Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,029 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2018

Jaminan Beasiswa

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 11. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 12. ...

Hal. 2, File: LD 1 (JAMINAN BEASISWA).pdf

... Pasal 18 ayat -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); ...

Hal. 1, File: LD 1 (JAMINAN BEASISWA).pdf

... telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 2. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

Hal. 3, File: LD 1 (JAMINAN BEASISWA).pdf

Status Peraturan

Ditetapkan dengan :

Download :
LD 1 (JAMINAN BEASISWA).pdf

Abstrak

pendidikan-beasiswa

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No 1/2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Jaminan Beasiswa

ABSTRAK:

a. bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang harus dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia; b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan pendanaan terhadap peserta didik yang berprestasi dan/atau yang berasal dari keluarga tidak mampu melalui beasiswa; c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan beasiswa di Kabupaten Banjarnegara, perlu disusun Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Beasiswa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ;
- BAB I (Pasal 1) tentang Ketentuan Umum yang berisi mengenai pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah. -BAB II (Pasal 2 sampai dengan Pasal 4) tentang Maksud,Tujuan dan Bentuk. Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan jaminan beasiswa. Tujuan pemberian jaminan beasiswa adalah : a. memberikan bantuan pendanaan pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu; b. memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi; c. memberikan motivasi kepada peserta didik agar berprestasi; dan d. meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia. Beasiswa diberikan dalam bentuk uang. -BAB III (Pasal 5) mengatur tentang Penerima Beasiswa yaitu siswa berprestasi dan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. -BAB IV (Pasal 6 sampai dengan Pasal 10) tentang Permohonan dan Pesyaratan Beasiswa Permohonan beasiswa diajukan oleh satuan pendidikan secara tertulis kepada Bupati. Persyaratan penerimaan beasiswa terdiri atas keterangan formal dari pihak sekolah calon penerima beasiswa dan keterangan kependudukan dari pemerintah daerah. -BAB V (Pasal 11 dan 12 ) tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa. -BAB VI (Pasal 13 dan 14) tentang Pendanaan yang berasal dari APBD, tanggung jawab sosial perusahaan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. BAB VII (Pasal 15) tentang Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. BAB VIII (Pasal 16) tentang Peran Serta Masyarakat BAB IX (Pasal 17 dan 18) tentang Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
9 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2016

Lembaga Adat Kaur

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; 8. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951); Dengan Persetujuan Bersama ...

Hal. 2, File: Perda 1 2016 lembanga adat kaur.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. ...

Hal. 1, File: Perda 1 2016 lembanga adat kaur.pdf

... UMUM: PENJELA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 0/ T Adat lstiadat Kaur adalah seper gkat nilai-nilai kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berke bang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan ...

... Sebagai tindak lanjut Pasal 31 ayat 2) huruf f, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah dan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 39 Tahun 2007 ten g Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudaya , Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Bud ya Daerah serta Surat Menteri Dalam Negeri ...

Hal. 8, File: Perda 1 2016 lembanga adat kaur.pdf

Download :
Perda 1 2016 lembanga adat kaur.pdf

Abstrak

Lembaga Adat Kaur

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 224

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lembaga Adat Kaur

ABSTRAK:

a. Dalam rangka mengakui, menghormati, mempertahankan dan melestarikan adat Kaur, dipandang perlu melakukan pembinaan, pelestarian dan pengembangan Lembaga Adat Kaur dalam upaya memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya Kaur;
1. UU No. 18 ayat (3) tahun 1945 2. UU No. 9 Tahun 1967 3. UU No. 8 Tahun 1981 4. UU No. 11 Tahun 2010 5. UU No. 12 Tahun 2011 6. UU No. 23 Tahun 2014 7. Permendagri No. 39 Tahun 2007 8. Permendagri No. 52 Tahun 2007 9. Permendagri No. 52 Tahun 2014
Lembaga Adat Kaur bertujuan untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial buday sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Kaur dan juga untuk melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Kaur, dan untuk adat nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat mandani.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2018

Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Serta Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga Bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. ...

... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

... 3 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 14. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 ...

Hal. 3, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

... ENDAL PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA DAN ANGGOTA SERTA STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL BELANJA RUMAH TANGGA BAGI KETUA DEWAN ...

... Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan ...

... terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Download :
PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

yunjangan-dprd-standar kebutuhan minimal

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD No. 1/ 2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Serta Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga Bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan tunjangan perumahan sehubungan belum tersedianya rumah negara bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dan untuk menyediakan belanja rumah tangga bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018, maka sesuai Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal tanggal 2 Januari 2018 Perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua dan Anggota serta Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal perlu mengatur Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua dan Anggota serta Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua dan Anggota serta Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 7 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda Kendal No. 6 Tahun 2016; Perda Kendal No. 9 tahun 2017; Perda kendal No. 12 tahun 2017; Perbup kendal No. 72 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Tunjangan Perumahan bagi Wakil ketua dan Anggota serta Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga Bagi Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018 yang meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Perumahan; Besaran dan pencairan Tunjangan Perumahan; Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI JEMBRANA PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA ...

... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang.... ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2020.pdf

... - 2 3. ...

... Republik Indonesia Nomor 5679); 4. ...

... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2020.pdf

... - 3 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Ditetapkan di Negara pada tanggal 29 Januari 2020 BUPATI JEMBRANA, ttd I PUTU ARTHA Diundangkan di Negara pada tanggal 29 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, ttd I MADE SUDIADA BERITA DAERAH ...

... KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2020 NOMOR 1 ...

Hal. 3, File: Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2020.pdf

Download :
Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

peraturan bupati kabupaten jembrana - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2020/No.1/jdih.jembranakab.go.id/3hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, serta Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2019.
Ketentuan lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019
3 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 1 Tahun 2021

Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamaindo

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah; 10. ...

Hal. 2, File: Perda No. 1 Tahun 2021.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. ...

Hal. 1, File: Perda No. 1 Tahun 2021.pdf

... BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 63 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan dicabut dan ...

... 2021 NOMOR : 1 NOREG. ...

... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 1/34/2020 ...

Hal. 24, File: Perda No. 1 Tahun 2021.pdf

Download :
Perda No. 1 Tahun 2021.pdf

Abstrak

pendirian - PERUSAHAAN UMUM

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021 Nomor : 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamaindo

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka dalam rangka penguatan kelembagaan penyelenggaraan pelayanan umum melalui pengembangan Sitim Penyediaan Air Bersih dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan, dipandang perlu mendirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum; b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Buton Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lamaindo;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesai Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah; 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama dan Tempat Kedudukan Bab III Maksud dan Tujuan Bab IV Kegiatan Usaha Bab V Modal Bab VI Organ, Struktur Organisasi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Bab VII Tugas dan Wewenang Organ Perusahaan Umum Daerah Bab VIII Pengangkatan dan Pemberhentian Bab IX Penghasilan Bab X Anggaran dan Laporan Bab XI Penggunaan Laba Bab XII Anak Perusahaan Bab XIII Kerja Sama Bab XIV Evaluasi, Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum Perumda dan Kepailitan Bab XV Pembinaan dan Pengawas Perumda Bab XVI Ketentuan Peralihan Bab XVII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2021.
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan
24 halaman

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2008

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... - 9 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...

... SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

... ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 57 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan ...

Hal. 9, File: Perpu 1 Tahun 2008.pdf

... - 2 - Mengingat : 1. Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 3. ...

... menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH ...

Hal. 2, File: Perpu 1 Tahun 2008.pdf

... - 3 - Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) diubah sebagai berikut: 1. ...

... Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. ...

... Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri; d. ...

Hal. 3, File: Perpu 1 Tahun 2008.pdf

Download :
Perpu 1 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang No. 1 Tahun 2014

Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... 2 1. ...

... Undang-Urdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 22. ...

... Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341); ...

Hal. 8, File: perda 1 2014.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengeloiaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 31. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 32. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 200S tentang Rencana Pembangnnan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 20052025 [Lembaran Daerah Kabupalen Subang Tahun 2008 Nomor 2); 33. ...

Hal. 9, File: perda 1 2014.pdf

... (IjjTTibaran Negara Repiiblik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarn bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tenlang Pen an am an Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 12. ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 leniang Keterhukaaii inform a si Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 15. ...

Hal. 7, File: perda 1 2014.pdf

Download :
perda 1 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2013

Biaya operasional Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... 2013, No.188 2 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Biaya operasional Penyelenggaraan Pembayaran ...

... telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, ...

... Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan-Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BIAYA OPERASIONAL ...

Hal. 2, File: Permenhan Nomor 1 Tahun 2013.pdf

... , Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. ...

... PT ASABRI (Persero) adalah perusahaan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1971 yang beberapa kali telah dilakukan perubahan terakhir berdasarkan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) ASABRI menjadi Perusahaan (Persero). 3. ...

Hal. 3, File: Permenhan Nomor 1 Tahun 2013.pdf

... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.188, 2013 KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pembayaran Pensiun. Prajurit TNI. Kepolisian. PNS. Biaya Operasional. ...

... PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK ...

... INDONESIA, PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : ...

Hal. 1, File: Permenhan Nomor 1 Tahun 2013.pdf

Download :
Permenhan Nomor 1 Tahun 2013.pdf
Permenhan Nomor 1 Tahun 2013 - Lampiran.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2014

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bel;anja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2013

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Petnerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 15. ...

... Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 21 Tahun 1996 Seri C Nomor 2 ), sebagairnana telah diuhah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nornor 04 Tahun 2000 ( Lembaran Daerah Kabupaten ...

Hal. 3, File: Perda Gowa Nomor 01 Tahun 2014.pdf

... :i Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tarnbahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 2. ...

... Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10 ...

... Nomor 1822) ; 2. ...

Hal. 2, File: Perda Gowa Nomor 01 Tahun 2014.pdf

... telah dlubah dengan Peraturan Oaerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 21 Seri E); 25. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23); 31. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 201 l (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23); 31. ...

Hal. 4, File: Perda Gowa Nomor 01 Tahun 2014.pdf

Download :
Perda Gowa Nomor 01 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN PElAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOwa TAHUN ANGGARAN 2013

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2014/NO.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bel;anja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasai 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebaqaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah rnenqajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oieh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6. (enarn) bulan seteJah tahun anggaran berakhir; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, rnaka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran
1. Undang Undang J\!omor 2.9 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ( lembbaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tarnbahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1.999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ; 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ; 5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ; 6. Undang - Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanr;unan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ; 7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerlntahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemer 59, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah ( Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahen 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republil; Indonesia Nomor 4438) ; 9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentanq Pcmbinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 ) ; 11. Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telal I diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Ncmor 21 Tahun 2007 ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4721 ); 12. Peraturan Petnerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ) ; 13. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stander Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan ternbaran l'Jegara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No,nor 5165 ) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 15. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Neyara Republik Indonesia Nomor 4576); 17. Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah ( Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 19. Peraturan Pernerlntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan ternbaran I\Jegara Republik Indonesia Nomor 4585); 20.. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernermtah, Pemerint:ahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tinqkat II Gowa Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pembentukan Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism Development Corporation ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 21 Tahun 1996 Seri C Nomor 2 ), sebagairnana telah diuhah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nornor 04 Tahun 2000 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tanun 2000 Seri C Nomor 1 ); 23. Peraturan Daorah Kabupaten Gowa Namm 3 Tahun 2002 tentang Rencans Strategis ( Renstra ) kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowc Tahun 2002 Nornor 14 ); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penqelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tai iun 2003 Nomor 01 Seri E ) sebagai mana telah dlubah dengan Peraturan Oaerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 21 Seri E); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pernbentukan Kecamatan dalarn Wilayah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 7 ); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 8).: 27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005 tentanc Pembentukan Desa dalam W:layah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 9); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 200/ tentang Perusahaan Daerah (Holdinq Company) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nornor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerail Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2011 (Lernbaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nornor 22); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Norncr 7 Tahun 2008 tentang Orqanisasi dan -1 ata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 8). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 06 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 06); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nornor 9 Tahun :was tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 9); 33. Peraturan Oaerah Kabupaten Gowa Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 21); 34. Peraturan Daerah <abupaten Gowa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2013 ( L.embaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 13);
PASAL 1 PASAL 2 PASAL 3 PASAL 4 PASAL 5 PASAL 6 PASAL 7 PASAL 8 PASAL 9 PASAL 10

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2014.
NOMOR 1 TAHUN 2014
8

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 1 Tahun 2016

APBD Kabupaten Simalungun TA 2016

APBD

Hasil pencarian pada file:

... (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); .1.4, --Peraturan . Pemerintah . ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ...

... -Eemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahmi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); " 18,. .Peraturan ...

Hal. 2, File: PERDA KAB. SIMALUNGUN NO. 1 TAHUN 2016.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 21. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 22. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 23. ...

Hal. 3, File: PERDA KAB. SIMALUNGUN NO. 1 TAHUN 2016.pdf

... Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noxnor .75 ...

... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 . ...

... Tahun 2003 tentang Keuang&n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)-; * ' T" 2 3. 4. ...

Hal. 1, File: PERDA KAB. SIMALUNGUN NO. 1 TAHUN 2016.pdf

Download :
PERDA KAB. SIMALUNGUN NO. 1 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2013.