... 9 BAB II ASAS, PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN ADD Pasal 2 ADD dikelola b erd asark an a sa s-a sa s tra n sp a ra n , ak u n tab el, p artisip atif serta dilakukan dengan tertib d an disiplin anggaran ...
... Pasal 3 P rin sip P engelolaan ADD m eliputi: a. m e ru p a k a n b a g ia n y a n g tid a k te rp is a h k a n d a ri p en g elo laan k e u a n g a n D esa d a la m APBDesa; b. h a r u s d a p a t d ip ...
... Pasal 5 T ujuan Pengalokasian ADD ad alah u n tu k : a. m e n in g k a tk a n p e n y elen g g a raa n P e m e rin ta h a n D esa d a la m m e la k sa n a k a n p e la y a n a n p e m e rin ta h a n , ...
... BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Pasal 26 D itetapkan di T anjung Balai K arim un p a d a tanggal 19 DESEMBER 2019 BUPATI KARIMUr D iundangkan di T anjung Balai K arim un p ad a tanggal 19 DESEMBER 2019 ...
... 23 BAB X SANKSI Pasal 23 (1) B upati m en u n d a p enyaluran ADD, dalam hal : a. belum m enerim a dokum en sebagaim ana d im aksud dalam Pasal 16 ayat (1) d an ay at (2); b. te rd a p at sisa ADD di RKD ...
... BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 (1) S ekretaris D esa yang d itu n ju k sebagai P enjabat kepala D esa di D esanya, h an y a boleh m enerim a gaji a ta u tu n jan g an sebagai p en jab at Kepala D ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Thaun 2004; UU No. 6 tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri Ni. 20 thaun 2018; Perda No. 5 Tahun 2015; Perbup NO. 62 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pengalokasian alokasi dana desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Peraturan Bupati Karimun Nomor 55 Tahun 2018
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 170 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya PP No 93 Tahun 2015 tentang RS Pendidikan, maka terdapat beberapa ketentuan yang harus tertuang dalam Peraturan Internal RS; bahwa Peraturan Internal RS pada RSUD Cilacap telah diatur dalam Perbup Cilacap No 69 Tahun 2015 tetang Peraturan Internal RS pada RSUD Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cilacap No 81 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup Cilacap No 69 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal RS pada RSUD Cilacap; bahwa ketentuan dalam PP No 93 Tahun 2015 tentang RS pada RS Pendidikan, belum tercakup dalam Perbup Cilacap No 69 Tahun 2015 tentang \Peraturan Internal RS pada RSUD Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cilacap No 81 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup Cilacap no 69 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal RS pada RSUD Cilacap, sehingga Perbup dimaksud perlu untuk diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Perubahan Kedua atas Perbup Cilacap No 69 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal RS pada RSUD Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 93 Tahun 2015; PP No 8 Tahun 2006; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 1 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 7, Pasal 31, dan Pasal 33.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 tahun 2015
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 52 Tahun 2020
... 0 BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 4 Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut : a. setiap ...
... BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. i : . - : ...
... KARTANEGARA, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan ...
DESA BAKUNGAN-BATAS-PENGESAHAN-PENEGASAN-PENETAPAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan
ABSTRAK:
Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berita Acara Pelacakan Batas
Desa Loa Duri Ulu dengan Desa Bakungan tanggal 15 Februari 2012, Berita Acara Rapat Koordinasi membahas Penetapan dan Penegasan Batas antara Desa Bakungan dengan Desa Loa Duri Ulu, Batas Desa Loa Duri Ulu dengan Desa Loa Duri Ilir, dan Batas Desa Loa Duri Ilir dengan Desa Batuah Kecamatan Loa Janan tanggal 18 Februari 2020, Berita Acara Fasilitasi Batas Desa dan Penyampaian Tarikan Garis Batas Daerah berdasarkan Permendagri pada Segmen Desa Bakungan, Desa Loa Duri Ulu, Desa Loa Duri Ilir dan Desa Batuah tanggal 25 Februari 2020, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPenetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan.
Dasar Hukum: UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.45 Tahun 2016; Permendagri No.141 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan, termasuk didalamnya mengatur tentang: Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 21 Tahun 2018
... K etentuan Pasal 15 ayat (1) h u ru f g d ih ap u s, sehingga berbunyi sebagai b e r ik u t: P asal 15 (1) Yang d a p a t dipilih Kepala D esa ad alah P en d u d u k D esa W arga Negara R epublik Indonesia ...
... K etentuan Pasal 18 an g k a 7 d ih ap u s, sehingga berbunyi sebagai b e r ik u t: Pasal 18 P ersy aratan ad m in istratif sebagaim ana d im aksud dalam Pasal 15, terdiri atas: 1. ...
... K etentuan Pasal 7 ayat (3) d ih ap u s, sehingga berbunyi sebagai b e r ik u t: Pasal 7 (1) S um ber biaya pem ilihan Kepala D esa d ibebankan kep ad a A nggaran P en d ap atan d a n B elanja D aerah ...
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARIMUN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor. 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 Perlu dilakukan penyesuaian sebagaim ana mestinya;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Thaun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.6 tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor. 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 423 Tahun 2009
... Mengingat · a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan ...
... Pasal18 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang ...
... Jenis Foam /Busa: - 1 Liter s/d 9 Liter Rp. 20.000,-/Tabung - Lebih dari 9,1 Liter Rp. 25.000,-/Tabung Pasal 2 9 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DALAM WILAYAH KOTA LANGSA BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTALANGSA, 6 Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ...
... Pasal 1 Ketentuan Lampiran VI Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 321) diubah untuk ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DALAM WILAYAH KOTA LANGSA
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf f Qanun Kota Langsa Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dipandang perlu meninjau kembali ketentuan pada Lampiran VI Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan biaya jasa pemeriksaan pada saat ini serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Dalam peraturan ini diatur tentang struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2019.
3 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2020
... Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
c. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor
17 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020, perlu diubah;
d. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijadikan dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang nantinya
disampaikan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Provinsi Sulbar No. 5 Tahun 2020; Perda Provinsi Sulbar No. 3 Tahun 2017; Perda Provinsi Sulbar No. 8 Tahun 2017; Pergub Sulbar No. 17 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.
1. Ketentuan BAB I, Sub Bab 1.5. diubah, sehingga BAB I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan BAB II, Tabel 2.70 diubah, sehingga BAB II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan BAB III, Tabel 3.2 diubah, sehingga BAB III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan BAB IV, Tabel 4.1 diubah, sehingga BAB IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan BAB V, Tabel 5.1 diubah, sehingga BAB V berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020;
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 26 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
... Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 19 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Jumlah tenaga fungsional ...
... ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan bidang keahliannya. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ini, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional ...
... BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang ...
... Page 55 BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ...
... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG URAIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KABUPATEN TANAH LAUT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud ...
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2010/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Tanah
Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2009, maka perlu menetapkan uraian
tugas dari Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang
Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Tanah Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG URAIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; URAIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KABUPATEN TANAH LAUT; KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
55 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 18 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
... Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 18 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Jumlah tenaga fungsional ...
... ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan bidang keahliannya. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ini, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional ...
... BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ...
... Bagian Keempat Bidang Perikanan Tangkap Pasal 9 (1) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan ...
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2010/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut
sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 29 Tahun 2009, maka perlu menetapkan uraian tugas
dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008;
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; URAIAN TUGAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT; KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
73 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang tertib, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bupati menetapkan Standar Biaya di Lingkungan Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten zaceh Jaya Tahun 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2006; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 84 Tahun 2015; PERBUP Aceh Jaya No 32 Tahun 2015; PERBUP Aceh Jaya No 44 Tahun 2015; PERBUP Aceh Jaya No 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 7 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Standar Biaya Di Gampong; BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2018.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
