Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2018

Jaminan Beasiswa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

- BAB I (Pasal 1) tentang Ketentuan Umum yang berisi mengenai pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah. -BAB II (Pasal 2 sampai dengan Pasal 4) tentang Maksud,Tujuan dan Bentuk. Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan jaminan beasiswa. Tujuan pemberian jaminan beasiswa adalah : a. memberikan bantuan pendanaan pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu; b. memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi; c. memberikan motivasi kepada peserta didik agar berprestasi; dan d. meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia. Beasiswa diberikan dalam bentuk uang. -BAB III (Pasal 5) mengatur tentang Penerima Beasiswa yaitu siswa berprestasi dan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. -BAB IV (Pasal 6 sampai dengan Pasal 10) tentang Permohonan dan Pesyaratan Beasiswa Permohonan beasiswa diajukan oleh satuan pendidikan secara tertulis kepada Bupati. Persyaratan penerimaan beasiswa terdiri atas keterangan formal dari pihak sekolah calon penerima beasiswa dan keterangan kependudukan dari pemerintah daerah. -BAB V (Pasal 11 dan 12 ) tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa. -BAB VI (Pasal 13 dan 14) tentang Pendanaan yang berasal dari APBD, tanggung jawab sosial perusahaan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. BAB VII (Pasal 15) tentang Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. BAB VIII (Pasal 16) tentang Peran Serta Masyarakat BAB IX (Pasal 17 dan 18) tentang Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jaminan Beasiswa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banjarnegara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Banjarnegara

Tanggal Penetapan

26 Februari 2018

Tanggal Pengundangan

09 Maret 2018

Tanggal Berlaku

26 Februari 2018

Sumber

LD No 1/2018

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Bidang

Halaman ini telah diakses 549 kali

FILE-FILE PERATURAN

LD 1 (JAMINAN BEASISWA).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Ditetapkan dengan :

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pendidikan-beasiswa

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No 1/2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Jaminan Beasiswa

ABSTRAK:

a. bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang harus dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia; b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan pendanaan terhadap peserta didik yang berprestasi dan/atau yang berasal dari keluarga tidak mampu melalui beasiswa; c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan beasiswa di Kabupaten Banjarnegara, perlu disusun Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Beasiswa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ;
- BAB I (Pasal 1) tentang Ketentuan Umum yang berisi mengenai pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah. -BAB II (Pasal 2 sampai dengan Pasal 4) tentang Maksud,Tujuan dan Bentuk. Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan jaminan beasiswa. Tujuan pemberian jaminan beasiswa adalah : a. memberikan bantuan pendanaan pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu; b. memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi; c. memberikan motivasi kepada peserta didik agar berprestasi; dan d. meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia. Beasiswa diberikan dalam bentuk uang. -BAB III (Pasal 5) mengatur tentang Penerima Beasiswa yaitu siswa berprestasi dan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. -BAB IV (Pasal 6 sampai dengan Pasal 10) tentang Permohonan dan Pesyaratan Beasiswa Permohonan beasiswa diajukan oleh satuan pendidikan secara tertulis kepada Bupati. Persyaratan penerimaan beasiswa terdiri atas keterangan formal dari pihak sekolah calon penerima beasiswa dan keterangan kependudukan dari pemerintah daerah. -BAB V (Pasal 11 dan 12 ) tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa. -BAB VI (Pasal 13 dan 14) tentang Pendanaan yang berasal dari APBD, tanggung jawab sosial perusahaan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. BAB VII (Pasal 15) tentang Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. BAB VIII (Pasal 16) tentang Peran Serta Masyarakat BAB IX (Pasal 17 dan 18) tentang Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
9 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521