB V Tuha Peuet Gampong; BAB VI Perencanaan Pembangunan Gampong; BAB VII Keuangan Gampong dan Kekayaan Gampong; BAB VIII BUMG; BAB IX Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat; BAB X Kerjasama Gampong, BAB XI Reusam Gampong, BAB XII Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; BAB XIII Pembentukan dan Penghapusan Gampong; BAB XIV Penyelesaian Sengketa Secara Adat; BAB XV Pembinaan dan Pengawasan, BAB XVI Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2019.
45 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2013

Klasifikasi Golongan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Di Kota Banjarmasin

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik —-s Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 'vj Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 22. ...

Hal. 3, File: PERWALI NO 01 THN 2013.pdf

... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor ...

Hal. 2, File: PERWALI NO 01 THN 2013.pdf

... Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419 ...

Hal. 1, File: PERWALI NO 01 THN 2013.pdf

Download :
PERWALI NO 01 THN 2013.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2013/NO.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Klasifikasi Golongan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Di Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan serta Retribusi Kebersihan dipandang perlu untuk menetapkan golongan klasifikasi tarif retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan; bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Klasifikasi Golongan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Di Kota Banjarmasin dengan sistematika; Ketentuan Umum; Klasifikasi Golongan dan Penetapan Tarif Retribusi; Administrasi dan Teknis Pembayaran Retribusi; Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2013.
7 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2004

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 Pasal 1 Membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang selanjutnya disingkat Komite TPPU, dengan susunan keanggotaan ...

... Menteri Luar Negeri; 2. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; 3. Menteri Keuangan; 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Jaksa Agung Republik Indonesia; 6. ...

... Gubernur Bank Indonesia. ...

Hal. 2, File: KEPPRES No.1 TH 2004.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...

... Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang ...

... Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN ...

Hal. 1, File: KEPPRES No.1 TH 2004.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 Pasal 3 Komite TPPU mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. ...

... Pasal 4 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU dibantu oleh Tim Kerja yang terdiri dari : Ketua : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Wakil Ketua : Deputi Menteri Koordinator ...

... Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional; 2. Direktur Jenderal Multilateral Politik Sosial Keamanan, Departemen Luar Negeri; 3. ...

Hal. 3, File: KEPPRES No.1 TH 2004.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Download :
KEPPRES No.1 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 1 Tahun 2009

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Indonesia Tahun 4438); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 7 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan ...

Hal. 3, File: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009.pdf

... 2 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4048 ) ; 2 Undang-undang ...

... Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 4265 ) ; 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 2, File: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009.pdf

... 1 L E M B A R AN D A E R A H KABUPATEN BALANGAN NOMOR 01 TAHUN 2009 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 01 TAHUN 2009 T E N T A N G PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C ...

... 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; b bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan, perlu digali sumber-sumber pendapatan ...

... : 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana ...

Hal. 1, File: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009.pdf

Download :
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2009/NO.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan pasal66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun2001 tentang Pajak Daerah;bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatanasli daerah untuk pembiayaan pembangunan, perludigali sumber-sumber pendapatan yang berasal daripajak daerah;Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumembentuk Peraturan Daerah tentang PajakPengambilan Bahan Galian Golongan C.
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997;Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008.
Peraturan Daerah Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Nama, objek, Subjek Dan Wajib Pajak;Dasar Pengenaan Pajak;Harga Standar Dan Tarif Pajak;Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;wilayah Pemungutan, Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak;Tata Cara Pembayaran Pajak;Tata Cara Penagihan Pajak;Keberatan;Pengembalian Kelebihan Pembayaran;Kadaluwarsa;Penyidikan;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2022

Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... - 2 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. ...

... kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 5. ...

Hal. 2, File: 1__Perda_No_1_TH_2022_tentang_Penyelenggaraan_Inovasi_Daerah_Kab_Pati.pdf

... - 1 - BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI, Menimbang : a. bahwa ...

... 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang . . . SALINAN ...

Hal. 1, File: 1__Perda_No_1_TH_2022_tentang_Penyelenggaraan_Inovasi_Daerah_Kab_Pati.pdf

... - 22 - PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH I. ...

... Pengaturan secara umum mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor ...

... 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pengaturan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. ...

Hal. 22, File: 1__Perda_No_1_TH_2022_tentang_Penyelenggaraan_Inovasi_Daerah_Kab_Pati.pdf

Abstrak

inovasi daerah

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/NOMOR.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, maka diperlukan berbagai Inovasi; bahwa Inovasi di Daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai Inovasi Daerah sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah Bab III Pengusulan Bab IV Penetapan Bab V Uji Coba Inovasi Daerah Bab VI Penerapan, Penilaian dan Penghargaan Bab VII Diseminasi Inovasi Daerah Bab VIII Pendanaan Bab IX Informasi Inovasi Daerah Bab X Kerja Sama Bab XI Sistem Inovasi Daerah Bab XII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2022.
29 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 1 Tahun 2015

Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk SKPD di Lingkungan Pemkab Sampang TA 2015

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... -2- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 4. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Peraturan Daerah; 12.Peraturan Daerah….. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN JUMLAHN UP SKPD.pdf

... SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMPANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang ...

... Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Sampang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran ...

... 2. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN JUMLAHN UP SKPD.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29); 13. ...

... Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 30); 15. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 10); 16. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN JUMLAHN UP SKPD.pdf

Download :
PERBUP NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN JUMLAHN UP SKPD.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan daerah

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD No 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk SKPD di Lingkungan Pemkab Sampang TA 2015

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Sampang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Jumlah Uang Persediaan (UP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati Sampang;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Peraturan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29); 13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 27); 14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 30); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 10); 16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 58);
Uang Persediaan (UP) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015 mengacu pada penetapan jumlah alokasi Uang Persediaan (UP)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2015.
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2017

Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

... Perkebunan Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum ...

... Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 ...

... Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 3, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2017.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 5. ...

Hal. 1, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2017.pdf

... Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 6. ...

... Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2017.pdf

Download :
PERDA NO. 1 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 10. ...

... Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO 31 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TA 2019 DILINGKUNGAN PEMKAB BUTON.pdf

... ) BUPA'flllUTON PROVINSI SUIAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR.01 TAHUN 2019 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG STANOAR BIA YA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019 ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO 31 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TA 2019 DILINGKUNGAN PEMKAB BUTON.pdf

... MEMUTUSKAN: Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATJ BUTON NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAVA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019 DI LTNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON. ...

... PASAL I Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Supati Suton Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Siaya Masukan Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Serita Daerah Kabupaten Suton Tahun ...

... LA SAKRY Diundangkan di Pasarwajo Pada tanggal ty J�Aft,.2019 BERITA DA AH KABUPATEN SUTON TAHUN 2019 NOMOR .. ��9 ...

Hal. 4, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO 31 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TA 2019 DILINGKUNGAN PEMKAB BUTON.pdf

Abstrak

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAG KABUPATEN BUTON TAHUN 2019 NOMOR 239

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton

ABSTRAK:

a. bahwa pengaturan mengenai standar biaya dan nomenklatur program/kegiatan yang termuat dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, dalam perkembangannya belum memenuhi seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 31 Tahun 2018 ten tang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355}; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 /PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Perubahan Ketentuan Standar Biaya Masukan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2019.
3

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2003

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ; 9. ...

... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 13. ...

... Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ Tanggal 15 Desember 2002 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002. 2. ...

Hal. 2, File: Perda No. 1 Tahun 2003.pdf

... PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR : 1 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691); 6. ...

Hal. 1, File: Perda No. 1 Tahun 2003.pdf

... LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2003 NOMOR 1 a. Lampiran II : Pendapatan b. Lampiran III : Belanja Rutin c. ...

... Lampiran IV : Belanja Pembangunan Pasal 3 Lampiran-lampiran dtersebut pada pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ...

... Pasal 5 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan penetapan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah. ...

Hal. 3, File: Perda No. 1 Tahun 2003.pdf

Download :
Perda No. 1 Tahun 2003.pdf

Abstrak

apbd

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2003 NOMOR 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
a. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839); b. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848); c. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN (Lembaran Negara Tahun Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); d. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ; e. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; f. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 14);
Peraturan ini berisi tentang Penetapan APBD Kabupaten Mamasa TA 2003

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2003.
3 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2022

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141); 7. ...

... Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470) ...

... Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752); Dengan Persetujuan Bersama ...

Hal. 2, File: perda_nomor_1_tahun_2022.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 4. ...

... beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN ...

Hal. 1, File: perda_nomor_1_tahun_2022.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH I. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan ...

... sejak Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 ini berlaku, Sehubungan dengan itu, Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya ...

Hal. 36, File: perda_nomor_1_tahun_2022.pdf

Download :
perda_nomor_1_tahun_2022.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN SAMPAH

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2022/No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) sampai dengan ayat (4), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolan Sampah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
Dasar hukum Perda ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21Nomor 32); 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233); 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470); 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933); 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294); 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
Perda ini terdiri dari 18 Bab dan 84 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah, Hak dan Kewajiban, Pengelolaan Sampah, Perizinan, Insentif dan Disinsentif, Pembiayaan dan Kompensasi, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Data dan Informasi, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa, Larangan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki TPS/TPS-3R/TPSSS-B3 wajib membangun atau menyediakan fasilitas tersebut paling lama 3 (tiga) tahun.
40 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2004.