... pendiri antarmasyarakat; d. perubahan status; dan/ atau e. perubahan lokasi. (2) Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan ...
... Pl~nj11tny~ n1aj11k-~n k-P-rnh~l,j ~P~ll~l dengan prosedur dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. (2) Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas, Kepala DPMPTSP menerbitka'AI· keputusan izin pendirian satuan ...
... fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan ...
... fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan ...
program - satuan pendidikan - pendirian - perubahan - penggabungan - penutupan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2020/NO.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Program atau Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Program atau Satuan Pendidikan;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; PP No 21 Tahun 1988; PP No 19 Tahun 2005; PP No 48 Tahun 2008; PP No 74 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; PP no 2 Tahun 2018; PP No 24 Tahun 2018; Permendikbud No 81 Tahun 2013; Permendikbud No 36 Tahun 2014; Permendikbud No 84 Tahun 2014; Permendikbud No 137 Tahun 2014; Permendikbud no 32 Tahun 2018; Permendikbud No 25 tahun 2018; Perda Kab Batang No 3 Tahun 2013; Perbup Batang No 16 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, tata cara pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini, tata cara pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar, tata cara pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program dan/atau satuan pendidikan nonformal, penerbitan rekomendasi pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan kementrian, kementrian agama dan pemerintah provinsi, evaluasi penyelenggaraan program dan/atau satuan pendidikan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2020.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai Laut Nomor 23 Tahun 2021
... a n g diberikan t u g * . membantu T i m P r ' U r n * Kagyatan dalarn rnelakuniikan teknor misninistrasi yang berfungai u n t u k menunjang oelskaanamniperumuun kegiatari yang ditetapkan berduarkan Keputusan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 32.a Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Laut
ABSTRAK:
Perubahan standar biaya disusun untuk mendukung efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; Memberikan kepastian hukum mengenai Perubahan Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2021.
UU No. 5 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 33 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan yaitu Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
3 halaman, 52 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 22 Tahun 2020
... saat pelaksanaan sidang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b angka 1) dilaksanakan oleh Tim Sidang Tera/Tera Ulang di luar kantor di Pasar /Kecamatan/ Kelurahan/ Desa berdasarkan keputusan ...
... dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berjalan. (5) Slip Setoran Bank atau dokumen · lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Surat Keputusan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2020/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Tera/Tera Ulang dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan pelayanan Tera/Tera Ulang.
UU No. 2 Tahun 1981; UU N0. 8 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014; Permendag No. 73/M-DAG/PER/10/2016; Permendag No. 26 Tahun 2017; Permendag No. 96 Tahun 2017; Permendag No. 67 Tahun 2018; Permendag No. 68 Tahun 2018; Permendag No. 118 Tahun 2018; Permendag No. 125 Tahun 2018; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2016; Perbup Serdang Bedagai No. 57 Tahun 2017; Perbup No. 39 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP
4. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
5. Tata Cara Pembayaran Retribusi
6. Kerja Sama
7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 24 Tahun 2019
... /BANDIKLAT KEMENTERIAN/BADAN DIKLAT NON KEMENTERIAN orang/acara 1.650.000,00 Biaya Umroh orang 22.000.000,00 Bantuan Biaya Umroh hanya diperuntukkan untuk para hafidz yang ditetapkan dengan Keputusan ...
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan Dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya usulan penambahan materi indek harga honorarium dan indek barang pada kegiatan di Perangkat Daerah, berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 050/1801/IV/2019 tanggal 5 April 2019 ten tang Rencana Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 Tahun 2018 ten tang Standarisasi Biaya Um urn Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 Tahun 2018 ten tang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/ Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/ Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017
PERBUP ini mengatur mengenai Tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan Dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2019.
201 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang No. 12 Tahun 2011
... Pasal 24 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah ...
... Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang. 24. ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2011/NO.12, TLD NO.22
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidenreng Rappang, perlu ditinjau untuk diadakan penyesuaian.
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 1996 tentang K4 (Kebersihan, Keindahan, Kesopanan dan Ketertiban) Menuju Kota BERAS (Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sopan) di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2011.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 108 Tahun 2016
... aerah sebagai u n s u r penyelenggara P em enntah D aerah 3 P em en n tah Provinsi ad alah P em en n tah Provm si Ja w a Tengah 4 P em en n tah P u sat yang selanjutnya d iseb u t P em en n tah ad alah Presiden ...
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD Tahun 2016/No.108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa guna penyelenggaraan tertib administrasi dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka diperlukan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2017
... d an Evaluasi P e lak san aan R encana P em bangunan D aerah (Lem baran N egara R epublik Indonesia T ahun 2008 Nomor 21, T am bahan L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), 13 P e ratu ra n Presiden ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Tahun 2017/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PerangkatDaerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD
Ditetapkan; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun2016-2021; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan Renstra Perangkat Daerah
Bab III Susunan dan Sistematika
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 44 Tahun 2020
APBDOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/PedomanDana Desa
Hasil pencarian pada file:
... P eratu ran Presiden Nomor 78 T ah u n 2019 ten ta n g R incian A nggaran P en d ap atan d an B elanja Negara T ah u n Anggaran 2020 (Berita N egara Republik Indonesia T ahun 2019 Nomor 220 ); 9. ...
Perbup No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perbup No. 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Menimbang bahwa dalam rangka menyesuaikan dan melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PM K.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP N. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 78 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permenkeu No. 193/PMK.07.2018; Permenkeu No. 205/PMK.07/2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkeu No. 50/PMK.07/2020; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019; Perda No. 2 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 2 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
Lamp. : 2 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pelalawan Nomor 44 Tahun 2020
... P eratu ran Presiden Nomor 78 T ah u n 2019 ten ta n g R incian A nggaran P en d ap atan d an B elanja Negara T ah u n Anggaran 2020 (Berita N egara Republik Indonesia T ahun 2019 Nomor 220 ); 9. ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyesuaikan dan melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentan Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerinyah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PML.07/2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
Lamp I
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.03/2012
... Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN ...
Peraturan Menteri Keuangan NO. 155/PMK.03/2012, BN.2012/NO.1006, jdih.kemenkeu.go.id : 2 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Kriteria Jasa Penyiaran Yang Tidak Bersifat Iklan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
