... P eratu ran P em erintah Nomor 12 T ahun 2019 ten tan g Pengelolaan K euangan D aerah (Lem baran N egara R epublik Indonesia T ah u n 2019 Nomor 42, T am bahan L em baran Negara RepublikIndonesiaNomor ...
... P eratu ran M enteri D alam Negeri Nomor 64 ta h u n 2020 ten tan g Pedom an P en y u su n an A nggaran P en d ap atan d an B elanja D aerah T ah u n A nggaran 2021 (Berita N egara RepublikIndonesia T ...
... ah u n 2020Nomor 888); MEMUTUSKAN : : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENGELUARAN MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2021. ...
... BUPATI PIDIE PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR: ) TAHUN 2021 TENTANG PENGELUARAN MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2021 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ...
... ta h u n 1956 Nomor 58, T am bahan L em baran Negara R epublik IndonesiaNomor 1092); 2. ...
... U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun 2003 ten tan g K euangan Negara (Lem baran Negara RepublikIndonesia T ah u n 2003 Nomor 47, T am bahan L em baran N egara RepublikIndonesiaNomor 4286); - 1 - ...
... U ndang-U ndang Nomor 11 T ah u n 2006 ten tan g P em erintahan Aceh (Lem baran N egara RepublikIndonesia T ahun 2006 Nomor 62, T am bahan L em baran N egara RepublikIndonesiaNomor 4633); 7. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran sebelumnya
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2014, 30 Tahun 2014, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 64 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan No. 1 Tahun 2014
... Peraturan Daerah Kota Medan Nomor2Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor2); 26. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 694); 21. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor 21, Tarnbahan Lembaran Negara Repub1ik IndonesiaNomor 5103}; 20. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lernbaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3005); 11. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nornor 5234); 10 ...
... Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4844); • 2 ...
... Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan [Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...
... Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikarian (Lembaran Negara Repu blik IndonesiaTahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nornor ...
... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4377); 2. ...
... 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia N omor 3209); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 54, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3881); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4247); \ --- ·- --- Tambahan 1821) ...
... NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINS! ...
... LAMPUNG: 1/452/LS/2017 FREDY SM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 201 7 NOMOR Diundangkan di KaJianda, padatanggaJ 2017 SEKRETARIS DAERAJ/ K.ABUPATEN LAMPUNG SELATAN, ZAINUDIN 'HASAN Ditetapkan ...
... Pasal 28 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2012 ten tang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Lampung Selatan ...
... Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) ...
... Perundang- undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik ...
... Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Djawa Barat (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 2851); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah beberapakali ...
... dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran ...
... Negara RepublikIndonesiaNomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ...
... Pasal 2Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... - 2 Tengah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4180); 2. ...
... beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang RepublikIndonesiaNomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 1 J 0 Tahun 2016 tentang Sadan Permusyawaratan Desa (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2017 Nomor 89); 9. ...
... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SALINAN PEDOMAN PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Menimbang ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor2Tahun 20 l 7 ten tang Standar Pelayanan Minimal Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati berkenaan dengan Tata Naskah Dinas untuk Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimal2. ...
... Indonesia. 4. ...
... Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan RepublikIndonesia. 5. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan penyusunan tata naskah dinas yang baik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa, perlu adanya pedoman penyusunan tata naskah dinas bagi Pemerintah Desa, Badan Pemusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016.
Pedoman Penyusunan Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021.
Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2021.
58 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2013
... ri o N 2 ft o o 22 .P H rl F. E b 2 o HE Dii b* z5 4ton r{4 oR * SEFEH $ mEA s s a p F *, * flg E i)On F2 { d tr b 2 a I (d b0 b0 o u0 (d ,o tr o ...
... --r &l Rd -'E (A iE ft .n= 4 8tg t +'-.2 D ;$s E sESo '. a * H- t A figE ; E E8.d 3 P d b0 o d p. m g d lr q) o. & (J z o C.l z F M 2 O z rn F o. M -) z O z El A k 0. D d bo (d .,b. etr \,.C) Eoo lr! ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... 2Peraturan Perundang-undangan IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234); 7. ...
... Undang-Undang Nomor2Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1987 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara ...
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat IndonesiaTahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4246); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4400 ...
... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5072); 6. ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA BANJAR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Hasil pencarian pada file:
... Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2012 PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, ttd. DR. H. ...
... SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, ttd. ...
... AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIKINDONESIATAHUN 2012 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Hukum, ...
... RepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4284); 12. ...
... Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofísika (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5058); 14. ...
... (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1991 Nomor 89); 17. ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1957 tentang Persetujuan Negara RepublikIndonesia terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1957 Nomor 66); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-senjata Nuklir (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1978 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... 1997 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3675); 4. ...
... Negara RepublikIndonesiaNomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Peraturan ...
... Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4741); Peraturan Presiden ...
... Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah; PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 1 ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR EB: TAHUN 2016 TANGGAL : JANUARI 2016 M Rabiul Akhir 1437 H BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LPSE SEKRETARIAT BIDANG ADMINISTRASI BIDANG REGISTRASI BIDANG PELATIHAN ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 perlu dilaksanakan oleh unit kerja yang memberikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Pepres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui LPSE maka perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah; bahwa untuk menyesuaikan ketentuan dimaksud maka dipandang perlu merubah ketentuan Perbup Bener Meriah No. 57 Tahun 2012 tentang LPSE Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No.17 Tahun 2003; Undang-Undang No. 41 Tahun 2003; Undang-Undang No.1 Tahun 2004; Undang-Undang No. 15 Tahun 2004; Undang-Undang No. 33 Tahun 2004; Undang-Undang No.12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007; Peraturan Presiden No.106 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan B/J Pemerintah No. 002/PRT/KA/II/2009 tentang Pedoman Pembentukan ULP B/J Pemrerintah; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan B/J Pemerintah No.2 Tahun 2010 tentang LPSE
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tujuan Tugas dan Fungsi; Organisasi; Pegawai LPSE; Karier Tunjangan, Honorarium, Pendidikan; Pembiayaan; Standar Pelayanan Operasional; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
Merubah ketentuan Perbup Bener Meriah No. 57 Tahun 2012 tentang LPSE Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2018
... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Negara RepublikIndonesiaTahun 2017, Nomor ...
... 2 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4355); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234); 5. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 140); ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur Negara RepublikIndonesiaTahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...
... Nomor2Tahun 1965 IndonesiaTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 2730); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4286); ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 No 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHITUNGAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati Situbondo tentang Penghitungan
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun
Anggaran 2018;
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2017, Nomor 8)
peraturan ini mengatur mengenai penghitungan pengelompokan kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2018. meliputi: ketentuan umum, pengelompokan kemampuan keuangan daerah (KKD), penghitungan KKD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018.
jumlah 9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
