Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,017 detik

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2017

Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Badan Keamanan Laut

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

... 2017, No.1351 -2- 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63); www.peraturan.go.id ...

Hal. 2, File: Perkabakamla 01 2017.pdf

... Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380); 9. ...

... Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN PERTIMBANGAN ...

... . 2. ...

Hal. 3, File: Perkabakamla 01 2017.pdf

... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1351, 2017 BAKAMLA. Penyelenggaraan Baperjakat. ...

... PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); www.peraturan.go.id ...

Hal. 1, File: Perkabakamla 01 2017.pdf

Download :
Perkabakamla 01 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2017

Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2017-2021

APBD BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

Hal. 2, File: perda No.1 Tahun 2017 ttg Penyertaan Modal Pada BPD Kalbar 2017-2021.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 5. ...

Hal. 1, File: perda No.1 Tahun 2017 ttg Penyertaan Modal Pada BPD Kalbar 2017-2021.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017-2021 I. ...

... Sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, telah ditetapkan juga Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang kedalam modal saham PT. ...

... miliyar rupiah); b. tahun anggaran 2018 Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah); c. tahun anggaran 2019 Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah); d. tahun anggaran 2020 Rp. 5.000.000.000,00 (lima ...

Hal. 6, File: perda No.1 Tahun 2017 ttg Penyertaan Modal Pada BPD Kalbar 2017-2021.pdf

Abstrak

PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017-2021

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1, TLD No.1, LL Kab Ketapang: 7 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2017-2021

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2017-2021.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyertaan Modal, Bagian Laba, Pengelolaan dan Penatausahaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2017.
5 Halaman; Penjelasan : 2 Halaman.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014

Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengadaan Barang/Jasa

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, AGUS RAHARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR ...

... SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMORjdih.lkpp.go.id ...

Hal. 4, File: Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Hal. 1, File: Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2014.pdf

... BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Kepala ini adalah pelimpahan kewenangan PA kepada KPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan ...

... Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ...

... Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya ...

Hal. 3, File: Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Perka LKPP No. 7 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Download :
Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020

Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... . - 3 Peraturan Menteri Kesehatan 1045/MENKES/PER/Xl/2006 Pedornan Organisasi Rurnah Lingkungan Depertemen Kesehatan; Nomor tentang Sakit di Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 56 Tahun 2014 ten tang Klasifikasi ...

... dan Perizinan Ru mah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia ...

... Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembina.an dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); Dengan ...

Hal. 3, File: Perda Kab Gunung Mas No 1 Tahun 2020.pdf

... - 2 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5063); 3. ...

... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan ...

... Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2018 ten tang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, TambahaJ1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); ...

Hal. 2, File: Perda Kab Gunung Mas No 1 Tahun 2020.pdf

... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR i, TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI RUMAH SAK.IT UMUM DAERAH KUALA KURUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang a. b . C. d. ...

... berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun; Undang-Undang Nomor 5 Tahun ...

... Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4180); ...

Hal. 1, File: Perda Kab Gunung Mas No 1 Tahun 2020.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun

Download :
Perda Kab Gunung Mas No 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/No.276

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun

ABSTRAK:

untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang kesehatan serta tuntutan terhadap pelayanan kesehatan serta tuntutan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, efektif, dan efisien perlu adanya peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Depertemen Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
1. Pembentukan RSUD Kuala Kurun; dan 2. Klasifikasi RSUD Kuala Kurun.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun
5

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020

Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan Bagi Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 ...

... ), UndangUndang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 ...

Hal. 2, File: PERWAKO NO. 1 Tahun 2020_Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan Bagi Organisasi Perangkat Daerah.pdf

... WALIKOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG ...

... Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 201 dan Pasal 202 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ...

... dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa ketentuan atas jumlah SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU ...

Hal. 1, File: PERWAKO NO. 1 Tahun 2020_Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan Bagi Organisasi Perangkat Daerah.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 14. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 16. ...

... Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 18); ...

Hal. 4, File: PERWAKO NO. 1 Tahun 2020_Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan Bagi Organisasi Perangkat Daerah.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 1 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 8. ...

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), 10.Peraturan ...

Hal. 3, File: PERDA NO.1_2014 TTG PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 8 TH 2010 TTG POTK SEKDA, STAF AHLI & SEKRETARIAT DPRD (1).pdf

... telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ...

... Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana ...

... Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: PERDA NO.1_2014 TTG PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 8 TH 2010 TTG POTK SEKDA, STAF AHLI & SEKRETARIAT DPRD (1).pdf

... Gen 3 HIU BUPATI BONE BOLANGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 Menimbang Mengingat TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN ...

... Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana ...

Hal. 1, File: PERDA NO.1_2014 TTG PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 8 TH 2010 TTG POTK SEKDA, STAF AHLI & SEKRETARIAT DPRD (1).pdf

Abstrak

perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah, staf ahli dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda No.8 Tahun 2010.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Organisasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019

Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran hutan dan/atau Lahan

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... -2- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); ...

Hal. 2, File: perda-nomor-1-tahun-2019-tentang-pengendalian-kebakaran-hutan-danatau-lahan.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...

Hal. 1, File: perda-nomor-1-tahun-2019-tentang-pengendalian-kebakaran-hutan-danatau-lahan.pdf

... Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583); Dengan Persetujuan Bersama ...

... DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU DAN GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN. ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi Riau. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. 3. ...

Hal. 3, File: perda-nomor-1-tahun-2019-tentang-pengendalian-kebakaran-hutan-danatau-lahan.pdf

Abstrak

PEDOMAN-TEKNIS-PENANGGULANGAN-KEBAKARAN-HUTAN-DAN-ATAU-LAHAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran hutan dan/atau Lahan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945, UU No. 61 Tahun 1958, UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 18 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 39 Tahun 2014, PP No. 41 Tahun 1999, Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini memuat 13 (tiga belas) Bab dan 55 (lima puluh lima) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan/atau Lahan; Sarana Prasarana; Pengawasan; Kelembagaan; Peran Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
Penjelasan: 4 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palu No. 1 Tahun 2016

Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... Negara Republik Indonesia No 5679); 5. ...

Hal. 2, File: Perda 1 tahun 2016_ Retribusi Jasa Usaha.pdf

... Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555); SALINAN ...

Hal. 1, File: Perda 1 tahun 2016_ Retribusi Jasa Usaha.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. ...

... UMUM Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi jasa Usaha merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan ...

... Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. ...

Hal. 8, File: Perda 1 tahun 2016_ Retribusi Jasa Usaha.pdf

Download :
Perda 1 tahun 2016_ Retribusi Jasa Usaha.pdf

Abstrak

jasa usaha - retribusi

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1, TLD NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

bahwa tarif retribusi kekayaan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Kota Palu
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.4 Tahun 1994, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, dan Perda Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi jasa Usaha merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan/peninjauan kembali tarif retribusi dan penambahan jenis-jenis retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan sewa rumah susun sederhana pada obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Penjelasan : 1 Hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2017

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Sebelum Penetapan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Untuk Bulan Januari Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas ...

... Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 16. ...

Hal. 4, File: BD Perwal Nomor 01 Tahun 2017.pdf

... ); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

Hal. 2, File: BD Perwal Nomor 01 Tahun 2017.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ); ...

Hal. 3, File: BD Perwal Nomor 01 Tahun 2017.pdf

Download :
BD Perwal Nomor 01 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2021

Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. ...

... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 10. ...

Hal. 2, File: Perbup Abdya 1 tahun 2021.pdf

... Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 5. ...

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara ...

Hal. 1, File: Perbup Abdya 1 tahun 2021.pdf

... BAB X PENUTUP Pasul 30 Peiatuian Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. gai setiap 01ang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnn peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah ...

... t BUPATI ACEH BARAT DAYA, AKMAL IBRAHIM Diundangkan di Blangpidie pada tanggal \Z > ~\ _ 2021 M 2S fawL 1442 H 4SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN-ft€£H BARAT DAYA, r BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ...

... 2021 NOMOR I Dipindai dengan CamScanner ...

Hal. 13, File: Perbup Abdya 1 tahun 2021.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

QANUN Kab. Aceh Barat Daya No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022

Download :
Perbup Abdya 1 tahun 2021.pdf

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2021

Qanun NO. 1, BD. 2021/No. 1

Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang mengamanatkan Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati/Wakil Bupati dilantik; bahwa sehubungan penyesuaian tujuan yang digariskan dalam Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat Daya 2005-2025 dengan kebutuhan daerah. dipandang perlu dilakukan perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022.
Dasar hukum Qanun ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016.
Qanun ini terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal I dan Pasal II.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2021.
Qanun ini mengubah Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022.
5 halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.