Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,04 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2018

APBD Kota Bengkulu TA 2018

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 22. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan ...

Hal. 5, File: PERDA NO.01 APBD 2018.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. ...

Hal. 4, File: PERDA NO.01 APBD 2018.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 3, File: PERDA NO.01 APBD 2018.pdf

Download :
PERDA NO.01 APBD 2018.pdf

Abstrak

APBD KOTA BENGKULU TA 2018

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Kota Bengkulu TA 2018

ABSTRAK:

Memenuhi ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu bersama Walikota Bengkulu telah menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur BengkuluNomorS.490Tahun 2017tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Walikota Bengkulutentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018. Penyempurnaan dilakukan agar Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU NO. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.20 Tahun 1968, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP NO. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018. Dimuat tentang uraian anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2018.
Peraturan ini terdiri atas 11 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mengubah :

Mengubah Peraturan Bupati Kab. Limapuluh Kota Nomor 31 Tahun 2020

Abstrak

perubahan pedoman tatanan normal baru produktif dan aman corona

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota

ABSTRAK:

a. bahwa Pemda bertanggung jawab dalam melindungi kesehatan masyarakat dari pandemi Corona Virus Disease 2019 serta bertanggung jawab dalam memberikan jaminan atas keberlangsungan kegiatan masyarakat baik sektor perekonomian, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan transportasi maupun pelayanan publik dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019; b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan masyarakat aik sektor perekonomian, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan transportasi maupun pelayanan publik dengan meminimalisir dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 serta mengantisipasi adanya varian baru yakni Omicron dan belum terakomodirnya Aplikasi Peduli Lindungi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Limapuluh Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019;
1. UU No. 12 Tahun 1956 2. UU No. 23 Tahun 2014 3 UU No. 6 Tahun 2018 4. UU No. 2 Tahun 2020 5. PP No. 40 Tahun 1991 6. PP No. 50 Tahun 2012 7. PP No. 88 Tahun 2019 8. PP No. 21 Tahun 2020 9. Perpres No. 17 Tahun 2018 10. Permenkes No. 9 Tahun 2020 11. Permendagri No. 20 Tahun 2020 12. Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2020 13. Pergub Sumatera Barat No. 37 Tahun 2020 14. Perda Kab. Limapuluh Kota No. 15 Tahun 2016 15. Perbup Kab. Limapuluh Kota No. 31 Tahun 2020
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Limapuluh Kota No. 31 Tahun 2020

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Limapuluh Kota No. 31 Tahun 2020
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara ...

... Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2093); 9. ...

Hal. 2, File: Perbup_1_2016 ttg bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ocr.pdf

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Oaerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor9, Tambahan ...

... Lembaran Negara Rcpublik lndonesiaNomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); BUPATI SAMBAS, DENGAN RAHMATTUHAN ...

Hal. 1, File: Perbup_1_2016 ttg bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ocr.pdf

... PasaJ 1 Beberapa ketcntuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 14 Tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa (Serita Daerah Kabupaten Sambas Tabun 2015 Nomor ...

... Pasal 1 diubab scb.ingga berbunyi sebagai berikut : PasaJ I PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRlBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA. ...

... Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tabun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telan diubah dengao Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubaban atas Peraturan Bupati ...

Hal. 3, File: Perbup_1_2016 ttg bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ocr.pdf

Abstrak

PAJAK - RETRIBUSI

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2016/NO.1, TBD No.1, LL KAB. SAMBAS: 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

ABSTRAK:

Bahwa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Samabs nomor 14 Tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintahan desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003, UU No.28 Tahun 2009, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014, Perda No.9 Tahun 2008, Perbup No.13 Tahun 2015, Perbup No.14 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan pasal 1, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 11 Perbup No.14 Tahun 2015;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2016.
Perubahan Perbup No.14 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman dan 3 halaman penjelasan;

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2018

Pengembangan pariwisata daerah

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah~n 2009 ...

... Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4966); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia ~ahun 201_0 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara ...

Hal. 2, File: Perda no 1 Tahun 2018 ttg Pengembangan pariwisata Daerah ocr.pdf

... Daerah adalah kabupaten melawi. 2. ...

... Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : Pasal 1 BAB l KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANO PENOEMBANOAN PARIWISATA DAE RAH Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATl! ...

... t)uni,h (Lembaran Negara Republlk lndonoHl11 Tohu11 '..Wt., Nomor 58, Tarnbahan Lernbaran Negarn l{ep11blik l11clo11r11i11 N11rn11r 5679); 5. . ' ,\: : ' ...

Hal. 3, File: Perda no 1 Tahun 2018 ttg Pengembangan pariwisata Daerah ocr.pdf

... PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEL.AWi, PROVINS! ...

... KALIMANTAN BARAT :( 7) I (2011) KABUPATEN MEL.AWi TAHUN J~t8 rtor,,o~ I LEMBARAN DAE SE~ DAERAH KABUPATEN MEL.AWi ... ,~ ~- ~,.... /1: -·. ;,~ - ·. 11 ..._ : ..., .... • \ A I ' ~ t- =r=:": \ / \ ~ . ...

... Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal '2 J P.t\!Mt-rl .~o 18 Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

Hal. 15, File: Perda no 1 Tahun 2018 ttg Pengembangan pariwisata Daerah ocr.pdf

Download :
Perda no 1 Tahun 2018 ttg Pengembangan pariwisata Daerah ocr.pdf

Abstrak

PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/NO.1, TLD NO.1, LL KAB.MELAWI: 15 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengembangan pariwisata daerah

ABSTRAK:

Bahwa keadaan alam berupa flora dan fauna yang beraneka ragam jeningnya peninggalan sejarah dan purbakala maupun senin dan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Melawi merupakan sumber daya dan Modal besar bagi usaha pengembangan kepariwisataan daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 34 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2009, UU No.11 Tahun 2010, Uu No.23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Azas Tujuan dan Sasaran; Fungsi, kedudukan dan jangka Waktu; Kebijakan dan Strategi; Rencana Pengembangan; Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP); Rencana Pengembangan;Pelaksanaan dan Pengendalian; dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Daerah ini memiliki 15 halaman;

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2011

Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran

Kependudukan dan Perkawinan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah; 2. ...

... Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 474.1/1274/SJ, tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlaku UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006; ...

... Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 576.a/472/DISDUK/SJ, tanggal 10 Agustus 2009 perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran; 4. ...

Hal. 5, File: Perbup Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR : 1 TAHUN 2011 ------------------------------------------------------------------- PERATURAN BUPATI ...

... Kutipan Akta Kelahiran serta untuk mempercepat pencapaian sasaran “Rencana Strategis Nasional 2011 : Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya” merujuk Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ...

... Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.pdf

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 8 Peraturan ...

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata cara memperoleh Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik ...

... Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676); 11. ...

Hal. 3, File: Perbup Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem Nomor 1 Tahun 2018

Pengelolaan Air Limbah Domestik

Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 13. ...

... Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 /PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267); 16. ...

... Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456); ...

Hal. 3, File: perda_1_2018.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 4. ...

... Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. ...

Hal. 2, File: perda_1_2018.pdf

... Karangasem BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA BUPATI KARANGASEM, Menimbang ...

... : a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta kondisi kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah ...

... jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Sistem Air Limbah Domestik, dalam rangka pelayanan umum ...

Hal. 1, File: perda_1_2018.pdf

Download :
perda_1_2018.pdf

Abstrak

TENTANG-PENGELOLAAN-AIR-LIMBAH-DOMESTIK

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.No.1/2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

ABSTRAK:

a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta kondisi kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan di wilayah Kabupaten Karangasem berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia. c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Sistem Air Limbah Domestik, dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik,terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan,dan meningkatnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang 69 Tahun 1958 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 /PRT/M/2014 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2011 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012
BAB I Ketentuan Umum BAB II Asas, Maksud Dan Tujuan BAB III Sistem Pengelolaan Air Limbah Dosmetik Pasal 53 Ketentuan Penutup Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
33 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI JAMBI

Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 14. ...

... Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142; 17. ...

Hal. 3, File: 4285PerdaNo1Th2013.pdf

... 2 Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 4. ...

Hal. 2, File: 4285PerdaNo1Th2013.pdf

... bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jo ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagian kewenangan ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah ...

Hal. 1, File: 4285PerdaNo1Th2013.pdf

Download :
4285PerdaNo1Th2013.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN - DAERAH ALIRAN SUNGAI - PROVINSI JAMBI

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI JAMBI

ABSTRAK:

bahwa daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan; bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jo ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai; bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Jambi dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, tanah longsor, penurunan kualitas air, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 1958; UU Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 82 Tahun 2001; PP Nomor 44 Tahun 2004; PP Nomor 45 Tahun 2004; PP Nomor 38 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 2012; PP Nomor 37 Tahun 2012; Permenhur Nomor P.39/Menhut-II/2009; PERDA Nomor 6 Tahun 2012
PERDA ini Mengatur Mengenai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Meliputi Maksud, Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Perencanaan; Pelaksanaan; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Forum Koordinasi Pengelolaan Das; Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat; Peran Serta Swasta; Peran Serta Akademis; Sistem Informasi Pengelolaan Das; Pendanaan Pengelolaan Das Provinsi; Penyelesaian Sengketa; Penghargaan; Sanksi Pelanggaran;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2013.
21 hlmn; 1 pnjlsn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2017

Lembaga Pelayanan Terpadu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur

Ketenagakerjaan

Hasil pencarian pada file:

... 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2OO4 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 133, Tambahan Lemabaran Neagra Republik ...

... Republik lndonesia tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 538e); Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 tahun 2OL4 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga ...

... Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 1882); Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2OL6 tentang lembaga Pelayanan Terpadu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ...

Hal. 2, File: PB-1-2017.pdf

... -5* : BUPATI CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 1 TAHUN 2A17 TENTANG LEMBAGA PELAYANAN TERPADU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN ...

... Peraturan Bupati tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Daerah Kabupaten Ciaqiur; : 1. ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keterragakerjaarr {Lembararr Negana Repnrblik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2791; Mengingat ...

Hal. 1, File: PB-1-2017.pdf

... BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA PELAYANAN TERPADU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA Pasal 4 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LPTP2TKI. ...

... perhndungan TKI di Daerah Kabupaten. t2l Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPTP2TKI berfungsi: a. pelaksanaan pelayanan terpadu, meliputi: 1. verifikasr dokumen Calorr TKI dan TKI; 2. ...

... TKI. b. pemantauan kegiatan pemeriksaan kesehatan Calon TKI dan TKI yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit/sarana pemeriksanaan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. ...

Hal. 4, File: PB-1-2017.pdf

Download :
PB-1-2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2020

Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Kute Tahun 2020

Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 2094); 9. ...

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); 12 ...

... Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 ...

Hal. 3, File: Perbup No 1 Tahun 2020.pdf

... : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu disusun ...

... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034); Undang-Undang Nomor ...

... 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 11 ...

Hal. 1, File: Perbup No 1 Tahun 2020.pdf

... 2 IndonesiaTahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang ...

Hal. 2, File: Perbup No 1 Tahun 2020.pdf

Download :
Perbup No 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

dana desa

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Tahun 2020/ No. 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Kute Tahun 2020

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu disusun pedoman teknis prioritas penggunaan dana Kute Tahun 2020 di Kabupaten Aceh Tenggara sesuai kebutuhan Kute, karakteristik wilayah dan kearifan lokal.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1974; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 20 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Prioritas Penggunaan Dana Kute; BAB III Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kute; BAB IV Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Kute; BAB V Publikasi dan Pelaporan; BAB VI Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi; BAB VII Ketentuan Peralihan; BAB VIII Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Kute Tahun 2018 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
34 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 1 Tahun 2017

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

APBD

Hasil pencarian pada file:

... atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 23. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 25. ...

Hal. 3, File: Perda No. 1 Tahun 2017 tentang APBD 2017.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. ...

Hal. 2, File: Perda No. 1 Tahun 2017 tentang APBD 2017.pdf

... Republik Indonesia Nomor 3851); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. ...

Hal. 1, File: Perda No. 1 Tahun 2017 tentang APBD 2017.pdf

Download :
Perda No. 1 Tahun 2017 tentang APBD 2017.pdf

Abstrak

apbd

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dengan berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dan mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 04 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 sebesar Rp 658.695.024.833,54 dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp 635.604.439.977,51 b. Belanja Daerah Rp 658.695.024.833,54 Jumlah Surplus/(Defisit) Rp (23.090.584.856,03) c. Pembiayaan Daerah: a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 37.500.000.000,00 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 14.500.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp 23.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp 23.000.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp (90.584.856,03)

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT