Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,023 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 1 Tahun 2016

Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa

Desa

Hasil pencarian pada file:

... 5. 2 Nggara Republik Indonesia Ngmor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-endang Nomor 2 Tahun 1965 (l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 2730), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang_ Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia ? ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I I I Tahun 2014 tentang pedoman Teknis peraruran Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090): ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYSUNAN PERATURAN DI DESA.pdf

... 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa, peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20la tentang peraturan Pelaksanaan undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tenta_ng Desa, dan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ...

... Desa dalam Peraturan Daerah, karena peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor S Tahun 2007 tentang pedoman Penyusunan peraturan Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang_undangan yang berlaku ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

Hal. 1, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYSUNAN PERATURAN DI DESA.pdf

... UMUM Dalam pelaksanaan.Un$a1-g Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan pemerintah N-omor +g tatrun 2or4-d;-tan! ...

... - peraturan Pelaksanaan undang- undang Nomor e iarun zoi+ i""t""i olsa dan Peraturan Menteri Dalam Negiri Nomor tti tahun zor+ Git"igEdo-.., Teknis Peraturan di Desa, kh-ususrrya u"1ut _"*"rlr'rdkan penyelenggaraan ...

... Uaru yfami"rli *.rryr"un kembali pedoman penyusunan peraturan di desa berdasarkan peraturan Menteri Daram Negeri Nomor r l r rahun 2014 tentang p;a;-"" Teknis peraturan di Desa. II. ...

Hal. 13, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYSUNAN PERATURAN DI DESA.pdf

Abstrak

desa

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 2 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa

ABSTRAK:

Menimbang Mengingat a. bahwa unfuk melal<sanakan ketentuan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa, peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20la tentang peraturan Pelaksanaan undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tenta_ng Desa, dan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor lll Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis peraturan Di Desa: b, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaral penyelenggaraan pemerintahan di Desa, maka perlu mengatur ketentuan penyusunan peraturan Desa dalam Peraturan Daerah, karena peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor S Tahun 2007 tentang pedoman Penyusunan peraturan Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang_undangan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara penyusunan Peraturan di Desa;
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2005; 7. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; 9. Peraturan Daerah Kabupaten futr-igagung Nomor 1 Tahun 2014
Materi pokok: mengatur mengenai Tata Cara penyusunan Peraturan di Desa. memuat antara lain: ketentuan; asas; maksud dan tujuan; jenis dan materi muatan peraturan di desa; peraturan desa; perencanaan; penyusunan peraturan desa; penyusunan peraturan desa; pembahahasan; penetapan; pengundangan; penyebarluasan; evaluasi dan klarifikasi peraturan desa; peraturan bersama kepala desa;peraturan kepala desa; pembiayaan; ketentuan lain-lain

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2016.
perda nomor 5 tahun 2007 dicabut
jumlah 22 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2018

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara republikIndonesia Tahun 2014 Nomor 222); 8. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil ( Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814 ; 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 10. ...

Hal. 3, File: PERDA NO.1 tahun 2018 USAHA MIKRO.pdf

... 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224 ...

Hal. 2, File: PERDA NO.1 tahun 2018 USAHA MIKRO.pdf

... pelayanan pemberdayaan Usaha Mikro yang mampu berdaya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara Republik ...

... Indonesia, sesuai kewenangan Daerah dan berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina dan mengembangkan pemberdayaan Usaha Mikro sebagai pilar pertumbuhan perekonomian ...

... Memperhatikan amanah Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah maupun Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewajiban Pemerintah Daerah Kabupatem terkait Usaha Mikro ...

Hal. 20, File: PERDA NO.1 tahun 2018 USAHA MIKRO.pdf

Download :
PERDA NO.1 tahun 2018 USAHA MIKRO.pdf

Abstrak

PEREKONOMIAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kab. Magetan TA 2018 No 81

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

ABSTRAK:

a. bahwa usaha mikro sebagai salah satu pelaku usaha memiliki peran dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai wahana menciptakan lapangan kerja; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di Daerah perlu upaya pemberdayaan dan pengembangan yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan; c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik lndonesa Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara republikIndonesia Tahun 2014 Nomor 222); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1045);
Usaha Mikro berasaskan: a. Kekeluargaan; b. demokrasi ekonomi; c. kebersamaan; d. efisiensi berkeadilan; e. berkelanjutan; f. berwawasan lingkungan; g. kemandirian; h. keseimbangan kemajuan; dan i. kesatuan ekonomi nasional. Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan di Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
29 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2017

Ketentuan Penggunaan Anggaran Belanja Tahun 2017

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... / 2. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 5. ...

Hal. 2, File: Perbup Kuningan No 1 TAHUN 2017 (KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN 2017)0001.pdf

... BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR: 1 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2017 BUPATI KUNINGAN Menimbang Mengingat a. bahwa penyusunan Anggaran ...

... mendesak untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan wajib; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 132 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang ...

... Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa untuk pengeluaran kebutuhan belanja yang bersifat mengikat ...

Hal. 1, File: Perbup Kuningan No 1 TAHUN 2017 (KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN 2017)0001.pdf

... MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2017 Pasal 1 Guna menghindari kekosongan hukum, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Ka bu paten ...

... Kuningan Tahun 201 7, dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat menggunakan Anggaran Belanja Tahun 2017 untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan wajib. ...

... Pemeliharaan Rutin TPSA. (2) Kebutuhan belanja yang bersifat Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. Belanja Kesehatan. b. ...

Hal. 3, File: Perbup Kuningan No 1 TAHUN 2017 (KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN 2017)0001.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2011

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Yapen-Waropen Provinsi Papua Tahun 2010- 2011

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829 ...

... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah; 8. ...

Hal. 2, File: No. 01 Tahun 2011.pdf

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l\Jomor 4437) sebagaimana telah diubah ...

... Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. ...

... Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); ...

Hal. 1, File: No. 01 Tahun 2011.pdf

... Pasall Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi Yapen Waropen Provinsi Papua Tahun 2010 - 2011, merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten serta ...

... Pasal2 Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal3 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal i 2.. Januari 2011 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BEI'JCANA DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si. ...

Hal. 3, File: No. 01 Tahun 2011.pdf

Download :
No. 01 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu No. 1 Tahun 2017

Peentapan Alokasi Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu TA 2017

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Halaman 2 dari 8 hlm…. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

Hal. 2, File: 1.UP 2017.pdf

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4118); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...

Hal. 1, File: 1.UP 2017.pdf

... Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ...

... Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 14. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. ...

Hal. 3, File: 1.UP 2017.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, Berita Daerah Kota Batu Tahun 2017 Nomor 1/A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peentapan Alokasi Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu TA 2017

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penetapan alokasi uang persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Alokasi Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4118); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4118); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4118); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2017; 15. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu; 16. Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2017;
Peraturan ini berisi mengenai ketentuan umum, penetapan pengisian uang persediaan, pertanggungjawaban uang persediaan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
8

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2020

Penanggulangan Penyakit Malaria di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... 2020, No.225 -2- 2. ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ...

Hal. 2, File: 1 Tahun 2020.pdf

... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.225, 2020 KEMHAN. Penanggulangan Penyakit Malaria. ...

... PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... Pasal 17 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.peraturan.go.id ...

Hal. 1, File: 1 Tahun 2020.pdf

... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2020 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Paraf: ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ...

Hal. 11, File: 1 Tahun 2020.pdf

Download :
1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2016

Pelaksanaan Kerja Sama Desa di Kabupaten Grobogan

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernba-an Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara ...

Hal. 1, File: Perbup 1 2016.pdf

... BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA DI KABUPATEN GROBOGAN. 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2015 Nomor 159); Menetapkan ...

Hal. 2, File: Perbup 1 2016.pdf

... TO UPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR / Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. ...

... Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... akhir tahun 2016. (3) Masa kerja pengurus harian BK.AD dan Unit Pelaksana Kegiatan yang masih ada dalam kerja sama desa yang belum berakhir sebagaimana pada ayat (2) maka pada saat Peraturan Bupati ini ...

Hal. 16, File: Perbup 1 2016.pdf

Download :
Perbup 1 2016.pdf

Abstrak

PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2016/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Kerja Sama Desa di Kabupaten Grobogan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu disusun Peraturan Pelaksanaan sebagai pedoman kerja sama Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan kerja sama Desa di Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kerja Sama Desa Bab III Badan Kerja Sama Antar Desa Bab IV Pendanaan Kerja Sama Desa Bab V Hak dan Kewajiban Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Bab VII Penyelesaian Perselisihan Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2016.
16 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2015

Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Kepulauan Riau

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 15. ...

Hal. 3, File: 19-01-2015-Perda nomor 1 thn 2015.pdf

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); Undang-Undang Nomor 25 Tahun ...

... Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. ...

Hal. 2, File: 19-01-2015-Perda nomor 1 thn 2015.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...

... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); ...

Hal. 1, File: 19-01-2015-Perda nomor 1 thn 2015.pdf

Download :
19-01-2015-Perda nomor 1 thn 2015.pdf

Abstrak

Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Kepulauan Riau

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Provinsi Kepulauan Riau

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Kepulauan Riau

ABSTRAK:

Dalam rangka peningkatan akses dunia usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada sumber pembiayaan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998; UU Nomor 25 Tahun 1992; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 20 tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 1 Tahun 2008; PP Nomor 2 Tahun 2008
Dalam Peraturan ini diatur tentang dibentuk Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Riau.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 1 Tahun 2006

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggran 2006

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Menetapkan 3 19 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrihusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Noor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 20. ...

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540; 21. Kepurusan Menteri Dalam Negeni Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan. ...

... Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94. ...

Hal. 3, File: Perbu 01 Tahun 2006 Penjabaran APBD 2006 (1).pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024): 16. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); ...

Hal. 2, File: Perbu 01 Tahun 2006 Penjabaran APBD 2006 (1).pdf

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655y. Undang-Uhndang Nomor L2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. ...

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR I TAHUN 2006 TENTANG PEN.JABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2006 BUPATIJEMBRANA ...

... ndang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); ...

Hal. 1, File: Perbu 01 Tahun 2006 Penjabaran APBD 2006 (1).pdf

Download :
Perbu 01 Tahun 2006 Penjabaran APBD 2006 (1).pdf

Abstrak

PENJABARAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-KABUPATEN-JEMBRANA-TAHUN-ANGGRAN-2006

2006

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, LD.2006/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggran 2006

ABSTRAK:

a. bahwa scbagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor I Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah scbagai landasan operasional pelaksanaan:
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Uhndang Nomor 12 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor I8 Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 2I Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Undang-!ndang Nomor 25 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
Pasal 4 Peraturan ini mulai berlakn sciak tanggal 2 Januari 2006 Agar sctiap orang mengctahuinya. memerimtahkan pengundang:an Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2006.
-
-
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 1 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah ...

... Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, ...

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5145); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran ...

Hal. 3, File: PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS PERDA KOTA METRO NO 4 TAHUN 2012 RETRIBUSI JASA USAHA.pdf

... Republik Indonesia Nomor 4593); 15. ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 16. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 17. ...

Hal. 4, File: PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS PERDA KOTA METRO NO 4 TAHUN 2012 RETRIBUSI JASA USAHA.pdf

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419 ...

Hal. 2, File: PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS PERDA KOTA METRO NO 4 TAHUN 2012 RETRIBUSI JASA USAHA.pdf

Abstrak

PERUBAHAN-PERATURAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK:

a. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan; b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; c. bahwa Pemerintah Kota Metro telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun terdapat potensi daerah yang belum ditetapkan sebagai Retribusi Jasa Usaha sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5145); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 05); 18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07);
Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2016.
9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.