Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,022 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas, atribut dan kelengkapan pakaian dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus No 1 Tahun 2016.pdf

... Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali 201!? ...

... Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Koms Pegawai Republik Indonesia; ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus No 1 Tahun 2016.pdf

... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ...

... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pegawai Negen Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah ...

... Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 275), diubah sebagai berikut: 1. ...

Hal. 3, File: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus No 1 Tahun 2016.pdf

Download :
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus No 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2014

Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... 2 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. ...

Hal. 2, File: PERDA_1_2014.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); ...

Hal. 1, File: PERDA_1_2014.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung; 14. ...

Hal. 3, File: PERDA_1_2014.pdf

Download :
PERDA_1_2014.pdf

Abstrak

PENYERTAAN-MODAL-DAERAH-PADA-PERUSAHAAN-DAERAH-AIR-MINUM-TIRTA-MANGUTAMA-KABUPATEN-BADUNG

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal peningkatan akses pipanisasi sistem air minum dan meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung yang sehat, tangguh dan mandiri diperlukan langkah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung, dalam bentuk penyertaan modal; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha milik Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2010.
1. KETENTUAN UMUM; 2. BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA; 3. PENGELOLAAN; 4. BAGIAN LABA; 5. PENGAWASAN; 6. KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
8

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2015

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... __H;mfl"nanPaa/ura_n[)aUGnPro";",;PapuaRara/If- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006tentangPelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2006 Nomor25,TambahanLembaran ...

... Negara Republik IndonesiaNornor457"8); 12.Peraturan Pemerintah Nomor55Tahun 2005tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005Nomor137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor4575); Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2008Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4712); ...

Hal. 6, File: Perda PB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban APBD Prov PB TA 2014.pdf

... IndonesiaTahun2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4416) sebagaimanatelah beberapakali diubah, terakhir denganPeraturanPemerintah Nomor21 Tahun2008tentang Perubahan KetigaAtas ...

... Peraturan Pemerintah Nomor24Tahun2004 tentangKedudukan Protokoler Dan Keuangan PimpinanDan AnggotaDewan Indonesia Tambahan Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Tahun2000 Nomor 210, LembaranNegara Republik ...

... Nornor4028); 10.PeraturanPemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangKedudukanKeuangan Kepala DaerahDan Wakil KepalaDaerah 9.Undang-Undang Nomor28Tahun 2009 tentang Pajak DaerahDanRetribusi Daerah(Lembaran ...

Hal. 5, File: Perda PB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban APBD Prov PB TA 2014.pdf

... NegaraRepublik IndonesiaTahun2004 Nomor~44, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapakali, terakhir denganUndang-UndangNomor9 Tahun2015tentangPerubahan Kedua ...

... AtasUndang-UndangNomor23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2015 Nomor58,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679); 6.Undang-UndangNomor25Tahun2004 ...

... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan,PengelolaanDan TanggungjawabKeuanganNegara (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2004Nomor66,TambahanLernbaranNegara Republik IndonesiaNomor4400); ...

Hal. 4, File: Perda PB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban APBD Prov PB TA 2014.pdf

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 314 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan peraturan gubernur;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2015.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012

Lembaga Kemasyarakatan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40); 12. ...

Hal. 2, File: PERDA+No.+1+TH+2012+Ttg+Lembaga+Kemasyarakatan.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 6. ...

Hal. 1, File: PERDA+No.+1+TH+2012+Ttg+Lembaga+Kemasyarakatan.pdf

... - 14 - PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN I. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan merupakan ...

... Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001 Nomor 63 Seri D No. 55 ) ...

Hal. 14, File: PERDA+No.+1+TH+2012+Ttg+Lembaga+Kemasyarakatan.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2001

Download :
PERDA+No.+1+TH+2012+Ttg+Lembaga+Kemasyarakatan.pdf

Abstrak

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lembaga Kemasyarakatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi dan kewajiban, kepengurusan, keanggotaan, tata kerja dan hubunga kerja, pendanaan, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2012.
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2001 dicabut.
16 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 1 Tahun 2010

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... :.i, , :i'; - ; 2006 tentang Pengeloiaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2008.Nomor 78, Tambahan Lembaran, :Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 4855); , 16. ...

... Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia ...

... Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia ...

Hal. 4, File: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.pdf

... Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar rPokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1 960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor ...

... 2013); . , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembeniukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ( Lembar Negara Republik lndonesia Tahun ...

... Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor ...

Hal. 2, File: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.pdf

... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem lnformasi Manalemen Barang Daerah; 26^ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentangNomorKodeLokasidanNomorKodeBarang Daerah ...

... Provinsi/KabuPaten/Kota ; DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan : BUPAT] BALANGAN Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah; Peraturan ...

... Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03' Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44 ); Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 20Og Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ...

Hal. 5, File: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.pdf

Download :
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan

ABSTRAK:

bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka perlu dikelola secara tertib dan optimal untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;bahwa pengelolaan barang milik daerah wajib dilaksanakan secara terpadu berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Kabupaten Balanga.
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 72 Tahun 1957;Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 1960;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 46 Tahun 1971;Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 40 Tahun 1994;Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 40 Tahun 1996;,Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 24 Tahun 1997;Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 24 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Republlk lndonesia Nomor 58 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 6 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2008;Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008;Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
Peraturan daerah ini Mengatur Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud Dan Tujuan;Ruang Lingkup Dan Klasifikasi;Kedudukan, Wewenang, Tugas Dan Fungsi;Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran;Pengadaan;Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran;Penggunaan;pemanfaatan;Pengamanan Dan Pemeliharaan;Penilaian;penghapusan;Pemindahtanganan;Pentausahaan;Pengendalian Dan Pengawasan;Pembiayaan;Tuntutan Ganti Rugi;Sengketa Barang Daerah;Ketentuan Pidana;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
50 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2021

Inovasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123). ...

Hal. 2, File: Perbup_Nomor_1_Tahun_2021_Inovasi Daerah.pdf

... Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN jdih.humbanghasundutankab.go.id ...

Hal. 1, File: Perbup_Nomor_1_Tahun_2021_Inovasi Daerah.pdf

... Peraturan Bupati ini. (2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Inovasi Daerah. ...

... HASUNDUTAN, DOSMAR BANJARNAHOR Diundangkan di Doloksanggul pada tanggal 21 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, TONNY SIHOMBING BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ...

... 2021 NOMOR 1 ttd ttd Salinan sesuai dengan aslinya Plt. ...

Hal. 12, File: Perbup_Nomor_1_Tahun_2021_Inovasi Daerah.pdf

Download :
Perbup_Nomor_1_Tahun_2021_Inovasi Daerah.pdf

Abstrak

Inovasi di lingkungan pemerintah kabupaten humbang hasundutan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2021/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Inovasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu memacu kreativitas dengan melakukan inovasi; b. bahwa untuk memberikan pedoman terhadap pengusulan, penerapan, evaluasi serta pembinaan inovasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu mengatur Inovasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang inovasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Prinsip; Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah; Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovatif Daerah; Uji Coba Inovasi Daerah; Penerapan dan Penghargaan Inovasi Daerah; Tim Inovasi Daerah; Pendanaan; Informasi Inovasi Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2021.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2019

UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download :
1 UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KAB LMG TA 2019.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD NOMOR 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

BAHWA DALAM RANGKA KELANCARAN KEGIATAN OPERASIONAL SEHARI-HARI PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019, SERTA GUNA MELAKSANAKAN KETENTUAN DALAM PASAL 31 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN UANG NEGARA/DAERAH, PERLU MENETAPKAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAHKABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019 DALAM PERATURAN BUPATI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2007 NOMOR 10/E); PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019 (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 13); PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 4); PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019 (BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 49).
KETENTUAN UMUM; PENETAPAN BESARAN; BATASAN PENGGUNAAN; PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
6 HALAMAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 01 Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518 ...

Hal. 1, File: Perda_No__1_Tahun_20171.pdf

... Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. ...

Hal. 2, File: Perda_No__1_Tahun_20171.pdf

... Pasal I Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran V Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15), sebagaimana telah ...

... diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan ...

... 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN : (2,13/2017) ...

Hal. 3, File: Perda_No__1_Tahun_20171.pdf

Download :
Perda_No__1_Tahun_20171.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah Kota Tangerang

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2017/NO.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

bahwa pengaturan mengenai Retribusi Jasa Usaha telah diatur dalam Peraturan Daerah 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum, sehingga perlu dilakukan Perubahan Peratuan Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 19454; UU Nomor 2 Tahun 1993; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perda Nomor 15 Tahun 2011; Perda Nomor 8 Tahun 2016
tedapat pada pasal 1 dan pasal 2

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2017.
13 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021

Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 12. ...

... Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 13. ...

Hal. 3, File: Pergub_No_1_Tahun_2021_tentang_SO_UPT_DP3AK.pdf

... - 2 2. ...

... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 6. ...

... Peraturan … ...

Hal. 2, File: Pergub_No_1_Tahun_2021_tentang_SO_UPT_DP3AK.pdf

... - 1 GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan ...

... Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 2. ...

Hal. 1, File: Pergub_No_1_Tahun_2021_tentang_SO_UPT_DP3AK.pdf

Download :
Pergub_No_1_Tahun_2021_tentang_SO_UPT_DP3AK.pdf

Abstrak

SOTK

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 No 1 Seri E

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan perlindungan khusus dan layanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, dan eksploitasi, diskriminasi, serta tindak pidana perdagangan orang, perlu membentuk unit kerja yang menangani; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sesuai dengan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1672/OTDA, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
UU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 Tahun 1950: UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014: UU No 13 Tahun 2006: UU No 21 Tahun 2007: UU No 44 Tahun 2008: UU No 11 Tahun 2012: UU No 5 Tahun 2014: UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU no 9 Tahun 2015: PP No 4 Tahun 2006: PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019: Permendagri No 12 Tahun 2017: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018: Perda Prov Jawa Timur No 16 Tahun 2012: Perda Prov Jawa Timur No 2 Tahun 2014: Perda Prov Jawa Timur No 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Prov Jawa Timur No 5 Tahun 2020: Pergub Jawa Timur No 33 Tahun 2018: Pergub Jawa Timur No 37 tahun 2019.
Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Nomenklatur: Nomenklatur UPT yaitu UPT Perlindungan Perempuan dan Anak 3. Kedudukan dan susunan organisasi: 4. Uraian Tugas dan Fungsi: 5. Tata Kerja: 6. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 1 Tahun 2014

Pengendalian Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

... Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mated Muatan Rancangan Peraturan Daerah d i Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. ...

Hal. 1, File: (42) PERDA NO 01 THN 2014 TTG PENGENDALIAN HIDUP.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA UNA NOMOR T A H U N 2014 TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP I. ...

... Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sudah selayaknya bumi air segala potensi yang ada didalamnya tetap kita jaga dan kita lestarikan agar manjadi sumber yang ...

... dapat menunjang kesejahteraan dan kesehatan maupun kelangsungan hidup manusia. ...

Hal. 23, File: (42) PERDA NO 01 THN 2014 TTG PENGENDALIAN HIDUP.pdf

... Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan ...

... Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dan usaha dan/atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. 38. ...

... Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan ...

Hal. 4, File: (42) PERDA NO 01 THN 2014 TTG PENGENDALIAN HIDUP.pdf

Download :
(42) PERDA NO 01 THN 2014 TTG PENGENDALIAN HIDUP.pdf

Abstrak

pengendalian lingkungan hidup

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1, TLD NO.18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

bahwa lingkungan hidup paling dibutuhkan oleh manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya sehingga perlu dijaga fungsinya; bahwa berbagai kegiatan dan/atau bentuk usaha yang dilakukan di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan oleh karena itu perlu dilakukan upaya pengendalian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lingkungan Hidup;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2009; Permen LH Nomor 15 Tahun 2011; Perda Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang usaha pengendalian maupun pelestarian lingkungan hidup yang mengarah pada pencegahan dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencegah, menanggulangi, dan/atau melakukan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan dengan berbagai program antara lain: pengendalian pencemaran dan rehabilitasi lingkungan hidup, penyelamatan hutan tanah dan air, pengembangan sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup, pengembangan sistem informasi lingkungan hidup, penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup, peningkatan sumber daya kelembagaan pengelola lingkungan hidup, pengembangan dan penataan perizinan bidang lingkungan hidup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2014.
22 halaman; Penjelasan 9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT