Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,026 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2022

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 7. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046); 9. ...

Hal. 2, File: Peraturan Gubernur ( PERGUB) Provinsi Lampung No 1 Tahun 2022.pdf

... diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5789); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ...

... Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); ...

Hal. 1, File: Peraturan Gubernur ( PERGUB) Provinsi Lampung No 1 Tahun 2022.pdf

... Pasal 23 (1) Pelamar calon Pegawai BLUD Tidak Tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga Negara Republik Indonesia; b. berdomisili di wilayah keija BLUD paling singkat 1 (satu) tahun saat ...

... memasukan lamaran; c. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau ...

... sederajat, atau paling tinggi berumur 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau sederajat, kecuali dokter spesialis/konsultan yang dibutuhkan; d. tidak pemah dijatuhi sanksi pidana ...

Hal. 12, File: Peraturan Gubernur ( PERGUB) Provinsi Lampung No 1 Tahun 2022.pdf

Download :
Peraturan Gubernur ( PERGUB) Provinsi Lampung No 1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

PEDOMan pengelolaan badan layanan umum daerah

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, Berita Daerah

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 77 ayat (1), Pasal 83 ayat (6), Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, Pasal 96, Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
Pasal 18 UUD 1945, UU No 14 Tahun 1964, UU No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, PerPres No 16 Tahun 2018, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 79 Tahun 2018, PerMenKeu No 129/PMK.05/2020, PerLKPP No 12 Tahun 2021, Perda Provinsi Lampung No 4 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan umum Daerah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2022.
a. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Lampung; b. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan c. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
46

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1996

Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan di Wilayah Kebupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias dan Tapanuli Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 13 Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...

... SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1996 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOERDIONO ...

Hal. 13, File: PP No. 1 Th 1996.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN DI WILAYAH KEBUPATEN DAERAH TINGKAT II LABUHAN BATU, TAPANULI SELATAN, ...

... Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. ...

... Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58); 3. Undang-… ...

Hal. 1, File: PP No. 1 Th 1996.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 3. ...

... Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64); 4. ...

... Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ...

Hal. 2, File: PP No. 1 Th 1996.pdf

Download :
PP No. 1 Th 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 1 Tahun 2016

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2016

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Prcsiden Nomor 137 Tahon 2015 tentang Rincian, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBNy Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288] 17. ...

... Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2GI Nomor 310); 18. ...

... Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tertang Penetapan Prioritas Pcrggur.aan Do . ...

Hal. 3, File: PERWALI KOTA TUAL NO. 1 TAHUN 2016 (ekstrak).pdf

... Tahun 2004 Nmor 126, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438] 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 200? ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolgan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia "ahun 2005 Nmor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik indanes:a omor 4578], 13. ...

... , Tarrbahan Lerbaran Negara Republk Indonesia Nomor 47371; 14, Peraturan Pemerinuah Nomor 71 Tahun 2010 tenteng tandar Akunansi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2201O Nomor 233, Tambahan ...

Hal. 2, File: PERWALI KOTA TUAL NO. 1 TAHUN 2016 (ekstrak).pdf

... Indonesia Tahu, 1958 Norr i i Tambahan Lembaran Negara Repubhk indores Nomor 1645), 2. ...

... Tembahan 3 dang-Undang Perbendaharaar Indonesia Tahur Nomor 1 Taun 2004 ten4, Republik Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 4355) tcr tag Keuangan 1s Tahun 200 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung ...

... Jawab Undang-Undang Nomor 4 Negara tLembaran Negara Republik indonesia Tahun 00 ...

Hal. 1, File: PERWALI KOTA TUAL NO. 1 TAHUN 2016 (ekstrak).pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Tual No. 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2016

Download :
PERWALI KOTA TUAL NO. 1 TAHUN 2016 (ekstrak).pdf

Abstrak

RINCIAN DANA DESA 2016

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2016/1, LL SEKOT TUAL : 9 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2016.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 5 Tahun 2015.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2016.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2016.
Lampiran 1 Hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 1 Tahun 2016

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Lingkungan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. ...

Hal. 2, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2016.pdf

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2016.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14 ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong 2. ...

Hal. 3, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2016.pdf

Download :
PERDA NO. 1 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Lingkungan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu adanya analisa terhadap dugaan pencemaran yang dimungkinkan terjadi oleh pelaku usaha/kegiatan melalui uji laboratorium lingkungan. laboratorium lingkungan merupakan salah satu aset kekayaan daerah dan apabila dimanfaatkan perlu adanya kontribusi atas jasa pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk retribusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Lingkungan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini memuat tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas laboratorium lingkungan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi adalah setiap pemakaian/pemanfaatan laboratorium lingkungan, antara lain berupa pemakaian jasa pemanfaatan laboratorium lingkungan pada Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian atas Laboratorium Lingkungan pada Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis sampel yang diukur. Besarnya tarif pemakaian /pemanfaatan jasa laboratorium lingkungan pada Pemerintah Daerah dijabarkan dalam Peraturan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2014

Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... 10. li. 12. 13. 14. 15. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), Peraturan Pemerintah ...

... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4/37), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan ...

Hal. 4, File: Perbup No. 1 th 2014 ttg Juknis Pengelolaan Pendapatan Desa yg Bersumber dari APBD Kab.Gto TA 2014.pdf

... Nomor 1822): | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang ...

... Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ...

... antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 ...

Hal. 2, File: Perbup No. 1 th 2014 ttg Juknis Pengelolaan Pendapatan Desa yg Bersumber dari APBD Kab.Gto TA 2014.pdf

... Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ/2005 Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa: 2. ...

... Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E) sebagaimana tesah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor ...

... Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 Nomor 2): MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS ...

Hal. 5, File: Perbup No. 1 th 2014 ttg Juknis Pengelolaan Pendapatan Desa yg Bersumber dari APBD Kab.Gto TA 2014.pdf

Abstrak

petunjuk teknis pengelolaan pendapatan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gorontalo tahun anggaran 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2014/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa dan kelurahan serta sesuai dengan Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No,17 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.30 Tahun 1979; PP No.58 Tahun 2005; PP No.72 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007 ; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No.11 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No.13 Tahun 2011; Perda Kab Gorontalo No.6 Tahun 2007; Perda Kab Gorontalo No.5 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini di atur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 26 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 1 Tahun 2019

Penetapan Jumlah Uang Persediaan, Tatacara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2019

APBD

Hasil pencarian pada file:

... -2,- I,! 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pelimbsngan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 7. ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 1 tahun 2019 Tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan, Tatacara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan.pdf

... Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara CLembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4286); a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan ...

... pasal 201, PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun'2006 tentang PedomanPengelolaan KeuanganDaerahsebagaimanatelahdirubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 lentang PerubahanKeduaAlas ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaanKeuanganDaerah,kelenluanbatasjumlahUang Persedian(SPP-UP)dan Ganli Uang(GU)ditetapkandalam Peraturan KepalaDaerah: b. bahwa ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 1 tahun 2019 Tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan, Tatacara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan.pdf

... Pasal4 Jumlah perhitunganUang Persedian (UP) Tahun Anggaran 2019 untuk setiapOPOsebagaimanatercantumdalamlampiranPeraturanBupatiini. ...

... PERATUARN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN, TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEOIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAN Menetapkan MEMUTUSKAN: 14.Peraturan ...

... Bupati Sorong Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang PenjabaranAnggarandan Pendapatandan BelanjaOaerahKabupaten SorongSelatanTahunAnggaran2019; -3- ...

Hal. 3, File: Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 1 tahun 2019 Tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan, Tatacara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan.pdf

Abstrak

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN,TATACARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAN TAHUN ANGGARAN 2019

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, JDIH Kabupaten Sorong Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan, Tatacara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 201, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun'2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah Uang Persedian (SPP-UP) dan Ganti Uang (GU) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan batasan jumlah SPP Uang Persedian (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persedian (SPP-GU) dan SPP Tambah Uang (SPP-TU) Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang, Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah bererapa kali dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteli Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan bupati Sorong Selatan Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan bupati Sorong Selatan Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 14 Tahun 2018.
Peraturan Bupati mengatur mengenai penetapan uang persediaan, tata cara pengajuan surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan dan surat permintaan pembayaran tambahan uang persedian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
1 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mentawai No. 1 Tahun 2015

Kepariwisataan

Pariwisata dan Kebudayaan

Hasil pencarian pada file:

... Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan ...

... Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145), ...

Hal. 2, File: Perda No 1 Tahun 2015.pdf

... Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516): Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik ...

... Republk Indonesia Nomor 4737), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik ...

Hal. 3, File: Perda No 1 Tahun 2015.pdf

... Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3419), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 119, Tambahan ...

... Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898 ) sebagaimana ...

Hal. 1, File: Perda No 1 Tahun 2015.pdf

Download :
Perda No 1 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palu Nomor 1 Tahun 2018

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555); ...

... Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama ...

Hal. 2, File: AIDS_Salinan1.pdf

... Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Napza adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor ...

... 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 12. ...

... Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan ...

Hal. 4, File: AIDS_Salinan1.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME I. ...

... Mengingat potensi penyebaran HIV/AIDS sedemikian besar dan akibat yang ditimbulkan dapat menurunkan produktivitas dan derajat kesehatan masyarakat, maka dibutuhkan upaya untuk membangun koordinasi, mekanisme ...

... Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan ...

Hal. 21, File: AIDS_Salinan1.pdf

Download :
AIDS_Salinan1.pdf

Abstrak

penanggulangan hiv aids

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/NO.1, TLD NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME

ABSTRAK:

bahwa penularan virus Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome semakin luas dan tanpa mengenal status sosial serta batas wilayah, bahkan terjadi peningkatan jumlah secara signifikan dari waktu ke waktu sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang sistematik; bahwa stigmatisasi, diskriminasi, penganiayaan dan penyiksaan terhadap orang dengan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome harus mendapatkan perlakuan Hak Asasi Manusia yang sama menurut hukum; bahwa upaya penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome perlu diselenggarakan secara komprehensif, terintegrasi, berkesinambungan dan harmonis oleh Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencegahan, penanggulangan, kewajiban dan larangan, Komisi Penanggulangan AIDS, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
20 halaman; Penjelasan 3 halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887); 4. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 5. ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

... BUPATI KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM ...

... 061/29/Org tanggal 3 Januari 2018 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 ...

... Karawang; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat 3) Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

... 12 Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... 2018 NOMOR : 1 . ...

... Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd NENENG JUNENGSIH NIP. 19640501 199003 2 004 ...

Hal. 12, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Download :
PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

STRUKTUR ORGANISASI-OTONOMI DAERAH

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 2018/1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang

ABSTRAK:

berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061/29/Org tanggal 3 Januari 2018 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu dilaksanakan kembali penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun 2016
mengatur mengenai Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. terdiri 19 Pasal

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
12 halaman dan 1 lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2021

Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 10. ...

Hal. 2, File: 1-TH-2021-Jombang-Berkadang-2022.pdf

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495; 6. ...

Hal. 1, File: 1-TH-2021-Jombang-Berkadang-2022.pdf

... Aspek kesehatan yg belum memadai seperti pencahayaan dan sirkulasi udara yg buruk. 2. Persyaratan : a. Masuk dalam daftar DTKS; b. Surat pernyataan Kepala Desa bahwa lahan tidak bermasalah; c. ...

... Anggaran sudah termasuk pengadaan bibit dan ongkos penanaman. 2. Persyaratan : a. Wajib diusulkan oleh desa minimal 5 paket; b. ...

... LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR : 1 TAHUN 2021 TANGGAL : 13 Januari 2021 ...

Hal. 6, File: 1-TH-2021-Jombang-Berkadang-2022.pdf

Download :
1-TH-2021-Jombang-Berkadang-2022.pdf

Abstrak

PROGRAM

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kabupaten Jombang Tahun 2021 No 1/E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk mensinergiskan aspirasi masyarakat yang berproses melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan dengan kebijakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2018-2023, perlu menetapkan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2022 dalam Peraturan Bupati;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 8 Tahun 2008; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015; PP No 17 Tahun 2018; permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 114 Tahun 2014; Perda Kab. Jombang No 7 Tahun 2009; Perda Kab. Jombang No 1 Tahun 2019.
Tujuan program JOMBANG BERKADANG adalah membantu desa melalui mekanisme bantuan keuangan, yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dengan bentuk pembangunan fisik/belanja fisik dan non Fisik. Program yang dialokasikan dalam JOMBANG BERKADANG disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahunan daerah. Peraturan Bupati tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2022 ini digunakan sebagai dasar penyusunan program kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran 2022.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2021.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 1996.