PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,019 detik
Pajak dan Retribusi Daerah
-
PERDA Prov. Banten No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
mengubah Pasal 3 huruf a, Pasal 5 s.d. Pasal 9 dan Lampiran 1 angka I dan angka II
- Download :
- 64Perda-No.-1-Tahun-2016-gabung.pdf
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan
... - 2 - Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
... SOEHARTO Diundangkan di : Jakarta pada tanggal : 31 Desember 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 98 ...
... PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PRESIDEN REPUBLIK ...
... Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. ...
... Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN ...
... PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ...
... UMUM Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, telah diundangkan tanggal 29 Mei 1997 dan dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1998. ...
... NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3723 ...
- Download :
- PERPU NOMOR 1 TAHUN 1997.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... Pasal 18 ayat (6) Un.dang-Uridang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR T TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. ...
... 46/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi memutus aturan mengenai penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar 2 % seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang ...
... Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum. ...
... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN ...
... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nornor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo UnaUna Tahun 2013 Nomor 1) diubah sebagai berikut ...
... Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: RPMT = TP x TR Keterangan: RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP : Tingkat Penggunaan Jasa TR : Tarif Retribusi (2) ...
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tantang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 20. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 13. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 15.Peraturan ...
... Indonesia Nomor 1092); 9 Tahun 1956 tentang Mengingat 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang ...
- Download :
- Perwali Binjai No 1 Thn 2015.pdf
Pangan, Pertanian dan Peternakan
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); a. bahwa dengan perkembangan ilmu ...
... PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! ...
... Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanarnan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 5. ...
... Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 8); 6. ...
... Peraturan Menteri Pertanian Nornor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pcrtanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); - 2 - ...
... Pasal 61 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia ...
... Tahun 2011 Nomor 664}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
... Peraturan Menteri Pertanian Nornor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664). - 21 - ...
-
Permentan No. 70/Permentan/SR.140/10/2011 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah
- Download :
- Permentan Nomor 1 Tahun 2019.pdf
Kependudukan dan Perkawinan
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG PENETAPAN PULAU-PULAU JAWA, MADURA, BALI DAN LOMBOK SEBAGAI DAERAH ASAL TRANSMIGRASI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...
... Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972, tentang Ketentuanketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2988) ; 3. ...
... Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1971. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 PERTAMA : Pulau-pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok ditetapkan sebagai Daerah Asal Trnasmigrasi. ...
... dengan Menteri Dalam Negeri. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O JENDERAL TNI. ...
- Download :
- Kep.Pres No. 1 Tahun 1973.pdf
APBD
... Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 32. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 36. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 26. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); ...
- Download :
- PERDA Nomor 1 Tahun 2016.pdf
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... 10. 11. 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 3. ...
... Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 140 ...
... Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4663): Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, ...
... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4817), 13. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan ...
... telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Urdang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten wajib ...
... Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan ...
... Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4179), 3. ...
- Download :
- QANUN_KABUPATEN_GAYO_LUES_NOMOR_1.pdf
Arsip
... -2- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); 2. ...
... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. (2) Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi Arsip 10 (sepuluh) tahun atau lebih dilaksanakan di Dinas Kearsipan; (3) Pelaksanaan pemusnahan ...
... Pasal 42 Kepala Dinas Kearsipan mengajukan persetujuan daftar Arsip usul musnah kepada Walikota melalui Arsip Nasional Republik Indonesia. ...
... Pasal 43 Berdasarkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Walikota membuat Keputusan pemusnahan Arsip. ...
... Lembaga/Badan lain di Indonesia; c. Pemerintah Daerah lain di Indonesia; d. Instansi Vertikal di Daerah; e. Badan Usaha Milik Negara; dan f. ...
... Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; d. ...
... BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 89 Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 33 untuk kepentingan ...
- Download :
- Perda No.1 Th.2019.pdf
APBD
... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 31 O); JO. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 11. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pcdoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); http:// ...
... BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BENGKUl,U, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Oaerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2017 ten ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... taturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengdolaan Keuangan Daerab (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6), sebagaimana tel.ah diubah dengan Peraturan Daerah ...
... Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pentbahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Dacrah Provinsi Bengkulu TahWl ...
... Peraturan Dae:rah Provin.si Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkal Daerab (Serita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8); MEMUl'USKAN: Menetapkao : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJAflARAN ANGGARAN ...
- Download :
- Pergub Bengkulu 2017-1 APBD.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan