Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pajak dan Retribusi Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009,07 / PRT / M / 2009,19 / PER / M.KOMINFO ...

Hal. 3, File: Peraturan Daeran Nomor 1 Tahun 2019.pdf

... Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); SALINAN ...

Hal. 2, File: Peraturan Daeran Nomor 1 Tahun 2019.pdf

... jdih.bulelengkab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM. ...

... Dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi ...

... Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu Pemerintah Kabupaten Buleleng harus menyusun formulasi yang ...

Hal. 12, File: Peraturan Daeran Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Download :
Peraturan Daeran Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Abstrak

peraturan daerah kabupaten buleleng - RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/No.1/jdih.bulelengkab.go.id/19hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

a. bahwa masyarakat mempunyai hak untuk berkomunikasi, sehingga keberadaan pengaturan menara telekomunikasi sangat penting untuk menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi serta pembangunan menara telekomunikasi juga sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dengan peraturan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009,07 / PRT / M / 2009,19 / PER / M.KOMINFO /03 / 2009,3 / P /2009.
Ketentuan umum; nama, onjek dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; penetuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; sanksi administrasi; penagihan; penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
11 halaman Peraturan; 8 halaman Penjelasan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Cilacap

Kependudukan dan Perkawinan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang ...

Hal. 4, File: LD_Perda_Clp_2015_01.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 9. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 11. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ...

Hal. 3, File: LD_Perda_Clp_2015_01.pdf

... 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. ...

Hal. 2, File: LD_Perda_Clp_2015_01.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Cilacap

Download :
LD_Perda_Clp_2015_01.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERDA KAB. CILACAP NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI CILACAP

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Cilacap

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap perlu diubah dan disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun ng-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah KabupatenCilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2015.
Peraturan Daerah KabupatenCilacap Nomor 6 Tahun 2010
20

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 1 Tahun 2016

Lembaga Kemasyarakatan Di Desa

Desa

Hasil pencarian pada file:

... - 2 - 3. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna; ...

Hal. 2, File: 1-Perda Lembaga Kemasyarakatan di Desa.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60); 12. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 13. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 14. ...

Hal. 3, File: 1-Perda Lembaga Kemasyarakatan di Desa.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ...

... ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820); ...

Hal. 1, File: 1-Perda Lembaga Kemasyarakatan di Desa.pdf

Download :
1-Perda Lembaga Kemasyarakatan di Desa.pdf

Abstrak

desa - lembaga kemasyarakatan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa

ABSTRAK:

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk dan memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sesuai dengan lampiran huruf M Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Kabupaten/Kota berwenang untuk memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2015.
Peraturan daerah ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa, dengan ruang lingkup meliputi: Pembentukan; Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa; Kepengurusan; Hubungan Kerja; Pembinaan dan Pengawasan; Sumber Dana; Pemberdayaan LKD; Ketentuan Lainnya; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu No. 1 Tahun 2013

Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu

Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/ 2007 tentang Persyaratan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/ 2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK ...

... 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tambahan ...

... Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 4 15. 14. 13. 12. 1 1. l I ...

Hal. 4, File: PERBUB LABUHANBATU NO.1 TAHUN 2013_Compare.pdf

... Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234); ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. ...

Hal. 3, File: PERBUB LABUHANBATU NO.1 TAHUN 2013_Compare.pdf

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. ...

Hal. 2, File: PERBUB LABUHANBATU NO.1 TAHUN 2013_Compare.pdf

Download :
PERBUB LABUHANBATU NO.1 TAHUN 2013_Compare.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2015

Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Kepada Kabupaten/Kota Se Aceh Tahun Anggaran 2015

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor SS Tahan 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Vahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 9. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor NIS/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007): 10. ...

Hal. 2, File: 1 Tahun 2015.pdf

... Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64. ...

... Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 3. ...

... Yambahan Lembaran Negara Nomor 5589): Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor LS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: 1 Tahun 2015.pdf

... Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok bagian Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam kolom 8 lampiran Peraturan Gubernur ini. ...

... Pasal 4 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... 2014 NOMOR .1.. ...

Hal. 3, File: 1 Tahun 2015.pdf

Download :
1 Tahun 2015.pdf

Abstrak

DANA BAGI HASIL PAJAK

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2015/No.1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Kepada Kabupaten/Kota Se Aceh Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh No. 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota , perlu melakukan pembagian Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak BBKM, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang No.24 Tahun 1956; Undang-Undang No.33 Tahun 2004; Undang-Undang No.11 Tahun 2006; Undang-Undang No.28 Tahun 2009; Undang-Undang No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 65Tahun 2001; Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.07/2013 Tahun 2013; Qanun Aceh No. 1 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 2 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 44 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang perkiraan jumlah dana bagi hasil; sumber dana bagi hasil; dan penyaluran dana bagi hasil.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2015.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... 2 Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 5. ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PERBUP NO.3 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.pdf

... Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PERBUP NO.3 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.pdf

... Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... 2022 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. ...

... BUNGA, SH NIP. 19781220 200804 2 001 ...

Hal. 3, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PERBUP NO.3 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.pdf

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PERBUP Kab. Maluku Tenggara No. 13 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pejabat Eselon II Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2019.

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. No. 2022/1, LL Kab Malra : 3 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

ABSTRAK:

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD maka kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi. Ketentuan mengenai Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019, namun dikarenakan adanya penyesuaiannya pada besaran tunjangan perumahan Anggota DPRD maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati dimaksud.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan terhadap ketentuan BAB IV Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi, pada Pasal 5 angka 1 huruf c.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 1 Tahun 2010

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2010

APBD

Hasil pencarian pada file:

... ten~ PenllahNI Kedua alas Undar9- Unda,g Nomor 32 Trul 1{)(M ~ Pemerinlahali Oaorah, 8'.4)illi Mun Jambi bnama Dewar1 Pwwa:lan Daetah (DPPD) ~ Muato .Iambi ~ ____ """"' _ din Be&arja Daer.ill ( APBO) Tahun ...

... Indonesia Tahun 1N994 Nomor 62, T_....,.._,_ .. __ Noma3669): 2. U~Nomor21Tal'U'119971eo~Be,Perolenar1HakAtasTanahdin Bangooan (l.embarsl Neg-.. ...

... NOMOR 01 TAHUN 21>10 TENTANG PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI ...

Hal. 1, File: 514. Perda-No-1-TA-2010.pdf

... nbaan Neg.ara Repubik Indonesia Tahun 2005 Hornor 136, T~ ~ Negh Rep.dktldonesiaNomor4574); 18.Peratl.nn ~ Nomor SS TllhJ'I 2005 lentang Dana~ (lernbarar1 Negani Repij)jik Wldone9'a Tal'ul 2005 Nomor 137 ...

... lhun 2005 Nomor 139, Twnbahan Lemb¥ln Negn Republk lncb"leslaNomo.-4577}: 21.Peratuta'I Pememtah Nomor 58 r. ...

... -i _..., __ .,°""" _ 1noones1a Tahoo 2005 Nomor 165, T~ lentwa1 Nep'a ~ Indonesia Nomor "4593); 23. ~ PememiM Nanor a r.-U, 2003 1ernang Pefapofan ~ • :::=~~===,!~n2003 24. ...

Hal. 3, File: 514. Perda-No-1-TA-2010.pdf

... . ~ Nomor 17 TIM 2003 ten&q Keuqln Nlglra ~ Nlg#a ~ ntor,esia TIM 2003 Nomor 47, T"**' l..lmblra'I Nr1p8 P.epld; hbl9Sia Nomor 4289 ~ S. ...

... Nomor 12tl, TIM>lhan i.n:... ...

... Peql,,n, Pernem'3I Nomor 2.t Tatu, 2004 ter:tTig Kc:iduti¥o PmHmr dr. __ ... _°""'_""""""""- tlep1 Rllpd: hblllil Talul 2004 Nomor 90, T~ uri1nn Negn --~-- R..;;..·.-.;.... l!...:ICI" <\

Hal. 2, File: 514. Perda-No-1-TA-2010.pdf

Download :
514. Perda-No-1-TA-2010.pdf

Abstrak

APBD - KABUPATEN MUARO JAMBI - TA 2010

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2010

ABSTRAK:

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Bupati Muaro Jambi bersama DPRD Kab. Muaro Jambi telah menyempurnakan Rancangan Perda tentang APBD TA 2010 sesuai dengan Kepgub No. 52/Kep.GUB/B.K.A/2010 tentang Evaluasi Rancangan Perda Kab. Muaro Jambi TA 2010 dan Rancangan Perbup Muaro Jambi tentang Penjabaran APBD TA 2010; Penyempurnaan dilakukan agar Perda tentang APBD TA 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Pepres No. 65 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 25 Tahun 2009; Perda No. 2 Tahun 2007.
Perda ini mengatur mengenai APBD Kab. Muaro Jambi TA 2010.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pelaksanaan Perda ini diatur dengan Perbup Muaro Jambi tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional APBD.
6 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2017

PEMBENTUKAN KECAMATAN ANGKOLA MUARA TAIS

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 1 1. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 12. ...

... Peraturan Menteri Da-lam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2Ol2 tentang Monografi Desa dan Kelurahan(Berita Negara Tahun 2012 Nomor 115); ...

Hal. 2, File: Perda No.1 Tahun 2017.pdf

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32); 14. ...

... Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. ...

Hal. 3, File: Perda No.1 Tahun 2017.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi ...

... Sumatera Utara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang keuangan Negara (kmbaran Negara ...

... Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); :4.c. ...

Hal. 1, File: Perda No.1 Tahun 2017.pdf

Download :
Perda No.1 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 1 Tahun 2012

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TA 2012

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. ...

... Peratw'an Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311); 24. ...

... Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 25. ...

Hal. 4, File: PERDA_01_2012.pdf

... Dalam Negeri •Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peruhaban Kedua Atas ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten deism Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor ...

... 9 clan Berl.ta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebegaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ...

Hal. 1, File: PERDA_01_2012.pdf

... 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemba.ran Negara Republik lndonesia Nomor 5234J; 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pe1aksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3525); ...

Hal. 2, File: PERDA_01_2012.pdf

Download :
PERDA_01_2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2017

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

APBD

Hasil pencarian pada file:

... _,ci-r:;.baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lernbaran N-:::---·- n. ...

... .&. 2014 en tang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.S Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lernbaran Neg2.?"2 Re;::n2!:-!i!'.: }!}dC'!}~~:2 Tahun 2003 Nomor 4 7, Ta1r1ba.!.-J.~.L ~~;-'":~.:.::.-:::: ... ! ~~:::-:.. :!. ...

Hal. 2, File: 737. PERDA NO 1 TH 2017.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban ...

... Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 5679); Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat ...

Hal. 1, File: 737. PERDA NO 1 TH 2017.pdf

... NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO PROVINS! JAMBI (NOMOR TAHUN2017) ' LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR RAH KAB. ...

... Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. c. Lampiran III Neraca e. ...

Hal. 7, File: 737. PERDA NO 1 TH 2017.pdf

Download :
737. PERDA NO 1 TH 2017.pdf

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN - APBD - TA 2016

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; APBD Kabupaten Tebo TA 2016 telah diaudit oleh BPK; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 3 Tahun 2007; PERDA Kab. Tebo No. 5 Tahun 2015; PERDA Kab. Tebo No. 7 Tahun 2016; PERDA Kab. Tebo No. 1 Tahun 2014
PERDA ini Mengatur Mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
7 hlmn

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT