Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,016 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2021

Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

... diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 11. ...

... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501); 12. ...

Hal. 2, File: Perbup Mura No 1 thn 2021 ttg Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 ttg Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.pdf

... Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia; 2. ...

... Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 2); b. Nomor 19 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 19); c. ...

... Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 2); dan d. Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 1), diubah sebagai berikut : ...

Hal. 3, File: Perbup Mura No 1 thn 2021 ttg Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 ttg Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.pdf

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); SALINAN ...

Hal. 1, File: Perbup Mura No 1 thn 2021 ttg Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 ttg Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Murung Raya No. 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Abstrak

Pendaftaran TANAH SISTEMATIS LENGKAP

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2021/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya penambahan target bidang tanah untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Murung Raya sebanyak 3823 (tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga) bidang tanah pada Tahun 2021, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.
Diubahnya ketentuan Pasal 2 tentang ruang lingkup Peraturan Bupati untuk lokasi percepatan pelaksanaan PTSL dan diubahnya ketentuan Pasal 2A tentang ketentuan bidang tanah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021.
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
10

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun ...

Hal. 3, File: perda nomor 1 tahun 2022.pdf

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi ...

... Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 8. ...

... Indonesia Nomor 6057); 2 ...

Hal. 2, File: perda nomor 1 tahun 2022.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 1781); 23. ...

... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 24. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926). ...

Hal. 4, File: perda nomor 1 tahun 2022.pdf

Download :
perda nomor 1 tahun 2022.pdf

Abstrak

ANGGARAN – PENDAPATAN – BELANJA – DAERAH – TA 2022

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, - LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 1 NOREG 1-22/2022

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

Bahwa untuk melakasanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen dokumen pendukunganya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemeirntah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan kabupaten Daerah TK II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah TK II Mandailing Natal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangn Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Mmembahayakan Prekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratiran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dwwan Perwakilan Rakyat, Peraturan Pemeritah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program pemulihan ekonomi Nasional dalam rangka mendukung dan/atau Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Mmembahayakan Prekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta penyelamatan ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentag Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengtelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasioal, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permedagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentua, perubahan alokais dan penggunaan APBD sebagaimana telah diubah dnegan Permendagri Nomor 26 Tahun 2021, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendari Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022;
Dalam Peraturan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, APBD berupa Pendapatan, Pembiayaan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiyaan Daerah, Uraian dalam Lampiran, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksnaan APBD TA 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.
14

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008

Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 4438): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun ...

... Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 4 ...

Hal. 5, File: 01 2008.pdf

... dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang rokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Nomor 3890), Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 4389), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ...

Hal. 4, File: 01 2008.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor ...

... 4593), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang rembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan ...

Hal. 6, File: 01 2008.pdf

Download :
01 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 01 Tahun 2014

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Permuran Pemcrinmh Republ1~ Indonesia Nomor 20 Tohun I 968 tentang B"erlakunya Undang-Unda1tg Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksonaa:n Pemerinlilhan Propillsi Bengk.ulu (Lembaran Negorn Republik Tadonesio Tahun ...

... <:mba,-ao Negara Republik lndonesio Tahun 2005 Nomor 1-10, Trunbahan Lcmbaran Negara Republik.Jndonesia Nomor 4758); 12. ...

... PP No. 70 Tahun 2010 ~ntong Srondar Akuntansi Pemcrintahon (l.embaran.Ncgara Republik Indonesia No, 123 Taoibahon Lembamn Neg. ...

Hal. 2, File: PERBUB012014.compressed.pdf

... Undang-1.Jndaag Nogara NomRepublik Indonesia Nomo, 19. Tomb:t!w, Lenlbaran Negara Republik ladonesin Nomor182S): 2. ...

... T:unbohtm Lemb•nm Negara Republik Indonesia Nomor 4286): S. ...

... Undong-Undong Nom6r 39 Tahun 2003 tcntang Pembeniu)(on Kabupate11 Lcbong don Kllbup"t(m Kepahiong di Ptopinsi Bengkulu (Lembara:n Ne2arn Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154. ...

Hal. 1, File: PERBUB012014.compressed.pdf

... ._- l'ERATUKA,X BUPATI KOMOR 35 TAHUN 20l3 TEITTANG ST i\NllA R Bl,\ YA u,,[U~1 KABlPA TEN 1..EllONG TAnUN A.JXGGARAN 201A BARI KETEN'fllt\N UMUM ra,aJ I I. ...

... Perhitungan Rnmpung u\lnlah porhitungan bi•y• perjalanarl yang dihitung scsuai kebun,han rill berdas,'U'kaa peraturan yang berlaku. ...

... BABII ST A1'1DAR BL\ YA IJMUM T AHUN ANGCARA.JX 2014 Pas•l 2 Pcrubab3n l? ...

Hal. 3, File: PERBUB012014.compressed.pdf

Download :
PERBUB012014.compressed.pdf

Abstrak

Standar Biaya Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, Berita Daerah Kabupaten Lebong

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah telah disusun standar biaya umum Kab. Lebong Tahun 2014 yang mengalami perubahan karena penyesuaian dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah. Oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 39 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 53 Tahun 2011, PMK No. 72/PMK.02/2013, Perda Lebong No. 1 Tahun 2008, Perbup No. 35 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang standar biaya umum Kab. Lebong TA 2014. Dimuat tentang ketentuan umum, standar biaya umum TA 2014.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2014.
Peraturan ini terdiri atas 5 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi No. 1 Tahun 2015

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 17. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 18. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 32); 21. ...

Hal. 3, File: Perda Kabupaten Bekasi No. 1 Tahun 2015.pdf

... 2 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 13. ...

Hal. 2, File: Perda Kabupaten Bekasi No. 1 Tahun 2015.pdf

... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); ...

Hal. 1, File: Perda Kabupaten Bekasi No. 1 Tahun 2015.pdf

Download :
Perda Kabupaten Bekasi No. 1 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2015/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

ABSTRAK:

Perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di Daerah, sebagai wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik budaya Daerah. Dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan, sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat. Untuk membudayakan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
UU No 14 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 43 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2010; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2015; PP No 70 Tahun 1991; PP No 44 Tahun 1997; PP No 23 Tahun 1999; PP No 38 Tahun 2007; PP No 50 Tahun 2007; PP No 19 Tahun 2008; PP No 47 Tahun 2008; PP No 47 Tahun 2012; PP No 24 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 1 Tahun 2014; PERDA Provinsi Jawa Barat No 17 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Bekasi No 6 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Bekasi No 8 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Bekasi No 9 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan Perpustakaan dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Kewenangan dan Tanggungjawab 3. Perencanaan 4. Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan 5. Sarana dan Prasarana 6. Pelayanan Perpustakaan 7. Tenaga Perpustakaan 8. Pembudayaan Kegemaran Membaca 9. Organisasi 10. Kerjasama dan Kemitraan 11. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha 12. Pendanaan Perpustakaan 13. Penghargaan 14. Insentif dan Disinsentif 15. Keadaan Darurat 16. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 17. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2015.
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
46 Halaman (Penjelasan 17 Halaman)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019

PENANGANAN ANAK JALANA TERPADU

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... L A M P I R AN : P E R A T U R AN B U P A TI T U L U N G A G U NG N O M OR : 1 T A H UN 2 0 19 T A N G G AL : 2 J A N U A RI 2 0 19 B A G AN A L UR P E N A N G A N AN A N AK J A L A N AN T E R P A DU 0 ...

Hal. 11, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN TERPADU.pdf

... U n d a n g - U n d a ng N o m or 23 T a h un 2 0 14 t e n t a ng P e m e r i n t a h an D a e r ah ( L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia T a h un 2 0 04 N o m or 2 4 4, T a m b a ...

... o m or 2 2 0, T a m b a h an L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia N o m or 6 1 3 2 ); 6. ...

... o v i n si J a wa T i m ur T a h un 2 0 14 N o m or 2 S e ri D, T a m b a h an L e m b a r an D a e r ah P r o v i n si J a wa T i m ur N o m or 3 8 ); 8. ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN TERPADU.pdf

... A n g g a r an P e n d a p a t an d an B e l a n ja D a e r ah s e s u ai d e n g an k e m a m p u an k e u a n g an D a e r a h; s e r ta 2. ...

... D i t e t a p k an di T u l u n g a g u ng p a da t a n g g al 2 J a n u a ri 2 0 19 ^ ^ M A R Y O TO B I R O WO D i u n d a n g k an di T u l u n g a g u ng p a da t a n g g al 2 J a n u a ri 2 0 19 SEKRETSIS ...

... I N D RA F A U ZL MM P e m b i na U t a ma M a d ya N I P. 1 9 5 9 0 9 19 1 9 9 0 03 1 0 06 B e r i ta D a e r ah K a b u p a t en T u l u n g a g u ng T a h un 2 0 19 N o m or 1 i/ ...

Hal. 10, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN TERPADU.pdf

Abstrak

PROGRAM

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 1/2019

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENANGANAN ANAK JALANA TERPADU

ABSTRAK:

BAHWA ANAK JALANAN SEBAGAI ANGGOTA MASYARAKAT, MEMPUNYAI HARKAT DAN MARTABAT SERTA HAK ASASI YANG MERUPAKAN ANUGERAH DARI TUHAN YANG MAHA KUASA SEHINGGA HARUS DILINDUNGI DAN DIPENUHI UNTUK MENCAPAI KEHIDUPAN YANG LAYAK DAN BERMARTABAT SERTA DAPAT TERPENUHI HAK ASASI DAN KEBUTUHAN DASARNYA; BAHWA PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SERINGKALI MENYEBABKAN ANAK TERPAKSA HIDUP DI JALAN YANG CENDERUNG MEMBAHAYAKAN DIRINYA SENDIRI DAN/ATAU ORANG LAIN SERTA MEMUNGKINKAN MEREKA MENJADI SASARAN EKSPLOITASI DAN TINDAK KEKERASAN;
UU 4/1979; UU 39/1999; UU 23/2002; UU 23/2014; PP 44/2007; DST
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; UPAYA PENCEGAHAN; PENJANGKAUAN DAN ASSESMENT; UPAYA REHABILITASI SOSIAL; UPAYA REINTEGRASI SOSIAL; TIM PENANGANAN ANAK JALANAN TERPADU; PARTISIPASI MASYARAKAT; ALUR PENANGANAN ANAK JALALAN TERPADU; PEMBIAYAAN; DAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
11 HALAMAN

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... SALINAN BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ...

... U ndang-U ndang Nomor 5 T ah u n 1960 tentang P eratu ran D asar Pokok-pokok A grariafLem baran Negara R epublik Indonesia T ahun 1960 Nomor 104, T am bahan L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 ...

... U ndang-U ndang Nomor 3 T ah u n 1982 tentang Wajib D aftar P eru sah aan (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 1982 Nomor 7, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 3214); 5. ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

... Nomor 82, T am bahan L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 19. ...

... baran Negara Republik Indonesia T ahun 2015 Nomor 58, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 5679); 22. ...

... 61, T am bahan L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); ...

Hal. 3, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

... U ndang-U ndang Nomor 26 T ah u n 2007 ten tan g Penataan R uang (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ahun 2007 Nomor 6 8 , T am bahan L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8 . ...

... U ndang-U ndang Nomor 20 T ah u n 2008 ten tan g U saha Mikro, Kecil, d an M enengah (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2008 Nomor 93, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 ...

... U ndang-U ndang Nomor 44 T ah u n 2009 ten tan g R um ah S akit (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ah u n 2009 Nomor 153, T am bahan L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 18. ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Download :
PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

sop-pelayanan-publik

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, LD No 1/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

a. bahwadengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka standar operasional prosedur pelayanan umum padaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926 Nomor 226, sebagaimana telah diubahdenganStaatsblad 1940 Nomor 450; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok AgrariafLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1090 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian; 20. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri; 30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 31. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 32. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 33. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 34. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; 35. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 38. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Izin Reklame dan Pengelolaan Titik Lokasi Reklame; 39. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan; 40. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; 41. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan; 42. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ; 43. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 44. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 45. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032; 46. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; 47. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan ; 48. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perlindungan Industri; 49. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 50. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Keija Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; 51. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; 52. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
60 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 14. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 13. ...

... (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 4 Menetapkan ...

Hal. 4, File: PERDA TANGGAMUS 01.2017 PERUBAHAN ATAS PERDA 03.2013 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang- Undang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 3 ...

Hal. 3, File: PERDA TANGGAMUS 01.2017 PERUBAHAN ATAS PERDA 03.2013 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5234); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. ...

Hal. 2, File: PERDA TANGGAMUS 01.2017 PERUBAHAN ATAS PERDA 03.2013 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2018

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4138); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pernberian dan Pernanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan ...

Hal. 2, File: PERBUP LAMSEL 924430201811001.pdf

... Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; b. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 34 Tahun 2017 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah ...

... Tingkat 11 termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: PERBUP LAMSEL 924430201811001.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 5] II); 13. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, ...

Hal. 3, File: PERBUP LAMSEL 924430201811001.pdf

Download :
PERBUP LAMSEL 924430201811001.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Bupati No 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa

Desa

Hasil pencarian pada file:

Abstrak

DESA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan desa khususnya terkait pelaksanaan Dana Desa, maka terhadap materi muatan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana teiah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 86) pada Lampiran I Bagian JI Angka II huruf b.1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2020.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.