Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,059 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur No. 1 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ...

... Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6O ...

... Tahun 2OL4 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2Al4 tentang ...

Hal. 2, File: Perda Nomor 1 Tahun 2017 Ttg Perub. No. 6 Th 2015.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2OtS tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu diubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan ...

... Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor ',72, Tambahan Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor li Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang ...

Hal. 1, File: Perda Nomor 1 Tahun 2017 Ttg Perub. No. 6 Th 2015.pdf

... (3) Pemilihan Kepala Desa periode 6 (enam) tahun selanjutnya menyesuaikan dengan interval gelombang. (41 Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 3. ...

... \Marga Negara Republik Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta ...

... mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa. e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama ...

Hal. 4, File: Perda Nomor 1 Tahun 2017 Ttg Perub. No. 6 Th 2015.pdf

Download :
Perda Nomor 1 Tahun 2017 Ttg Perub. No. 6 Th 2015.pdf

Abstrak

DESA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/33

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa

ABSTRAK:

bahwa Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan proses suksesi kepemimpinan di desa yang harus dilaksanakan secara periodik guna mendukung keberlanjutan penyelenggaraan Pemerintahan desa, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2O15 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu diubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan L,embaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6) diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan L,embaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6) diubah
10 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019

Kebijakan Kota Layak Anak Pagar Alam

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Hasil pencarian pada file:

... tentang Perubahan Kedua Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

... 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606), Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak: 2. ...

Hal. 2, File: Perwako No. 1 Tahun 2019 s.pdf

... Menimbang Mengingat WALIKOTA PAGAR ALA PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR | TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK KOTA PAGAR ALAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA ...

... kedalam program pembangunan Kota, Kecamatan, Kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan anak: d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan ...

... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indonesia Nomor 3143), ...

Hal. 1, File: Perwako No. 1 Tahun 2019 s.pdf

... Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikotar Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor ...

... Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E): Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daearah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah ...

... Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) : Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga ...

Hal. 3, File: Perwako No. 1 Tahun 2019 s.pdf

Download :
Perwako No. 1 Tahun 2019 s.pdf

Abstrak

Kebijakan-Kota Layak Anak-Pagar Alam

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, B.D.2019/NO.01

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Kota Layak Anak Pagar Alam

ABSTRAK:

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui Pengembangan Kota Layak Anak. Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan bidang anak, dengan mengutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam program pembangunan Kota, Kecamatan, Kelurahan yang responsive terhadap kebutuhan anak.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 8 Tahun 2001; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 35 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2012; Perda Kota Pagar Alam No. 2 Tahun 2009; Perda Kota Pagar Alam No. 8 Tahun 2016; Perda Kota Pagar Alam No. 46 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan prinsip dan tujuan kebijakan Kota Layak Anak melalui : Pembangunan dibidang hak sipil dan kebebasan, kesehatan, Pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak, dan; Aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan Pembangunan Daerah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2019.
12 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 1 Tahun 2013

Pajak Hotel

APBD Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 ...

Hal. 4, File: Perda Konawe Selatan No. 01 Tahun 2013.pdf

... 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 6. ...

... Indonesia Nomor 4438); 2 ...

Hal. 3, File: Perda Konawe Selatan No. 01 Tahun 2013.pdf

... PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK HOTEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE SELATAN, Menimbang : a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan ...

... 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1823 ...

Hal. 2, File: Perda Konawe Selatan No. 01 Tahun 2013.pdf

Download :
Perda Konawe Selatan No. 01 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PAJAK – HOTEL

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2013/No. 1, LL 31 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Hotel

ABSTRAK:

Bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Konawe Selatan No. 10 Tahun 2007; Perda Kabupaten Konawe Selatan No.1 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pajak Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak; 3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Pengitungan; 4. Wilayah Pemungutan; 5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang; 6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; 7. Tarif Pajak; 8. Tata Cara Pembayaran Pajak; 9. Tata Cara Penagihan Pajak; 10. Keberatan dan Banding; 11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif; 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 13. Kadaluwarsa Penagihan; 14. Pembukuan dan Pemeriksaan; 15. Insentif Pemungutan; 16. Ketentuan Khusus; 17. Penyidikan; 18. Ketentuan Pidana; 19. Ketentuan Peralihan; 20. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2013.
31 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2016

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Abstrak

barang milik daerah - pengelolaan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.81, TLD NO.67

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sehingga perlu diganti.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1964; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.19 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pejabat pengelola, wewenang dan tanggung jawab, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum, dan Barang Milik Negara/Daerah berupa rumah negara.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penjelasan : 18 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2016

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015-2019

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 10. ...

Hal. 2, File: 201611001..pdf

... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/PerjIV tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air rninum; 14. ...

... Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; 15. ...

Hal. 20, File: 201611001..pdf

... 3. 2. ...

... Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); Undang-Undang Nomor ...

... 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 1. a. bahwa untuk mendukung ...

Hal. 1, File: 201611001..pdf

Download :
201611001..pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2015

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ...

... Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); .,. 20. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);., 21. ...

Hal. 4, File: Perda Lotim Nomor 01 Tahun 2015.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ,/ 10 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31); ,/ 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); .> 16. ...

Hal. 3, File: Perda Lotim Nomor 01 Tahun 2015.pdf

... 2 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"' 2. ...

... Tahun 1959 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); .> 3. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); "' 6. ...

Hal. 2, File: Perda Lotim Nomor 01 Tahun 2015.pdf

Download :
Perda Lotim Nomor 01 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah - Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Lombok Timur Noreg 19/2015

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ABSTRAK:

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum baik sengaja maupun disebabkan kelalaian bendahara atau pegawai bukan bendahara atau pihak lainnya harus diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kelancaran dan tertib administrasi pengembalian kerugian daerah tersebut, agar dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu adanya ketentuan tentang tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 87 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda Kab. Lombok Timur No. 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain: 1) Tata cara penyelesaian TGR ini dimaksudkan sebagai acuan penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara dan/ atau pihak lainnya. (2) Tata cara penyelesaian TGR ini bertujuan untuk : a. mengembalikan kerugian keuangan daerah yang telah terjadi; b. menciptakan tertib administrasi keuangan; c. menciptakan disiplin dan tanggung jawab bendahara, pegawai bukan bendahara dan/atau pihak lainnya dalam mengelola keuangan daerah dan/atau barang milik daerah Subyek peraturan ini adalah: Semua bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pihak lainnya yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, yang menyebabkan kerugian daerah baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung wajib mengganti kerugian tersebut. Ruang lingkup pelaksanaan TGR berlaku bagi: a. bendahara di lingkungan SKPD/BUMD dan bendahara lainnya yang mengelola keuangan daerah; b. pegawai bukan bendahara di lingkungan SKPD/BUMD; atau c. pihak lainnya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2015.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu pada tata cara penghapusan piutang Negara/Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
29

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

COVID-19 / Corona

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755); 15. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 16. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia ...

Hal. 4, File: Perda Kab. Lebak No.1 Tahun 2021.pdf

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi ...

... Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 3, File: Perda Kab. Lebak No.1 Tahun 2021.pdf

... Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 20. ...

... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lebak. 2. ...

Hal. 5, File: Perda Kab. Lebak No.1 Tahun 2021.pdf

Download :
Perda Kab. Lebak No.1 Tahun 2021.pdf

Abstrak

PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU - DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 2021 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

ABSTRAK:

Dalam rangka memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu dilakukan upaya penanggulangan di berbagai aspek baik penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU No 4 Th 1984; UU No 23 Th 2000; UU No 14 Th 2008; UU No 36 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU no 6 Th 2018; UU No 2 Th 2020; PP No 88 Th 2019; PP no 21 Th 2020; Kepres No 11 Th 2020; Kepres No 12 Th 2020; Permenkes No 2269/MENKES/PER/XI/2011; Permendagri No 20 Th 2020; Permenhub No PM 18 Th 2020; Permenkes No 9 Th 2020; Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/328/2020; Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/413/2020; Kepmendagri No 440-830 Th 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Masa Adaptasi Kebiasaan Baru; 3. Penerapan PHBS Untuk Pencegahan Covid-19; 4. Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Masyarakat; 5. Pencegahan Dan/Atau Penanganan Covid-19; 6. Pelaksanaan PSBB Dan/Atau PPKM; 7. Koordinasi Penegakan Hukum; 8. Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan; 9. Peran Serta Masyarakat; 10. Pembiayaan; 11. Sanksi Administratif; 12. Ketentuan Penyidikan; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021.
48 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 1 Tahun 2010

USAHA JASA PERJALANAN WISATA

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); ...

... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 8. ...

Hal. 2, File: Perda_2010_1.pdf

... Negara Republik Indonesia Nomor 1649 ); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); ...

Hal. 1, File: Perda_2010_1.pdf

... Tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftar ulang setiap 5(lima) tahun sekali; c. ...

... Tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tidak memberikan laporan empat kali berturut-turut; d. ...

... BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 18 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ...

Hal. 9, File: Perda_2010_1.pdf

Download :
Perda_2010_1.pdf

Abstrak

TENTANG-USAHA-JASA-PERJALANAN-WISATA

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang USAHA JASA PERJALANAN WISATA

ABSTRAK:

a. bahwa Pembangunan Kepariwisataan di Provinsi Bali yang berlandaskan Budaya Bali sebagai sumber daya dan modal dasar perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkokoh dan mendayagunakan destinasi dan daya tarik wisata di Bali; b. bahwa dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha jasa perjalanan wisata perlu mengatur dan mengelola usaha jasa perjalanan wisata untuk pemenuhan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan; c. bahwa usaha jasa perjalanan wisata adalah salah satu bagian dari usaha jasa di sektor Pariwisata yang perkembangannya sangat pesat dan diminati oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II AZAS DAN TUJUAN BAB III BENTUK, JENIS DAN KEGIATAN UJPW BAB IV PENDAFTARAN Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 1 Tahun 2002

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2002

APBD

Hasil pencarian pada file:

... I 26.Keputusan Menteri Dalam Negeri 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah; 25.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam ...

... Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten I Kota Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 268); 21.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan ...

... Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ·l - Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan I .embaran Negara Nomor 4029); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala ...

Hal. 5, File: 40. Perda No.1-Th-2002.pdf

... Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 2. ...

... Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 1 Angka 2 ( dua) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah; Menimbang BUPATI TEBO ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ANGGARAN PEDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2002 TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR ; 01 TAHUN 2002 PEI\IERL~TAH I

Hal. 2, File: 40. Perda No.1-Th-2002.pdf

... Keuangan dalam Pelaksanaan Dckonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan ...

... Negara Tahun Tambahan Lembaran Negara nomor 3952); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak -- ··:3-iihm, Rnlr~~ Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahon 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran ...

... Negara Nomor 3693); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahon 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan J .embaran Negara Nomor 3692); -3- - ...

Hal. 4, File: 40. Perda No.1-Th-2002.pdf

Download :
40. Perda No.1-Th-2002.pdf

Abstrak

Anggaran - Pendapatan - Belanja - Daerah - Kabupaten Tebo - Tahun Anggaran 2002

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2002/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2002

ABSTRAK:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tebo Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 2 PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tebo Tahun Anggaran 2002.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 5 Tahun 1975; PP No. 6 Tahun 1975; PP No. 19 Tahun 1997; PP No. 20 Tahun 1997; PP No. 21 Tahun 1997; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 106 Tahun 2000; PP No. 107 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 110 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keppres No. 181 Tahun 2000; Kepmendagri No. 94 Tahun 1984; Kepmendagri No. 903-1316 Tahun 1985; Kepmendagri No. 903-379 Tahun 1987; Kepmendagri No. 110 Tahun 1998.
Perda ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2002.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2002.
7 hlmn;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan

Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... - 1 - PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang … ...

Hal. 1, File: Permenkes Nomor 1 Tahun 2014.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); 16. ...

Hal. 3, File: Permenkes Nomor 1 Tahun 2014.pdf

... - 5 - Pasal 4 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 120 ...

Hal. 5, File: Permenkes Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkes No. 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan

Mencabut :

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan

Download :
Permenkes Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2014.