... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 22 tahun2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi ...

... [ RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016-2021 ] 3 f) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 ...

... Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); m) Peraturan Presiden Nomor 2 ...

... Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015– 2019. n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. ...

... Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun ...

... Peraturan Pem erintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang P eratu ran P elaksanaan U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tam bahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaim ana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pem erintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2019 Nomor 41, Tam bahan Lembaran Negara ...

... Peraturan Pem erintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B adan U saha Milik D esa (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2021 Nomor 21, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 9. ...

... M enim bang M engingat BUPATI SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH SINJAI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA BUPATI SINJAI, a. bahw a u n tu k m ew ujudkan D esa yang k u at ...

... Pasal 18 ayat (6) U ndang-U ndang D asar N egara R epublik Indonesia T ah u n 1945; 2. ...

... Indonesia Nomor 1822); 3. ...

... Pem erintah P u sat ad alah Presiden Republik Indonesia yang m em egang k e k u asa a n pem erintahan negara Republik Indonesia yang d ib an tu oleh Wakil Presiden d an M enteri sebagaim ana dim aksud ...

... dalam U ndang- U ndang D asar Negara Republik Indonesia T ahun 1945. 2. ...

... sebagaim ana dim aksud dalam U ndang-U ndang D asar Negara Republik Indonesia T ahun 1945. 6. ...

... Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...

... Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. ...

... Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting; 2 ...

... Permendesa Peraturan Menteri Desa Perpres Peraturan Presiden PJK Penyakit Jantung Koroner PKH Program Keluarga Harapan PMT Pemberian Makanan Tambahan PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNS ...

... Pegawai Negeri Sipil Polindes Poliklinik Desa POLRI Polisi Republik Indonesia Poskesdes Pos Kesehatan Desa Posy and u Pos Pelayanan Terpadu PPH Pola Pangan Harapan PRGB Pusat Rehabilitasi Gizi Buruk PSG ...

... Pemantauan Status Gizi PTM Penyakit Tidak Menular Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat RAN-PG Rencan Aksi Nasional Pangan dan Gizi Rastra Beras Sejahtera Riskesdas Riset Kesehatan Dasar ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, 5. ...

... Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 7. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021. ...

... Undang- undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 2828); · 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. ...

... dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan ~ Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang -. . ...

... Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2012 tentang Kebijakan Kelembagaan Penanganan Togas dan Fungsi Penanganan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan ~anan ...

... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa dan Angka Kreditnya; . 10.Peraturan Menteri Dalam ...

... Presiden Nomor 4 106 tahun 2007 tentang Lembaga kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. ., 2. ...

... BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 (1) Anggota masing-masing Pokja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 5 (lima) dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas kerja. (2) Dalam ...

... BABV PENUTUP Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. ...

... ROSJONSYAH Diundangkan di Tubei pada tanggal o-;;. .Jet1tuar1 Tahun 2015 SEKRIITK'-DAERAH KABUPATEN LEBONG MIRWAN 'FFENDI BERITA DAERAH KABUPATEN LEBO NG TAHUN 2015 NOMOR .............................. ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan ...

... Nomor 3 Seri A); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020. ...

... Pasal I Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah ...

... GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN ...

... dan Dana Desa dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. bahwa berdasarkan ketentuan V Hal Khusus Lainnya angka ...

... Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; SALINAN ...

... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Aggaran pendapatan dan Belanja Daerah; 8. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah; 9. ...

... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 Tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah. ...

... LEMBARAN DAERAH K A B U P A T E N B A N D U N G Nomor : 1 2000 Seri : D PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 1 TAHUN 2000 T E N T A N G PENETAPAN UNIT PELAKSANA DINAS PERALATAN DAN PERBENGKELAN DINAS ...

... Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. ...

... Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan-peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undangundang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden; SALINAN ...

... B A B II UNIT SWADANA DAERAH PASAL 2 (1) UPTD Peralatan dan Perbengkelan Dinas ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah (2) Dengan ditetapkannya menjadi Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat ...

... PASAL 4 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2000 NOMOR 1 SERI D. ...

... 3. 4. 2. a. 9. 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik lndonesia Taiun 2003 Nomor 47, Tambahal Lembaran Negar:a Republik lndonesia Nomor 4286); Undarg-Undang ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahal ...

... Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pen)'usunan Anggalan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 754), sebagaimana ...

... Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893); 12. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik [ndonesia Ta]run 2015 Nomor 2036); 13. ...

... SALINAN GUBERNUR BENGKULU PERATURAN GUBERNUR BEGKULU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : ac. b. ...

... Nomor 2 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 TaIun 2012 tentang Biava Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, DPRD dar PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah ...

... Bengkulu tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (l-embaran Negara Tahun 1967 Nomor 19. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 16. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 17. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); ...

... dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. ...

... Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. ...

... dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun ...

... 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Pemerintah Daerah berwenang menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan ...

... pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibuat Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cimahi Tahun 20142024; Mengingat ...

... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, ...

... Tahun 2OLO Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2Al1 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 193, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5a68 ...

... sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14OI; 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a655); 18. Peraturan Pemerintah ... 4 ...

... 2. 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik ...

... Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia ...