Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 252.353 peraturan dalam 0,969 detik

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2023.pdf

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.15 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Abstrak

Standar/Pedoman Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perka BMKG Nomor 15 Tahun 2010.PDF

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan LKPP No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Download file:

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018.pdf

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penanganan Khusus Terhadap Komunitas Adat Terpencil

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PERDASUS PAPUA NOMOR 8 TAHUN 2014.pdf

penanganan-khusus-komunitas-adat-terpencil

2014

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) NO. 8, LD.2014/NO.08, TLD NO.04

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) tentang Penanganan Khusus Terhadap Komunitas Adat Terpencil

ABSTRAK:

Bahwa salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan otsus di Provinsi Papua adalah memberikan perhatian dan penanganan bagi pengembangan suku-suku yang terisolasi, terpencil dan terabaikan. Untuk penanganan dan pembinaan suku-suku yang terisolasi, terpencil, dan terabaikan perlu diatur dengan perdasus.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; Kepres No. 111 Tahun 1999; Permendagri No. 1 Tahun 2014.
Dalam peraturan daerah khusus ini diatur tentang penanganan khusus terhadap komunitas adat terpencil (KAT) dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud, tujuan dan prinsip, penetapan, penanganan, tanggung jawab penanganan KAT, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2014.
Penjelasan: 4 hlm.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Sertifikasi Pejabat Struktural Ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Perpindahan Jabatan dan Pengangkatan Kembali

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BPKB Nomor 1633 Tahun 2012.pdf

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.6 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Perka BMKG No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Prosedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Download file:

Perka BMKG Nomor 6 Tahun 2012.PDF

Perka BMKG Nomor 6 Tahun 2012 - Lampiran.PDF

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Pendidikan Pengadaan Barang/Jasa

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Mencabut

Perka LKPP No. 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Nomor 29 Tahun 2016

Download file:

Peraturan Kepala LKPP Nom...ahun 2018_1002_1.pdf

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengelolaan Pengaduan Whistleblowing System Internal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2019.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 12 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tugas Belajar di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BPKB Nomor 12 Tahun 2014.pdf

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 3 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perdasus-No.3-Tahun-2008-Hak-Kewajiban-MRP.pdf

mrp-hak-kewajiban

2008

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) NO. 3, LD.2008/NO.3

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua

ABSTRAK:

Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua memiliki hak dan kewajiban dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berdasarkan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama serta memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Papua, terutama dalam pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga pemerintah provinsi lembaga pemerintah Kabupaten/kota dan masyarakat, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004.
Dalam peraturan dibahas mengenai pelaksanaan hak MRP dan pelaksanaan kewajiban MRP.

CATATAN:

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2008.
13 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT