Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung

Kependudukan dan Perkawinan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 13. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ...

Hal. 5, File: PERDA-1-THN-2010-TTG-ADM-KEPENDUDUKAN.pdf

... Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. ...

... Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9 ...

... Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); ...

Hal. 4, File: PERDA-1-THN-2010-TTG-ADM-KEPENDUDUKAN.pdf

... 3 2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6. ...

... Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ...

Hal. 3, File: PERDA-1-THN-2010-TTG-ADM-KEPENDUDUKAN.pdf

Download :
PERDA-1-THN-2010-TTG-ADM-KEPENDUDUKAN.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 1 Tahun 2008

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 21. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4578); 22. ...

... Republik Indonesia Nomor 4593); 24. ...

Hal. 3, File: PERDA KAB.TOBA SAMOSIR NO.1 TAHUN 2008.pdf

... - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun ...

... Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); Peraturan ...

... Peraturan ..../3 2 ...

Hal. 2, File: PERDA KAB.TOBA SAMOSIR NO.1 TAHUN 2008.pdf

... Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, ...

... 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran ...

... Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Menimbang : a. b. c. ...

Hal. 1, File: PERDA KAB.TOBA SAMOSIR NO.1 TAHUN 2008.pdf

Download :
PERDA KAB.TOBA SAMOSIR NO.1 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Selatan No. 1 Tahun 2013

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 25.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara ...

Hal. 4, File: PERDA Sorong Selatan No 01 Tahun 2013 tentang APBD TA 2013.pdf

... 22.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 21.Peraturan Pemerintah ...

... Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ...

... tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun ...

Hal. 3, File: PERDA Sorong Selatan No 01 Tahun 2013 tentang APBD TA 2013.pdf

... Indonesia Nomor 4438); 11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. ...

... Nomor 3569); -2- ...

Hal. 2, File: PERDA Sorong Selatan No 01 Tahun 2013 tentang APBD TA 2013.pdf

Download :
PERDA Sorong Selatan No 01 Tahun 2013 tentang APBD TA 2013.pdf

Abstrak

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2013

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013

ABSTRAK:

Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 26 Tahun 2002; UU No. Tahun 2001; UU No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun Tahun 2006; Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Kabupaten Sorong Selatan No. 107 Tahun 2007.
Peraturan Ini Mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2012

PAJAK DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 9. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14 ...

Hal. 3, File: L.D. Tahun 2012 No. 1 tentang Pajak Daerah.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029); 3. ...

... Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. ...

Hal. 2, File: L.D. Tahun 2012 No. 1 tentang Pajak Daerah.pdf

... dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Penjabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum ...

... lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah ...

... BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 106 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku : ...

Hal. 26, File: L.D. Tahun 2012 No. 1 tentang Pajak Daerah.pdf

Download :
L.D. Tahun 2012 No. 1 tentang Pajak Daerah.pdf

Abstrak

PAJAK DAERAH

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/No.1, TLD No.50

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; bahwa pengaturan pajak daerah di Kabupaten Tojo Una-Una saat ini tersebar dalam Peraturan Daerah yang belum dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu penataan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup; pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak parkir; pajak air tanah; pajak sarang burung walet; pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; pemungutan pajak; pengembalian kelebihan pembayaran; kedaluwarsa penagihan; pembukuan dan pemeriksan; insentif pemungutan; penyidikan; ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2012.
Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 46 Tahun 2005 ;Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2008 .
27 Halaman, Penjelasan: 6 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto Nomor 1 Tahun 2018

Badan Permusyawaratan Desa

Desa

Hasil pencarian pada file:

... 10. 11. 12. diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5679): Peraturan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Po Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun:2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89). ...

Hal. 2, File: Perda No 1 Th 2018.pdf

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAWAHLUNTO, a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ...

... Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 4. ...

... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana 1 A ...

Hal. 1, File: Perda No 1 Th 2018.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 1 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA I. ...

... Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu adanya pengaturan terkait Badan Permusyawaratan Desa di ...

... Kota Sawahlunto hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. ...

Hal. 23, File: Perda No 1 Th 2018.pdf

Download :
Perda No 1 Th 2018.pdf

Abstrak

DESA

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

Berdasarkan Permendagri No.110 Tahun 2016 pasal 73 ayat (1) tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.8 Tahun 1956, UU No.28 Tahun 1999, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.44 Tahun 1990, PP No.43 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.110 Tahun 2016, Perda Kota Sawahlunto No.11 Tahun 2015, Perda Kota Sawahlunto No.11 Tahun 2016, Perda Kota Sawahlunto No.14 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Keanggotaan BPD, Peresmian Anggota BPD, Pemberhentian Anggota BPD, Pemberhentian Sementara, Pengisian Anggota BPD Antarwaktu, Larangan Anggota BPD, Kelembagaan BPD, Fungsi BPD, Tugas BPD, Penggalian Aspirasi Masyarakat, Menampung Aspirasi masyarakat, Pengelolaan Aspirasi Masyarakat, Penyaluran Aspirasi Masyarakat, Penyelenggaraan Musyawarah BPD, Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Pelaksanaan Pegawasan Kinerja Kepala Desa, Evaluasi Laporan keterangan Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis, Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
27 Halaman

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021

Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan ...

Hal. 3, File: 2021pmppn001.pdf

... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); ...

Hal. 2, File: 2021pmppn001.pdf

... -30Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2021 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd SUHARSO MONOARFA Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...

... I Apnl 2O2l DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O21 NOMOR 253 Salinan sesuai ...

Hal. 30, File: 2021pmppn001.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

Download :
2021pmppn001.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Arsip

Hasil pencarian pada file:

... 2. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor LL2 Tahun 2al4 tentang Pemilihan Kepala Desa. ...

... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2al4 Nomor 2og2\ sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua Atas Peratrrran ...

Hal. 2, File: PERDA PILKADES 2021 (1).pdf

... Tahun 2ol4 Tentang pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor LaOg; 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g2 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4\ sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri ...

... Dalam Negeri Nomor 66 Tahun zolr tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g2 Tahun 20 15 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OtZ ...

Hal. 3, File: PERDA PILKADES 2021 (1).pdf

... BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 1 TAHUN 2A2I TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR T TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l9s3 Nomor 9, ...

... Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor gs2) sebagai undang_undang (Lembaran Negara Republik Ind"onesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor LS2O); ...

Hal. 1, File: PERDA PILKADES 2021 (1).pdf

Download :
PERDA PILKADES 2021 (1).pdf

Abstrak

arsip

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

ABSTRAK:

bahwa Pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh masyarakat merupakan wujud dari pelaksanaan kehidupan demokrasi di tingkat Desa guna membentuk pemerintahan desa yang baik dan bermuara pada pelayanan prima serta kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang lebih efektif dan elisien perlu diatur proses pemilihan Kepala Desa secara elektronik; bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2015;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor T Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2021.
13 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018

Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu

Kehutanan dan Perkebunan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 11. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106); ...

Hal. 2, File: perda_1_th_2018.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan ...

Hal. 1, File: perda_1_th_2018.pdf

... Teknis penyusunan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Produktivitas Produktivitas Tanaman Tebu ini memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ...

... Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah pelaksanaan program peningkatan produktivitas tanaman Tebu harus dirasakan kemanfaatannya oleh seluruh pemangku kepentingan dalam bidang industri ...

Hal. 22, File: perda_1_th_2018.pdf

Download :
perda_1_th_2018.pdf

Abstrak

tebu

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu

ABSTRAK:

Bahwa swasembada gula nasional merupakan hal yang penting dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamantkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Bahwa untuk mempercepat terwujudnya swasembada gula sebagai komoditas bahan pangan strategis dan bahan baku industri, perlu dilakukan pembangunan pertanian subsector perkebunan tanaman Tebu untuk meningkatkan produksi gula.
Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945. UU No.10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. UU No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan. UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Prinsip, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Penetapan Lahan Tebu, Penyediaan Benih Tebu Varietas Unggul, Pedoman Budidaya Tanaman Tebu, Pemberdayaan Petani, Pengembangan Produk Tebu, Kemitraan Pebrik Gula Dan Petani, Pembinaan Dan Pengawasan, Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu, Kerjasama, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Asministratif, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
27 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2018-2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. ...

... Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 18. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) ; 21. ...

Hal. 4, File: PERDA NO 1 TAHUN 2018 RPJMD.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 3, File: PERDA NO 1 TAHUN 2018 RPJMD.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. ...

Hal. 2, File: PERDA NO 1 TAHUN 2018 RPJMD.pdf

Download :
PERDA NO 1 TAHUN 2018 RPJMD.pdf

Abstrak

RENCANA-PEMBANGUNAN-JANGKA-MENENGAH-DAERAH

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2018/ No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2018-2022

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (3), Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 83 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 40 Tahun 2008; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaiaman telah diubah terakhir denga Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Provinsi Papua No. 14 Tahun 2013; Perda Provinsi Papua No. 21 Tahun 20013; Perda Provinsi Papua No. 23 Tahun 2013; Perda Kab. Kepulauan Yapen No. 9 Tahun 2010; Perda Kab, Kepulauan Yapen No. 15 Tahun 2013.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2018-2022 dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, sistematika, pelaksanaan RPJMD Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2018-2022, pengendalian dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2018.
Penjelasan: 2 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2021

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2036

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tlhun 2020-2O24 (I,embararr Negara Republik Indonesia Tdhun 2020 Nomor l0); 11. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor rs7); ...

Hal. 3, File: perda-no-1-tahun-2021.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Uhdang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Paljang Nasional 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahlur, 2OO7 Nomor 33, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 2, File: perda-no-1-tahun-2021.pdf

... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ...

... Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 2022 (l-embaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan trmbaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEITAN PERWAIilLAIT RAKYAT DAERAII ...

... RENCAITA DAERAH INDUX KOTA BAB I KBIEITTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: l. Daerah adalah Kota Pekanbaru. 2. ...

Hal. 4, File: perda-no-1-tahun-2021.pdf

Download :
perda-no-1-tahun-2021.pdf

Abstrak

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2021/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2036

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2O36; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021- 2036;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125); 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tlhun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor (10), 11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembalgunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173); 12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022 ( Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 2022 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6)
Peraturan in imengatur tentang Ketentuan Umum, Pembangunan Kepariwisataan Kota Pekanbaru, Pembangunan Destinasi Pariwisata Pekanbaru, Pembangunan Pemasaran Pariwisata, Pembangunan Industri Pariwisata Pekanbaru, Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Pekanbaru, dan Indikasi Program.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2021.
39 Hlm, Lamp. I

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT