... BAB I KETENTUAN UMUM Bagian K esatu Pengertian Pasal 1 D alam P eratu ran B upati ini, yang d im aksud dengan: 1. D aerah ad alah K abupaten Pelalaw an. 2. ...
... eratu ran B upati ten tan g P ed o m an P erilak u H idup S e h a t M en u ju M a sy a ra k a t P roduktif, A m an d a n B eb as Corona Virus D isea se 2 0 1 9 (Covid-19) di K a b u p a te n P elalaw an; Pasal ...
... Bagian K eem pat Ruang Lingkup Pasal 4 R u a n g L in g k u p P e ra tu ra n B u p a ti in i m e lip u ti: a. p e d o m a n Perilaku H idup Sehat: b. m o n ito rin g d a n e v a lu a s i;d a n c. s a n ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perilaku Hidup Sehat Menuju Masyarakat Produktif Aman dan Bebas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pelalawan
ABSTRAK:
Menimbang bahwa untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dilakukan upaya diberbagai aspek kehidupan, pemerintahan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, sosial budaya, dunia usaha, dan aspek lainnya dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru Menuju Masyarakat Produktif, Aman dan Bebas Corona Virus Disease
2019 (Covid-19).
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 21 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkes No. 9 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020; Pergub No. 27 Tahun 2020; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 6 (enam) Bab dan 22 (dua puluh dua) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pedoman Perilaku Hidup Sehat; Monitoring dan Evaluasi; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 67 Tahun 2020
... 8 d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang d i t e t a p k an s e s u ai d e n g an k e s e p a k a t an t e r t u l is p i h ak y a ng t e r k a i t; e. m e n g h i n d a ri d an m ...
... 6 Pasal 7 E t i ka d a l am b e r m a s y a r a k at s e b a g a i m a na d i m a k s ud d a l am P a s al 4 a y at (2) h u r uf c, m e l i p u t i: a. m e w u j u d k an p o la h i d up s e d e r h a ...
... m e n a n d a t a n g a ni B e r i ta A c a ra P e m e r i k s a an s e b a g a i m a na d i m a k s ud p a da a y at (1), B e r i ta A c a ra c u k up d i t a n d a t a n g a ni o l eh A n g g o ta Pasal ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf
a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
serta dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tulungagung, perlu menetapkan Kode Etik
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: Undang-Undang 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016
Materi pokok: mengatur mengenai Kode Etik
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tulungagung. memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; kode etik; pembentukan, tugas dan wewenang majelis; sekretariat majelis; hak dan kewajiban pelapor dan terlapor; mekanisme penegakan kode etik; penghargaan; keuangan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
jumlah 17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 55 Tahun 2019
... BAB III KEGUNAAN Pasal 4 A n a l i si J a b a t an d an A n a l i s is B e b an K e r ja d i g u n a k an u n t u k: a. P e r e n c a n a an k e b u t u h an A SN b. ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 D a l am P e r a t u r an B u p a ti y a ng d i m a k s ud d e n g a n: 1. D a e r ah a d a l ah K a b u p a t en K o n a we U t a r a. 2. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 290
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
dan
pembangunan secara efisien
dan efektif, perlu dilaksanakan penataan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berdayaguna dan berhasil guna; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
56
Ayat
(1) Undang-Undang Nomor
5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan
huruf
b,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara tentang Analisis Jabatan
dan
Analisis Beban Kerja.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
13
Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
9
Tahun
2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peratuian Pemerintah Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor
9 Tahun
2016
tentang Pembentukan
dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe utara tahun 2016 nomor 87).
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Maksud dan Tujuan
BAB III Kegunaan
BAB IV Hasil dan Ruang Lingkup
BAB V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2007
Agraria, Pertanahan, Tata RuangProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... Pasal 10 Penataan kawasan industri bersifat dinamis, representataif, komunikatif, dan mampu menarik minat investor untuk mendirikan atau mengembangkan industrinya pada kawasan industri tersebut serta ...
... P Pa ar ra ag gr ra af f 2 2 Zona Industri II Pasal 16 Lahan yang diperuntukkan bagi zona industri II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 2 adalah seluas 602 Ha (enam ratus dua hektar), ...
... Paragraf 3 Zona Industri III Pasal 17 Lahan yang diperuntukkan bagi zona industri III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 3 seluas + 376 Ha (tiga ratus tujuh enam hektar) , meliputi: a a ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kaliwungu Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan kegiatan perindustrian dan pengoperasian kawasan industri Kaliwungu dapat memberikan nilai tambah yang optimal khususnya di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat luas maka seluruh ruang pada kawasan industri tersebut perlu ditata dengan sebaik-baiknya ; bahwa untuk mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan industri Kaliwungu secara maksimal maka pemanfaatan ruang pada kawasan industri perlu dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan, demokrasi, melalui kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kaliwungu Kabupaten Kendal ; bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri perlu diatur dengan Peraturan Daerah ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kaliwungu Kabupaten Kendal.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004l Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991; Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, tujuan, sasaran, dan fungsi, kedudukan wilayah perencanaan dan jangka waktu perencanaan, rencana struktur pemanfaatan ruang, pelaksanaan rencana detail tata ruang kawasan industri, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan rencana tata ruang, hak dan kewajiban masyarakat, penyelesaian sengketa, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peraihan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2007.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1992 dicabut
43 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 61 Tahun 2019
... B AB I II K E L E M B A G A AN B PD Pasal 27 (1) K e l e m b a g a an B PD t e r d i ri a t a s: a. p i m p i n a n; d an b. a n g g o ta (2) P i m p i n an B PD s e b a g a i m a na d i m a k s ud p a ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 296
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa, sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Pemusyawaratan Desa; b. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Badan Pemusyawaratan Desa.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389); 2. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495); 3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pembahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6679); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia thaun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahtm 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 5717); 6. Peraturan daerah kabupaten Konawe Utara Nomor 1 tahun 2015 Tentang Desa (Berita daerab Kabupaten Konawe Utara tahtm 2015 nomor 72).
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Keanggotaan BPD
BAB III Kelembagaan BPD
BAB IV Fungsi dan Tugas BPD
BAB V Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD
BAB VI Peratura Tata Tertib BPD
BAB VII Pembinaan dan Pengawasan
BAB VIII Pendanaan
BAB IX Ketentuan Lain-Lain
BAB X Ketentuan Peralihan
BAB XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 49 Tahun 2019
... e s ia s e b a g a i m a na d i m a k s ud d a l am P a n c a s i la d an U n d a n gU n d a ng D a s ar N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia T a h un 1 9 4 5; b. b a h wa b e r d a s a r k an Pasal ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 284
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Penyakit Menular
ABSTRAK:
a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dansalah satu unsur kesejahteraan yang hams diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah bertanggungawab menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular; c. bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat Konawe Utara yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelen^araan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian,
dan pemberantasan yang efektif dan efisien; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruff c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penanggulan Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4689); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1993 ).
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Ruang Lingkup
BAB III Kelompok dan Jenis Penyakit Menular
BAB IV Penyelenggaraan Penyakit Menular
BAB V Hak dan Kewajiban Masyarakat
BAB VI Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
BAB VII Sumber Daya
BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan
BAB IX Larangan
BAB X Sanksi
BAB XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 79 Tahun 2019
... Pasal 72 1) P e n g g u na a n g g a r a n / k u a sa p e n g g u na a n g g a r an m e n e l i ti k e l e n g k a p an d o k u m en S P P - U P, S P P - G U, S P P - T U, d an S P P - LS y a ng d i a ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 314
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Konut TA 2020
ABSTRAK:
a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Utara dapat berjalan efektif dan
efisien, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 ;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dipandang
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara ;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
75 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
2 . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286) ;
4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4400) ;
6. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
BAB I ketentuan Umum
BAB II Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB III Penyusunan dan Penetapan APBD
BAB IV Pelaksanaan APBD
BAB V Penatausahaan Keuangan Daerah
BAB VI Akuntansi Keuangan Daerah Pada SKPD
BAB VII Kebijakan Pemrograman dan Anggaran Tahun 2020
BAB VIII Standarisasi Biaya
BAB IX Perubahan /Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran
BAB X Pemilihan Sistem Pengadaan
BAB XI Penetepan Penyedia Barang/Jasa
BAB XII Pembayaran Uang Muka
BAB XIII Dokumentasi Pembangunan Fisik
BAB XIV Koordinasi
BAB XV Pelaporan
BAB XVI Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BAB XVII Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB XVIII Ketentuan Lain-lain
BAB XIX Ketentuan Peralihan
BAB XX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
129 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016
... Pasal 31 ( 1 ) S e k s i L a y a n a n A r s i p , s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 3 0 a y a t ( 1 ) h u r u f a m e m p u n y a i t u g a s , m e l a k u k a n p e n y i a p ...
... Pasal 41 D a l a m m e l a k s a n a k a n t u g a s s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 4 0 , B i d a n g P e n g e m b a n g a n P e r p u s t a k a a n , m e n y e l e n g g a ...
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efiesien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum; bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud hufu a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Perda Prov Jateng No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov Jateng, maka perlu menetapkan Pergub tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov Jateng;
UU No 10 tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 tahun 2014; PP No 18 tahun 2016; Perda Prov Jateng No 6 Tahun 2016; Perda Prov Jateng No 9 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2008 dicabut.
20 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
