Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Keputusan Presiden (KEPPRES) Pasal

Menemukan 108.071 peraturan dalam 0,108 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Hasil pencarian pada file:

... Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam ...

... Pasal 4 ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam HalPresiden Berada diLuar Negeri; bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja darr/atau ...

Hal. 1, File: Keppres Nomor 20 Tahun 2016.pdf

... Ditetapkan diJakarta pada tanggal 13 Mei2016 PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal .ditetapkan. KEDUA -2FJRESIDEN r~Er..JUBLIK INDONESIA ...

Hal. 2, File: Keppres Nomor 20 Tahun 2016.pdf
Download file:
Keppres Nomor 20 Tahun 2016.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 32 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Hasil pencarian pada file:

... Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tabun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam ...

... Pasal 4 ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Keputusan Presiden Nomor 8 Tabun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden DalamHalPresiden Berada diLuar Negeri; \ ,. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja danl atau ...

Hal. 1, File: Keppres 32 2013.pdf

... Ditetapkan diJakarta pada tanggal 10Desember 2013 PRESrDEN REPUBUK INDONESIA, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEDUA 2 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...

Hal. 2, File: Keppres 32 2013.pdf
Download file:
Keppres 32 2013.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 44 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Hasil pencarian pada file:

... Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil PresidenMelaksanakan Tugas Presiden Dalam ...

... Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan MajelisPe.rtAusyawaratan ·~"";'.1· ,"'t~': RakyatNomorVn/MPRl1973 tentang KeadaanPresidendanlatau WakilPresidenRepublikIndonesiaBerhalangan; 3. ...

... Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presden Melaksanakan Tugas PresidenDalam HalPresiden Beradadi lnarNegeri; PRESIDENRIPUBLIKINDONESIA, KEPlJI'USANPRISmENREPUBUKINDONESIA NOMOR ...

Hal. 1, File: Keppres Nomor 44 Tahun 2003.pdf

... MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Ditetapkan dijakarta pada tanggal 16juni2003 PRESID~N REPUBLlKINDONESIA, ttd Salinan sesuaidengan aslinya Keputusan Presiden inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...

... KEDUA -2 PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA ----~___ " J -...-_ ..._., , " " \ ...

Hal. 2, File: Keppres Nomor 44 Tahun 2003.pdf
Download file:
Keppres Nomor 44 Tahun 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 171 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara
Mengubah
  1. KEPPRES No. 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Download file:
Keputusan_Presiden_no_171 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 175 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1999 Tentang Penataan Kembali Tugas Dan Fungsi Departemen Pertanian Dan Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 172 Tahun 1999 tentang Penataan Kembali Tugas Dan Fungsi Departemen Pertanian Dan Departemen Kehutanan Perkebunan
Download file:
Keppres_No_175_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 267 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Pemberian Kuasa Kepada Waperdam I Untuk Menandatangani Keputusan Presiden Tentang Pengesahan Peraturan Daerah Dan Kepada Waperdam II Untuk Pemberian Pensiun
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Hasil pencarian pada file:
Download file:
Keppres No 267 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 134 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 135 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Mengubah
  1. KEPPRES No. 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Download file:
Keputusan_Presiden_no_134 TH 1998.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 60 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Departemen Pertahanan Keamanan Dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Departemen Pertahanan Keamanan Dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Download file:
Keputusan_Presiden_no_60 TH 1993.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 1984
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 50 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1984
Mengubah
  1. KEPPRES No. 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam
Download file:
KEPPRES NO 6 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 23 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
Download file:
Keppres 23 Tahun 2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan